METRO – Kebijakan rotasi delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mulai menjadi sorotan. Sejumlah pergeseran jabatan dinilai menarik untuk dicermati, terutama menyangkut kesesuaian kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak pejabat dengan tanggung jawab baru yang dipercayakan.
Dua nama yang paling menyita perhatian dalam perombakan struktur birokrasi tersebut adalah Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes., dan Jose Sarmento Piedade, S.STP., M.H.
Eko Hendro yang sebelumnya menjabat Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani kini dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Sementara Jose Sarmento, yang sebelumnya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kini menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Metro.
Pergeseran ini bukan sekadar pergantian kursi jabatan. Publik patut mempertanyakan apa dasar pertimbangan dan indikator penilaian yang digunakan dalam menentukan kedua pejabat tersebut menduduki posisi barunya.
Pasalnya, mengelola rumah sakit daerah dengan segala kompleksitas pelayanan kesehatan, tata kelola keuangan, sumber daya manusia, serta manajemen fasilitas kesehatan tentu memiliki karakteristik berbeda dengan tugas Staf Ahli Wali Kota yang memberikan rekomendasi strategis dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.
Begitu pula perpindahan Jose Sarmento dari Satpol PP ke Disperindag. Kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut memiliki karakteristik pekerjaan, tantangan, dan kompetensi teknis yang berbeda.
Pertanyaannya, apa hasil penilaian kompetensi yang menjadi dasar penempatan tersebut? Apakah pengalaman dan kemampuan kedua pejabat telah dinilai sesuai dengan kebutuhan jabatan baru, atau terdapat pertimbangan lain dalam proses rotasi?
Pelantikan delapan pejabat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Metro, Ahmad Hariyanto, di halaman Kantor Pemerintah Kota Metro, Senin (9/11/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Hariyanto menyampaikan bahwa pelantikan merupakan tindak lanjut pelaksanaan job fit atau uji kesesuaian jabatan. Rotasi dilakukan untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan dan tantangan organisasi pemerintahan.
Pernyataan tersebut tentu menjadi landasan penting yang perlu dijelaskan lebih jauh kepada masyarakat.
Jika benar penempatan pejabat didasarkan pada hasil job fit, publik berhak mengetahui parameter apa yang digunakan, bagaimana proses penilaiannya, serta sejauh mana rekomendasi hasil evaluasi menjadi dasar keputusan akhir.
Jangan sampai istilah penyegaran birokrasi hanya menjadi kalimat normatif tanpa disertai penjelasan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, jabatan publik bukan tempat untuk sekadar melakukan perpindahan posisi. Setiap pejabat memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan program pemerintah, efektivitas penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DELAPAN PEJABAT, DELAPAN PERGESERAN JABATAN
Adapun delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik dan menempati jabatan baru, yakni:
- Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T. – sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Metro.
- Helmy Zain, A.TD., M.T. – sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro.
- Ardah, S.E., M.AP. – sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.
- Jose Sarmento Piedade, S.STP., M.H. – sebelumnya Kepala Satpol PP, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro.
- Komarudin, S.Sos., M.M. – sebelumnya Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, kini menjabat Kepala Satpol PP Kota Metro.
- Dr. Eko Hendro Saputra, S.T., M.Kes. – sebelumnya Direktur UPTD RSUD Jenderal Ahmad Yani pada Dinas Kesehatan, kini menjabat Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- Ir. Yeri Ehwan, M.T. – sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.
- Wahyu Arswendo Umbara, S.STP., M.H. – sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro.
PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN, BUKAN SEKADAR PERGANTIAN JABATAN
Pemkot Metro perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil dan rekomendasi job fit, khususnya terkait dasar penempatan pejabat yang mengalami pergeseran lintas bidang tugas.
Hal ini penting agar tidak berkembang persepsi negatif bahwa rotasi jabatan lebih mengedepankan pertimbangan administratif dibandingkan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan khusus mengenai pertimbangan penempatan Eko Hendro dan Jose Sarmento pada jabatan barunya.
Konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait tetap diperlukan untuk memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Hak jawab serta hak koreksi terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat Kota Metro tentu tidak mempersoalkan rotasi pejabat sepanjang dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Kompetensi harus menjadi pertimbangan, bukan hanya formalitas dalam proses mutasi.
Kini publik menunggu pembuktian. Apakah rotasi delapan pejabat tersebut benar-benar mampu menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan berkualitas, atau justru menyisakan pertanyaan tentang kesesuaian antara orang, jabatan, dan tanggung jawab yang diemban?
Catatan Redaksi jejalperistiwa.online: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Redaksi mengedepankan asas praduga baik, keberimbangan, serta keterbukaan informasi dan memberikan ruang kepada Pemkot Metro maupun pejabat terkait untuk menyampaikan penjelasan hasil job dan fit.
