SURABAYA,jejakperistiwa.online-Beberapa waktu lalu kita sebagai masyarakat jawa timur sempat di hebohkan dengan berita penggerebekan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur,yang dimana terdapat ada beberapa anggota dewan yang diperiksa terkait kasus korupsi dana hibah provinsi jawa timur, dalam kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal 21 tersangka kasus korupsi dana hibah provinsi jatim.Jum at,30/08/2024
Mendengar berita tersebut kami selaku aktivis HMI Jawa Timur merasa miris pasalnya anggaran hibah tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk beberapa sektor pembangunan di Jawa Timur,dari segi fisik maupun non fisik.
Tetapi dalam hal ini yang terjadi malah anggaran hibah tersebut dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan nasib masyarakat jawa timur ke depan.
Melihat betapa sadisnya kasus korupsi hibah ini kami melalui Bidang Pemerintahan dan Kemitraan BUMD Bad ko HMI Jawa Timur mengecam atas pelantikan oknum anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 yang kabarnya akan dilantik pada tanggal 31 Agustus 2024 nanti.
Dalam hal ini saya satria selaku ketua bidang mendapat kabar bahwa nama dengan inisial AI dari fraksi Partai Demokrat dan MM dari fraksi Partai Gerindra akan ikut serta dilantik pada tanggal 31 Agustus 2024 lebih tepatnya di Gedung Indrapura.
Saya menegaskan bahwa gedung Indrapura ini merupakan gedung yang sangat mulia yang dimiliki oleh rakyat jawa timur,maka akan sangat miris kami selaku aktivis apabila gedung yang sangat mulia ini melantik oknum anggota dewan yang terjerat kasus Korupsi Dana Hibah provinsi Jawa Timur,yang telah nyata mengambil hak masyarakat Jawa Timur.
Maka kami Bad ko HMI Jawa Timur melalui Bidang Pemerintahan dan Kemitraan BUMD mengatensi dan mendesak agar oknum tersebut segera dipecat dari jabatannya atau apabila telah merasa bersalah maka dipersilahkan dengan hormat untuk mundur atau bersedia tidak untuk dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029.
Karena kami masih sangat amat peduli untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perbaikan provinsi jawa timur ke depan karena kami tidak ingin kasus-kasus korupsi ini terus berlanjut kedepannya.
(Team)
