Dari Wisata Jadi Jalur Gelap, Pantai Zore Disorot: Bea Cukai Ditantang Buktikan Janji Penindakan

 

BATAM — Pantai Zore, Rempang Cate, Kecamatan Galang, Batam, yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan wisata dan restoran, kini menjadi sorotan tajam menyusul dugaan aktivitas pelabuhan tikus yang berlangsung secara terbuka.

 

Aktivitas bongkar muat di lokasi tersebut disebut-sebut berlangsung tanpa kelengkapan dokumen resmi sebagaimana mestinya. Berbagai barang, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, bawang dan gula, hingga dugaan rokok tanpa pita cukai, minuman beralkohol tanpa dokumen perizinan, serta barang elektronik, dikabarkan keluar-masuk melalui jalur tersebut.

 

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas bongkar muat ilegal. Ini menyangkut potensi kebocoran penerimaan negara, pengawasan kepabeanan, peredaran barang ilegal, serta dugaan adanya jaringan yang membuat aktivitas tersebut dapat berlangsung dalam waktu lama.

 

Lebih jauh, barang-barang tersebut diduga dikirim menuju sejumlah wilayah kepulauan terluar, antarwilayah di Provinsi Riau, Sumatera hingga Jawa.

 

Pertanyaan besarnya sederhana: bagaimana aktivitas yang disebut berlangsung terbuka dan cukup lama itu bisa terus berjalan?

 

Bea Cukai Sudah Berjanji Mengecek, Kini Publik Menunggu Bukti

 

Sorotan terhadap Pantai Zore telah disampaikan kepada pihak Bea Cukai Batam. Humas Bea Cukai Batam, Jery, pada Jumat, 4 September 2026, menyampaikan bahwa informasi tersebut akan diteruskan kepada petugas lapangan dan intelijen untuk dilakukan pengecekan.

“Kami berterima kasih atas informasi dari kawan wartawan. Kita akan lanjutkan informasi ini ke anggota di lapangan serta ke Intel dari Bea Cukai. Informasi ini akan kami lakukan pengecekan untuk bulan ini, terkait Pantai Zore dan Dapur Arang Barelang”, tegasnya Jery.

 

Pernyataan tersebut patut diapresiasi sebagai respons awal.

 

Namun kini publik menunggu bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata.

 

Pengecekan harus benar-benar dilakukan. Bila ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Bila terdapat barang ilegal, harus diamankan sesuai ketentuan. Dan bila ditemukan jaringan yang selama ini memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung, maka jangan berhenti pada pekerja lapangan.

 

Jangan Hanya Tangkap yang di Bawah, Bongkar Jika Ada Jaringan di Belakangnya

 

Aktivitas ilegal yang berlangsung lama dan terbuka tentu menimbulkan tanda tanya besar.

 

Apakah benar tidak ada yang mengetahui?

 

Apakah pengawasan tidak berjalan?

 

Atau justru ada pihak tertentu yang diduga mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut?

 

Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan asumsi.

 

Bahkan muncul informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mengaku sebagai wartawan dan menerima sejumlah uang agar aktivitas tersebut tidak diberitakan. Informasi ini juga harus diverifikasi dan diusut secara profesional.

 

Jika benar, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Sebaliknya, jika tidak benar, pihak yang dituduhkan juga berhak mendapatkan klarifikasi dan perlindungan hukum atas nama baiknya.

 

Bea Cukai Jangan Sampai Kalah Cepat dengan Pelaku

 

Publik kini menunggu langkah konkret Bea Cukai Batam.

 

Jangan sampai ketika pemeriksaan dilakukan, lokasi sudah bersih, barang sudah dipindahkan, kapal sudah pergi, dan jejak aktivitas sudah menghilang.

 

Karena itu, bila memang terdapat dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai, pengawasan harus dilakukan secara serius, mendadak, terukur, dan sesuai prosedur hukum.

 

Bukan hanya Pantai Zore yang perlu diperiksa. Jalur distribusi, asal barang, tujuan pengiriman, dokumen, kapal atau kendaraan yang digunakan, hingga pihak yang menerima dan mengendalikan barang juga perlu ditelusuri apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

 

Kalau hanya menangkap orang yang berada di ujung rantai, tetapi aktor pengendali tidak tersentuh, maka persoalan tidak akan pernah selesai.

 

Aparat Penegak Hukum Diminta Bergerak Bersama

 

Persoalan ini juga tidak seharusnya menjadi beban satu institusi.

 

Polsek Galang dan jajaran kepolisian, Bea Cukai, serta instansi terkait perlu membangun koordinasi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.

 

Pemerintah daerah juga dituntut memastikan kegiatan di kawasan tersebut memiliki dasar perizinan yang jelas dan tidak menjadi ruang bagi aktivitas yang merugikan masyarakat maupun negara.

 

Tidak boleh ada kawasan yang seolah kebal terhadap hukum.

 

Pantai Zore bukan sekadar persoalan sebuah lokasi. Jika dugaan aktivitas ilegal tersebut terbukti, maka ini menyangkut kewibawaan negara dalam mengawasi jalur keluar-masuk barang.

 

Pertanyaan Publik Kini Semakin Keras

 

Bea Cukai Batam telah menyatakan akan melakukan pengecekan bulan ini.

 

Maka publik berhak menunggu hasilnya.

 

Apa yang sebenarnya terjadi di Pantai Zore?

 

Apakah benar terdapat aktivitas bongkar muat ilegal?

 

Dari mana barang-barang tersebut berasal dan ke mana dikirim?

 

Siapa pemilik atau pengendalinya?

 

Apakah ada pihak yang memberikan perlindungan?

 

Dan yang paling penting:

 

Jika pelanggaran benar-benar ditemukan, siapa yang akan bertanggung jawab?

 

Tim media akan terus mengawal informasi ini berdasarkan fakta dan perkembangan pemeriksaan aparat.

 

Sebab persoalan dugaan pelabuhan tikus bukan perkara kecil. Jika benar ada jalur distribusi barang ilegal yang berlangsung lama, negara tidak boleh hanya melihat dari kejauhan.

 

Janji pengecekan harus dibuktikan dengan tindakan. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas. Jika ditemukan jaringan, bongkar sampai ke akar. Dan jika tidak terbukti, sampaikan secara terbuka kepada publik.

 

Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menunggu: Pantai Zore akan tetap menjadi ruang gelap, atau benar-benar dibersihkan dari dugaan aktivitas ilegal?

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *