METRO – Upaya Pemerintah Kota Metro dalam melakukan pembinaan, monitoring dan penataan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi kewartawanan mulai berjalan. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah daerah membentuk tiga tim untuk melakukan verifikasi dan pendataan terhadap sekitar 210 organisasi yang berada di wilayah Kota Metro. Hal tersebut disampaikan pada Senin, 9 November 2026.
Kunjungan Tim Kesbangpol Kota Metro ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kota Metro disambut langsung oleh Ketua DPD APPI, Tri Agus Wantoro, S.H. Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan monitoring dan penataan organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2026.
Hartawan, selaku bagian penerangan teknis kebijakan Kesbangpol Kota Metro, menjelaskan bahwa dari sekitar 210 organisasi yang menjadi sasaran pendataan, proses verifikasi telah berjalan dengan membentuk tiga tim lapangan.
“Sebanyak 210 ormas, LSM, dan organisasi wartawan menjadi sasaran pendataan. Kesbangpol membentuk tiga tim untuk mempercepat proses verifikasi. Memasuki minggu kedua pelaksanaan, kurang lebih separuh dari keseluruhan organisasi sudah berhasil didata,” ujar Hartawan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi aktual organisasi, termasuk keberadaan sekretariat, kepengurusan, administrasi serta aktivitas organisasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPD APPI Kota Metro, Tri Agus Wantoro, S.H., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Tim Kesbangpol. Ia menilai kegiatan monitoring dan verifikasi merupakan langkah positif sepanjang dilaksanakan secara objektif, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tim Kesbangpol Kota Metro. DPD APPI siap mendukung proses pendataan dan pembinaan organisasi. Apabila terdapat perubahan alamat sekretariat dari Metro Utara ke Metro Selatan, kami akan segera menyampaikan pemberitahuan dan dokumen administrasinya. Kami upayakan dapat dikirimkan secepatnya pada bulan November ini,” jelas Tri Agus.
Administrasi Organisasi Jangan Hanya Formalitas
Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro tertanggal 26 Oktober 2026, Nomor 220/E003-26278/B-05/2026, perihal pemberitahuan monitoring organisasi kemasyarakatan, kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.1.2/5722/SJ tanggal 6 Agustus 2026 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga berdasarkan Surat Tugas Wali Kota Metro Nomor 220/E003-26272/B-05/2026 tanggal 21 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Metro Tahun 2026.
Dalam surat tersebut, organisasi kemasyarakatan diminta menyiapkan laporan kegiatan serta dokumen perubahan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (SKKO), apabila terdapat perubahan kepengurusan maupun masa berlaku dokumen yang telah berakhir.
Verifikasi Harus Berimbang dan Transparan
Di balik kegiatan pendataan terhadap ratusan organisasi tersebut, terdapat hal penting yang patut menjadi perhatian bersama. Verifikasi jangan sampai hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen dan keberadaan alamat sekretariat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembinaan organisasi berjalan secara adil, tidak diskriminatif dan memberikan kepastian administrasi bagi seluruh organisasi.
Kesbangpol juga diharapkan memberikan penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme pendataan, persyaratan administrasi serta tindak lanjut bagi organisasi yang belum melengkapi dokumennya.
Sebab, keberadaan ormas, LSM dan organisasi pers merupakan bagian dari kehidupan demokrasi serta mitra masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pada akhirnya, penataan organisasi bukan semata-mata persoalan kelengkapan berkas, melainkan juga upaya membangun organisasi yang tertib administrasi, aktif, bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Catatan Redaksi jejakperistiwa.online: Pemerintah wajib menjalankan pembinaan secara profesional dan terbuka. Sebaliknya, setiap organisasi juga harus menunjukkan kepatuhan administrasi serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan. Dengan demikian, penataan 210 organisasi di Kota Metro diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat kehidupan bermasyarakat yang tertib, demokratis, dan berintegritas.
