Nagan Raya — Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, memamerkan 617 dataset dari 44 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sebagai capaian keterbukaan informasi publik. Namun, di tengah klaim kemajuan digital tersebut, masyarakat masih harus menempuh jalur sengketa untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan, penggunaan anggaran, hingga perjalanan dinas pejabat daerah. Kamis, 19/11/2026.
Kontradiksi ini menjadi sorotan Yayasan APEL Green Aceh yang dalam pekan ini mengajukan empat perkara sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Aceh (KIA). Sengketa tersebut berkaitan dengan informasi petisi dukungan tambang masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, dokumen pertanggungjawaban (SPJ) DPRK Nagan Raya, data ketenagakerjaan, serta dokumen perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan SKPK.
Langkah tersebut menjadi ujian terhadap komitmen keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, terutama setelah Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, SH, MH, memaparkan berbagai inovasi pelayanan informasi dalam tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Kantor KIA, Banda Aceh, 7 Oktober 2026.
Dalam presentasinya, Bupati yang akrab disapa TRK itu menyebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengembangkan SATA NARA (Satu Data Nagan Raya), yang sejak 2024 menghimpun 617 dataset sektoral dari 44 SKPK.
Pemerintah daerah juga mengklaim telah memperkuat pelayanan melalui Hotline WhatsApp Informasi dan Pengaduan, Command Center, Kelompok Informasi Gampong (KIG), serta koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Bahkan, pemerintah merencanakan pengembangan Portal GIOK (Gerbang Informasi dan Optimalisasi Kolaborasi) pada 2027.
Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: Jika data pemerintah sudah terintegrasi, mengapa masyarakat masih harus menggugat untuk mendapatkan informasi?
Keterbukaan yang berhenti di ruang presentasi?
Direktur Eksekutif Yayasan APEL Green Aceh, Rahmad Syukur, mengatakan keberhasilan keterbukaan informasi tidak dapat hanya diukur dari jumlah dataset, keberadaan aplikasi digital, atau presentasi kepala daerah dalam evaluasi badan publik.
Menurutnya, ukuran sesungguhnya adalah kemampuan masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Jangan sampai pemerintah begitu bangga mempresentasikan 617 dataset, tetapi ketika masyarakat meminta informasi, aksesnya justru tidak mudah. Keterbukaan informasi bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang dibangun, melainkan apakah rakyat benar-benar bisa mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah dan bagaimana uang publik digunakan,” ujar Rahmad Syukur.
Ia menilai empat sengketa informasi yang diajukan APEL Green Aceh dalam satu pekan merupakan persoalan yang tidak bisa dipandang sekadar sebagai urusan administratif.
“Ini bukan sekadar persoalan surat yang tidak dijawab atau dokumen yang belum diberikan. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mengawasi kekuasaan. Ketika informasi publik sulit diperoleh, ruang pengawasan masyarakat ikut dibatasi,” katanya.
Dari data tenaga kerja hingga perjalanan dinas: ke mana informasi uang rakyat?
Salah satu informasi yang diminta APEL Green Aceh adalah data ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.
Data tersebut diperlukan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan daerah, termasuk jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran, serta berbagai program pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dan melindungi pekerja.
Bagi APEL Green Aceh, data ketenagakerjaan bukan sekadar deretan angka statistik. Informasi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengukur apakah kebijakan pembangunan daerah benar-benar menjawab persoalan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Di sisi lain, APEL Green Aceh juga meminta dokumen perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Informasi yang diminta mencakup dokumen administrasi perjalanan dinas, surat perintah tugas, tujuan dan agenda perjalanan, serta dokumen realisasi dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan terhadap perjalanan dinas penting karena anggaran tersebut bersumber dari uang publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, untuk kepentingan apa perjalanan dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawabannya.
APEL Green Aceh menegaskan permintaan tersebut bukan untuk menghalangi aktivitas pemerintahan, melainkan memastikan penggunaan anggaran daerah dapat diawasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Empat sengketa, satu tuntutan: buka akses informasi publik
Empat perkara yang diajukan APEL Green Aceh mencakup persoalan yang berbeda, tetapi memiliki satu benang merah: kebutuhan masyarakat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
1. Informasi petisi masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, untuk memastikan keterbukaan administrasi dan dokumentasi aspirasi masyarakat.
2. Dokumen SPJ DPRK Nagan Raya, untuk mengawal transparansi penggunaan anggaran lembaga perwakilan rakyat.
3. Data ketenagakerjaan Nagan Raya, untuk mengawasi kebijakan pemerintah dalam menjawab persoalan lapangan kerja dan pengangguran.
4. Dokumen perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, dan SKPK, untuk memastikan penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
APEL Green Aceh berpandangan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari demokrasi lokal. Tanpa akses terhadap dokumen dan data pemerintah, masyarakat akan kesulitan mengawasi kebijakan, mengukur kinerja pejabat publik, serta memastikan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan bersama.
Bupati diminta membuktikan komitmen keterbukaan
APEL Green Aceh mendesak Bupati Nagan Raya untuk tidak berhenti pada pembangunan platform digital dan capaian administratif dalam penilaian Monev Keterbukaan Informasi.
Pemerintah daerah harus memastikan seluruh SKPK memberikan pelayanan informasi secara terbuka, memperkuat fungsi PPID, serta menyediakan dokumen dan data publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
APEL Green Aceh juga meminta Komisi Informasi Aceh memproses seluruh sengketa secara independen dan memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat memperoleh informasi.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memperoleh, dan menggunakan informasi publik. Badan publik berkewajiban menyediakan informasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau pemerintah mengklaim sudah membangun keterbukaan informasi, sekarang saatnya membuktikan. Buka data ketenagakerjaan, buka informasi pertanggungjawaban anggaran, dan berikan akses terhadap dokumen perjalanan dinas pejabat publik. Jangan jadikan keterbukaan hanya sebagai slogan pembangunan,” tegas Rahmad Syukur.
Sebab, demokrasi tidak akan tumbuh ketika informasi dikuasai pemerintah dan masyarakat hanya diminta percaya. Uang rakyat harus bisa diawasi, kebijakan publik harus bisa diperiksa, dan kekuasaan harus bersedia membuka diri kepada masyarakat.








