Metro — Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia yang beralamat di Jalan Budi Utomo No. 5, Metro Selatan, Kota Metro, menegaskan komitmennya untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi.
Komitmen tersebut disampaikan Tri Agus Wantoro, S.H. bersama Sarifudin, S.H., Kamis (27/8/2026). Keduanya menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pendampingan hukum tidak perlu takut menghadapi proses hukum seorang diri.
“Kami dengan senang hati membantu masyarakat yang berperkara hukum dan tidak mampu. Kami siap membantu,” tegas Tri Agus Wantoro.
Menurutnya, bantuan hukum bukan semata-mata persoalan biaya, tetapi juga menyangkut hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan pendampingan hukum yang layak.
Layanan pro bono merupakan jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu maupun untuk kepentingan publik. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin pro bono publico yang berarti “untuk kebaikan publik”.
Di Indonesia, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Tri Agus menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan layanan pro bono pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk menunjukkan bukti atau surat keterangan tidak mampu sesuai ketentuan.
Pro bono berbeda dengan prodeo. Pro bono merupakan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh advokat, baik berupa konsultasi, pendampingan maupun pembelaan. Sementara prodeo merupakan pembebasan biaya perkara di pengadilan yang proses pengajuannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan dan ditanggung negara apabila permohonan disetujui.
Karena itu, Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia mengajak masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum dan terkendala biaya agar tidak pasrah ataupun menghindari proses hukum.
“Jangan karena tidak memiliki biaya kemudian masyarakat merasa tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Silakan datang dan berkonsultasi. Kami akan melihat dan membantu sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Tri Agus.
Komitmen tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa akses terhadap keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Pendampingan hukum harus tetap membuka ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk memperjuangkan haknya secara benar dan sesuai hukum.
Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia menegaskan, bantuan hukum diberikan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, kepentingan hukum klien, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
