Lampung Tengah — Ketua DPC Laskar Lampung Indonesia (LLI) Lampung Tengah, Yunisa Putra, S.A.P, menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal penegakan hukum, sekaligus mendorong sinergi kuat antara Kejaksaan Negeri dan Polres Lampung Tengah.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 2 April 2026, Yunisa menekankan bahwa LLI tidak akan tinggal diam terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, baik terkait perkara perdata, pidana, hingga praktik korupsi dan nepotisme yang merusak tatanan pemerintahan.
“LLI siap kooperatif. Kami akan membuka ruang informasi seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum terkait berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di Lampung Tengah. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai kontrol sosial,” tegas Yunisa.
Mantan anggota DPRD Lampung Tengah itu juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga, tidak hanya antara aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan ormas, LSM, dan media resmi yang terdaftar di pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Penegakan hukum tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar pengawasan berjalan maksimal dan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme,” lanjutnya.
Langkah dan gagasan yang disampaikan Yunisa tersebut mendapat respons positif dari Kapolres Lampung Tengah, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K., S.H., M.H.. Ia menilai inisiatif tersebut sebagai energi baru dalam memperkuat sinergitas penegakan hukum di wilayahnya.
“Masukan dari saudara Yunisa sangat positif. Ke depan akan kami agendakan pertemuan lanjutan untuk memperkuat sinergi ini,” tegas Kapolres.
Yunisa juga menegaskan bahwa LLI akan berdiri tegak sebagai pengawal cita-cita pemerintahan yang bersih, sejalan dengan semangat nasional dalam memberantas korupsi dan memperkuat supremasi hukum.
Dengan sikap tegas tersebut, LLI Lampung Tengah menempatkan diri bukan sekadar organisasi masyarakat, tetapi sebagai mitra kritis sekaligus penggerak perubahan, demi menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
