Lampung,JPO-Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam berbagai program dan inisiatif pada sektor kehutanan. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Lampung, Irwan Sukri Banuwa, mengungkapkan hal ini di sela-sela kunjungannya di Dusun Pujo Raharjo, Desa Banjaran, Kabupaten Pesawaran, Minggu (04/06 2023)
Irwan mengatakan, ini perlu diekspos bukan hanya dari sisi kemampuan ekologi dalam menekan terjadinya degradasi lahan. Kita bisa lihat, walaupun belum secara akademis tinjauannya, dengan adanya penerapan agroforestri dengan tanaman kehutanan dan tanaman MPTS, ternyata pendapatan keluarga penerima izin Hutan Kemasyarkatan sudah berada di atas UMR Lampung.
“Dari sisi ekologi sudah bisa kita yakini, dari sisi ekonomi bisa dijabarkan, dan dari sisi sosial ini memang keinginan masyarakat. Sustanaible forestry development sudah berjalan. Tinggal dilanjutkan dan direplikasi di beberapa wilayah KPH yang lain.” kata Irwan Sukri Banuwa.
“Pendekatannya itu memang agroforestri sekarang. Perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan atau lainnya, ya monggo. Tidak memungkinkan lagi pendekatannya dengan membiarkan hutan tumbuh sendiri. Harus ada intervensi pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah.” ujar Irwan saat mengunjungi kawasan hutan lindung yang ditanami berbagai Multi Purpose Tree Species (MPTS) berupa pala, cengkeh, duren, kelapa, kelengkeng, dan lainnya di kawasan hutan register 20 yang masuk wilayah Desa Banjaran.
Irwan berpendapat, air hujan di sini bisa terus mengalir ke bawah tanpa membawa sedimen atau menyebabkan terjadinya erosi.
“Oleh karena itu ekologi sudah mantap, secara ekonomi sudah bisa mengatasi kebutuhan hidup, dan secara sosial ini memang sesuai permintaan warga.” ujar Irwan yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Unila.
Irwan menyimpulkan bahwa persoalan biodiversitas dan degradasi lahan telah diselesaikan di wilayah tersebut.
“Persoalan biodiversitas dan degradasi lahan, sudah diselesaikan di sini. Berkat kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat yang berjalan dengan baik. Sehingga hutan bisa lestari dan masyarakat sejahtera.” tuturnya.
“Dan ada baiknya KPH Pesawaran mau menularkan kesuksesan agroforestri di sini ke kawan-kawan KPH lain, menanam kapulaga sebagai tanaman bawah. Dengan kapulaga dan serasah, pada saat hujan walaupun tanahnya miring aliran permukaan dan erosi bisa tertahan. Sehingga kualitas lahan bisa dipertahankan.” lanjutnya.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS WSS) Lampung, Idi Bantara, menanggapi, pengelolaan hutan di Desa Banjaran ini sudah sesuai slogan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana manfaatnya harus bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya bersama pak Irwan dan Kadis Kehutanan pak Yanyan sudah bertemu Gubernur Lampung pak Arinal Djunaidi. Beliau meminta kami berkoordinasi dalam menyiapkan bibit tanaman MPTS yang diinginkan oleh petani hutan. Seperti jengkol, petai, dan alpukat” papar Idi Bantara.
Idi Bantara menambahkan, bahwa Gubernur juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan kehutanan yang telah dilakukan dan mendukung program kerja pemprov.
“Untuk memenuhi keinginan petani hutan, beliau juga secara khusus meminta BPDAS menyiapkan sekitar sepuluh ribu bibit MPTS secara bertahap.” imbuhnya.
“Beliau ingin petani hutan memulihkan kembali seluruh hutan kritis. Dan beliau berpesan agar kami BPDAS dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama-sama menanam lewat program Rehabilitasi Lahan Kritis di setiap KPH.” jelasnya.
Sementara itu Kepala KPH Pesawaran Iskandar, mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah menjelaskan, Gapoktanhut Pujo Makmur di Desa Banjaran ini sudah memiliki akses legal hutan kemasyarakatan.
“Kita bisa lihat Agroforesti yang sudah terbentuk dengan pemilihan jenis tanaman yang beragam, dengan musim yang berbeda waktu, sehingga bisa dikatakan di sini tidak mengenal lagi paceklik. Berbeda dengan petani kopi yang panennya hanya sekali setahun.” ungkapnya.
“Mereka sangat menjaga hutan karena manfaatnya sudah mereka rasakan. Di sini ada enam mirkohidro yang sudah berfungsi selama sebelas tahun. Enam unit yang melayani enam puluh tujuh keluarga. Artinya, sebelas tahun turbin itu hidup menerangi masyarakat bisa menjadi indikator debit aliran air cukup, karena kondisi hutan yang baik.” terangnya.
Ketua Gapoktanhut Pujo Makmur Maryadi menambahkan, petani hutan mengharapkan Forum DAS bisa terus membimbing dalam hal peningkatan nilai tambah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
“Kami sangat bersyukur kedatangan mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unila (FP Unila) yang belajar langsung di desa kami dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pemilihan lokasi MBKM di desa kami membuktikan lahan yang kami kelola ini memiliki banyak potensi.” ujar Maryadi.
“Kadis Kehutanan pak Yanyan sempat mengajak seluruh kepala KPH datang kemari untuk studi banding. Lalu KPH Pesawaran juga rutin mengajak komunitas fotografi dan komunitas jalan-jalan untuk berkunjung. Dan yang tidak kalah penting, sudah beberapa wartawan media online dan wartawan TV nasional mengunjungi hutan kami.” ucapnya.
“Kami merasa terlindungi oleh kehadiran pemerintah melalui KPH Pesawaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan BPDAS. Dan senang mendapat dukungan dari kawan-kawan akademisi, komunitas, dan media.” tegasnya.
Beberapa hasil Kelompok Tani Hutan Register 20 Dusun Pujo Makmur Desa Banjaran antara lain; kapulaga seluas lebih kurang 1500 ha yang bisa panen 3 kali dalam satu tahun. Setiap panen rata – rata 700kg/ha, dengan harga panen basah saat ini sekitar Rp. 12.000/kg.
Kemudian ada panen buah pala basah sekitar 1200 kg/ha/tahun. Untuk harga pala kering saat ini Rp. 70. 000/kg. Ditambah dengan hasil ikutan industri rumah tangga berupa minyak atsiri pala, kapulaga, minyak kemiri, briket cangkang kemiri, durian, ternak kambing dan lain sebagainya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
