NGO KMPL Desak Kejaksaan Usut Penghentian Penugasan dan Penonaktifan Dapodik Guru Honorer, Jangan Sampai Pengabdian Puluhan Tahun Berakhir Tanpa Kepastian
METRO — Persoalan pemberhentian guru honorer di Kota Metro kembali memasuki babak serius. Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Dasar (FK-GHSDN) Kota Metro secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Metro kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro, Senin (2/11/2026).
Laporan bernomor 005/FK-GHSDN-KM/XI/2026 tersebut berkaitan dengan penghentian penugasan sejumlah guru honorer, penonaktifan data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta dugaan perbedaan perlakuan terhadap guru honorer di lingkungan pendidikan Kota Metro.
Menanggapi langkah hukum tersebut, Ketua NGO Koalisi Masyarakat Peduli Lampung (KMPL) Kota Metro, M. Akbar Saputra, S.H. (Rendy), menyatakan siap mengawal laporan FK-GHSDN hingga memperoleh kepastian hukum. Ia menegaskan, persoalan nasib guru honorer tidak boleh dipandang sekadar urusan administrasi kepegawaian, terlebih jika terdapat dugaan penggunaan kewenangan jabatan yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut Rendy, laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Metro harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang siapa pihak yang mengambil keputusan, siapa yang memerintahkan penghentian penugasan, siapa yang melakukan penonaktifan Dapodik, serta apa dasar hukum dan pertimbangan administratif di balik kebijakan tersebut.
“Kami dari NGO KMPL Kota Metro siap mengawal laporan Forum Guru Honorer ini. Jangan sampai persoalan yang menyangkut masa depan para pendidik hanya berhenti sebagai tumpukan berkas administrasi. Kejaksaan harus melakukan telaah secara objektif, profesional dan transparan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rendy.
Ia juga mempertanyakan apakah kebijakan penghentian penugasan dan penonaktifan Dapodik tersebut telah melalui prosedur yang benar, memiliki dasar kewenangan yang sah, serta diterapkan secara adil terhadap seluruh guru dengan kondisi yang sebanding.
Sebab, apabila terdapat guru dengan riwayat pengabdian, persyaratan dan kondisi administratif yang relevan tetapi memperoleh perlakuan berbeda tanpa alasan objektif, hal tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
22 Guru Honorer Ajukan Keberatan, Sejumlah Dokumen Disiapkan
Berdasarkan dokumen laporan yang disampaikan FK-GHSDN Kota Metro, organisasi yang diketuai Ana Zelfia, S.Pd., membawa sejumlah materi dan bukti pendukung untuk meminta pemeriksaan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Kota Metro.
Dalam dokumen tersebut tercantum data 22 guru non-ASN, surat keberatan resmi, riwayat Dapodik aktif dan tidak aktif, bukti percakapan yang diduga berkaitan dengan perintah penonaktifan, serta dokumen lain yang dinilai relevan.
Tidak hanya itu, pelapor juga melampirkan surat tanggapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, legal opinion (LO) DPRD Kota Metro, surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), rekomendasi DPRD, hingga surat Fraksi NasDem Raya kepada Wali Kota Metro.
Rangkaian dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk menguji apakah keputusan yang dipersoalkan telah melalui mekanisme pemerintahan yang benar atau justru menyisakan persoalan dalam penggunaan kewenangan.
Rendy menilai, keberadaan dokumen pembanding antara guru yang dinonaktifkan dengan guru yang masih aktif juga harus diperiksa secara cermat.
“Jangan hanya melihat siapa yang diberhentikan. Periksa juga siapa yang masih aktif, bagaimana riwayat pendataannya, apa persyaratannya, dan mengapa bisa terjadi perbedaan perlakuan. Semua harus dibuka berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan pihak tertentu,” ujarnya.
UU Administrasi Pemerintahan Jadi Pintu Pemeriksaan
Dalam laporan FK-GHSDN, salah satu landasan hukum yang diminta untuk diperiksa adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang.
Selain itu, pelapor meminta penerapan kebijakan terhadap guru non-ASN ditelaah dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 juga menjadi salah satu dokumen rujukan yang diminta untuk diperiksa, terutama terkait ketentuan penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Namun, seluruh ketentuan tersebut perlu diuji berdasarkan naskah resmi, kondisi masing-masing guru, dan kewenangan instansi terkait.
Rendy menegaskan, pihaknya tidak ingin mendahului proses hukum maupun menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian.
Akan tetapi, menurutnya, setiap pejabat publik harus bersedia mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil, terlebih apabila kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan dan masa depan tenaga pendidik.
Jangan Biarkan Nasib Guru Honorer Menggantung
Lebih jauh, Rendy mengingatkan bahwa guru bukan sekadar tenaga yang menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Mereka merupakan bagian penting dalam membangun masa depan generasi bangsa.
Di balik status honorer, terdapat pengabdian, tanggung jawab keluarga, perjuangan ekonomi, serta harapan untuk tetap bisa mengajar dan memberikan manfaat bagi anak-anak didik.
“Bayangkan, seseorang yang selama ini mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa, kemudian kehilangan kesempatan mengajar dan datanya dinonaktifkan tanpa kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan persoalan kecil. Ada masa depan keluarga dan keberlangsungan pendidikan yang ikut dipertaruhkan,” ungkapnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Metro, khususnya Dinas Pendidikan, tidak menutup diri terhadap persoalan tersebut. Penjelasan terbuka mengenai dasar keputusan, mekanisme penghentian penugasan dan penonaktifan Dapodik sangat diperlukan agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.
NGO KMPL juga mendorong Kejari Metro menelusuri seluruh dokumen, memanggil pihak-pihak yang relevan apabila diperlukan serta menguji dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Ujian Transparansi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya menyangkut 22 guru honorer yang menyampaikan keberatan. Lebih luas, persoalan tersebut menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan pendidikan di Kota Metro.
Publik berhak mengetahui apakah kebijakan yang menyangkut nasib tenaga pendidik telah dilaksanakan berdasarkan aturan atau justru terdapat persoalan kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Kami menginginkan kebenaran dibuka. Jika kebijakannya benar, jelaskan dasar hukumnya. Jika terdapat kekeliruan, jangan gengsi untuk memperbaiki. Dan jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang kebal dari pemeriksaan hukum,” tegas Rendy.
NGO KMPL menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan FK-GHSDN Kota Metro dan mendorong agar persoalan ini mendapatkan penanganan yang jelas hingga ada kepastian.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro mengenai substansi laporan dan alasan penghentian penugasan serta penonaktifan Dapodik para guru yang dipersoalkan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pengaduan FK-GHSDN Kota Metro dan keterangan pihak NGO KMPL. Dugaan penyalahgunaan wewenang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang. Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro maupun pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
