Bandar Lampung — Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan gratifikasi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memasuki fase penentuan. Bupati Lampung Tengah nonaktif periode 2025–2030, Ardito Wijaya, menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi secara pribadi bersama tim penasihat hukumnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (20/8/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Enan Sugiarto tersebut menjadi ruang bagi Ardito untuk membantah sejumlah tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, khususnya terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang disebut mencapai Rp7,85 miliar.
Dalam pembelaannya, Ardito memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari seluruh tuntutan hukum. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana konstruksi perkara yang didakwakan jaksa.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah dana sekitar Rp6 miliar yang menurut Ardito digunakan untuk kepentingan operasional politik. Ia menyatakan uang tersebut bukan berasal dari fee proyek maupun gratifikasi, melainkan pinjaman perbankan yang sah dari Bank Langgeng dengan jaminan aset keluarga.
Klaim tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap konstruksi jaksa yang mengaitkan aliran dana dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Ardito juga membantah tuduhan mengenai adanya pertemuan tertutup di rumah dinas bupati yang disebut berkaitan dengan pembagian proyek melalui sistem e-katalog.
Di hadapan majelis hakim, dokter yang juga berkiprah sebagai politikus itu memilih mempertahankan versinya bahwa transaksi keuangan yang dipersoalkan memiliki sumber yang dapat dijelaskan dan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Namun, pembelaan tersebut langsung berhadapan dengan sikap tegas JPU KPK. Jaksa menyatakan tetap berpegang pada tuntutan dan analisis yuridis yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya.
Menurut jaksa, dalih pinjaman bank maupun klaim pendapatan dari bisnis klinik keluarga justru dinilai sebagai bagian dari upaya menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana yang diduga berkaitan dengan proyek pemerintah.
JPU KPK juga menyatakan bahwa rangkaian pembuktian di persidangan, termasuk keterangan para penyedia barang serta penelusuran transaksi perbankan, telah menunjukkan adanya aliran dana yang dikaitkan dengan fee proyek.
Jaksa bahkan menyebut fee tersebut berada pada kisaran 10 persen hingga 15 persen dari nilai proyek yang berkaitan dengan pihak terdakwa.
Di titik inilah pertarungan argumentasi hukum antara jaksa dan penasihat hukum Ardito semakin tajam.
Tim penasihat hukum Ardito tetap optimistis majelis hakim akan menilai perkara berdasarkan fakta persidangan secara utuh. Mereka menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian antara keterangan saksi mahkota dengan barang bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.
Bagi kubu pembela, persoalan tersebut dinilai penting karena menyangkut kekuatan pembuktian dan konsistensi antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.
Sebaliknya, JPU KPK meyakini konstruksi perkara telah terbukti melalui rangkaian alat bukti yang diajukan secara sah di persidangan.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut Ardito Wijaya dengan pidana 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp7,85 miliar.
Jaksa juga meminta apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, terdakwa dapat dikenakan tambahan pidana penjara selama 3 tahun sesuai tuntutan jaksa.
Kini seluruh argumentasi telah diletakkan di hadapan majelis hakim. Jaksa mempertahankan konstruksi perkara dan tuntutannya, sementara Ardito melalui pleidoinya meminta seluruh tuduhan tersebut ditolak.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kemudian menunda persidangan. Putusan akhir atau vonis dijadwalkan dibacakan pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Tujuh hari lagi, arah perkara dugaan korupsi yang menyeret orang nomor satu Lampung Tengah nonaktif itu akan ditentukan. Apakah majelis hakim sependapat dengan konstruksi pembuktian KPK, atau justru menerima dalil pembelaan Ardito? Jawabannya akan terungkap di ruang sidang.
