Jejakperistiwa.Online, Manado/Sulut – Ketua DPD Barisan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Indonesia (BAKKIN) Sulawesi Utara, meminta Gubernur Sulut segera mengevaluasi Kepala Dinas PU serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proyek pembangunan jalan Papakelan–Tonsea Lama–Tangari (Seksi 1). Proyek ini diduga mengalami banyak penyimpangan teknis yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Indikasi Penyimpangan dalam Pekerjaan Agregat
BAKKIN Sulut menduga pekerjaan lapisan agregat di bawah aspal tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Ketebalan agregat tidak mencapai standar yang ditetapkan, dan bahan yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis. Bahkan, ditemukan indikasi pencampuran Agregat A dan Agregat B yang seharusnya tidak terjadi.
Untuk membuktikan hal ini, pihaknya akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan coredrill secara acak di beberapa titik lokasi proyek, kemudian dilakukan uji laboratorium. “Kami juga berharap bisa dilibatkan sebagai tim independen dalam pengawasan teknis guna memastikan apakah ada potensi kerugian negara,” tegas Ketua DPD BAKKIN Sulut.
Jika pekerjaan dilakukan sesuai spesifikasi teknis, umur jalan seharusnya bisa bertahan 5–10 tahun. Namun, di lapangan, baru 1–2 tahun jalan sudah mengalami kerusakan. Ini mengindikasikan adanya pengurangan spesifikasi demi keuntungan kontraktor. Salah satu penyebab utama adalah penggunaan Lapisan Pondasi Agregat (LPA) yang mengandung tanah (clay) lebih dari batas yang diperbolehkan, sehingga membuat jalan bergelombang dan cepat rusak.
Masalah pada Kadar Aspal
Pemeriksaan kadar aspal juga menunjukkan dugaan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis. Berdasarkan Standar SKBI–24.26.1987, kadar aspal yang diperbolehkan berkisar antara 4%–7%. Namun, hasil uji menunjukkan bahwa kadar aspal dalam proyek ini tidak sesuai dengan perencanaan.
Jika kadar aspal terlalu tinggi, dapat menyebabkan bleeding (aspal berlebihan di permukaan). Sebaliknya, jika terlalu rendah, jalan tidak memiliki daya tahan terhadap beban lalu lintas, mudah retak, dan memungkinkan air meresap sehingga mempercepat kerusakan.
PekerjaanAspalDidugaTidakSesuaiKontrak
Selain itu, ketebalan lapisan aspal diduga tidak memenuhi standar spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2010. Penyimpangan ini berpengaruh terhadap volume pekerjaan dan otomatis mempengaruhi nilai kontrak.
Oleh karena itu, BAKKIN Sulut meminta pihak penyidik melakukan uji coredrill di beberapa titik dan membawa sampelnya ke laboratorium. Selain itu, suhu penghamparan aspal yang seharusnya dilakukan pada suhu minimal 120°C diduga tidak dipenuhi, yang dapat berdampak pada kualitas daya tahan jalan.
BPK Diminta Tidak Hanya Melakukan Audit Administratif
Ketua DPD BAKKIN Sulut juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak hanya melakukan audit administratif, tetapi juga memeriksa langsung kondisi fisik jalan. “Jalan ini baru berumur dua bulan tapi sudah mengalami banyak kerusakan. Kami menduga penggunaan aspal berkualitas rendah dan adanya penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, BAKKIN Sulut berencana melayangkan laporan resmi kepada APH agar proyek ini segera mendapat perhatian dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya juga meminta agar Kepala Dinas PU Sulut, PPK proyek, serta kontraktor pelaksana, CV Berkat Anugerah Bersama, segera dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban.
Selain itu, Ketua BAKKIN Sulut juga menyoroti pernyataan PPK yang menyebut proyek ini didampingi oleh kejaksaan. “Pendampingan kejaksaan seharusnya berkaitan dengan administrasi, bukan teknis konstruksi. Jika melihat hasil pekerjaan yang hancur seperti ini, apakah kejaksaan benar-benar berani menyatakan ada pendampingan? Kami akan mengajukan audiensi dengan kejaksaan terkait pernyataan PPK ini,” tegasnya.
