METRO — Insiden pohon tumbang yang menimpa kendaraan milik warga di Kota Metro kembali memantik kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Metro. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pohon tumbang akibat hujan dan angin kencang, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat di ruang publik.
Praktisi hukum, Tri Agus Wantoro, S.H., menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya hadir ketika melakukan penarikan pajak dan retribusi, tetapi harus benar-benar menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan, keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pohon-pohon besar yang berada di sepanjang jalan umum seharusnya mendapatkan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala. Terlebih, apabila terdapat pohon yang sudah tua, rapuh, miring, atau berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Jangan sampai pemerintah baru sibuk setelah ada korban. Keselamatan masyarakat tidak boleh dijadikan persoalan yang baru diperhatikan setelah terjadi musibah. Pemerintah harus bekerja sebelum bencana terjadi, bukan sekadar datang setelah kerugian dialami warga,” demikian penekanan yang perlu disampaikan Tri Agus.
ANGGARAN ADA, TANGGUNG JAWAB JANGAN DIABAIKAN!
Tri Agus juga mendorong Pemkot Metro membuka penjelasan kepada publik mengenai program dan anggaran pemeliharaan pohon, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah pendataan pohon rawan tumbang telah dilakukan secara menyeluruh, apakah pemeriksaan rutin benar-benar berjalan, dan siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di lapangan.
“Kalau memang ada anggaran pemeliharaan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Jangan sampai anggaran hanya tercatat dalam dokumen, sementara kondisi di lapangan masih menyimpan potensi bahaya. Uang yang digunakan pemerintah adalah uang rakyat, sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi pesan kritis yang patut dijadikan bahan evaluasi pemerintah daerah.
HAK WARGA JANGAN DIKESAMPINGKAN
Lebih jauh, Tri Agus menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri kerugian akibat kejadian tersebut.
Pemkot Metro diminta melakukan pemeriksaan terhadap penyebab tumbangnya pohon, memastikan apakah sebelumnya terdapat tanda-tanda kerawanan, serta mengevaluasi tanggung jawab dinas teknis yang menangani pemeliharaan pohon dan lingkungan jalan.
Apabila ditemukan unsur kelalaian berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Warga yang mengalami kerugian juga berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan kemungkinan penyelesaian atau ganti rugi sesuai dasar hukum dan hasil pemeriksaan.
WALI KOTA JANGAN TUTUP MATA, SEGERA EVALUASI!
Tri Agus mendesak Wali Kota Metro agar tidak menganggap peristiwa ini sebagai kejadian biasa. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, termasuk inventarisasi pohon rawan tumbang di jalan protokol, kawasan permukiman, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya.
Jangan menunggu kendaraan berikutnya tertimpa pohon. Jangan menunggu ada warga terluka atau bahkan kehilangan nyawa baru kemudian dilakukan penertiban.
Pemerintah harus membuktikan bahwa keselamatan rakyat benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar slogan dalam program pembangunan.
CATATAN REDAKSI: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Pemkot Metro, dinas teknis terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi, data pemeliharaan pohon, penggunaan anggaran dan langkah penanganan terhadap warga terdampak.
Sebab, jabatan adalah amanah, anggaran adalah uang rakyat dan keselamatan masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
