Lampung Tengah — Kabupaten Lampung Tengah kembali diterpa badai politik. Informasi yang diterima media menyebutkan bahwa tiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah diamankan dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan aparat penegak hukum, Senin malam. Ketiganya berasal dari unsur pimpinan dan dua fraksi besar, sehingga membuat dinamika politik daerah mendadak kaku dan penuh tekanan. Selasa, 09/12/2025.
Penangkapan ini disebut terkait dugaan transaksi dan aliran dana yang tidak wajar, yang belakangan menjadi bisik-bisik di kalangan internal pemerintahan. Sumber resmi belum berani bicara, namun sejumlah pejabat membenarkan telah terjadi “pergerakan malam” yang diarahkan kepada para legislator tersebut.
Tidak berhenti di legislatif, gelombang pemeriksaan juga menyentuh pucuk pimpinan eksekutif. Bupati Lampung Tengah bersama Sekretaris Daerah kabarnya dipanggil ke Polda Lampung untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan berlangsung tertutup, namun informasi yang berkembang menyebutkan bahwa keduanya diperiksa terkait keterkaitan alur kebijakan dan persetujuan anggaran yang kini disorot.
Beberapa pejabat dinas ikut diperiksa secara beruntun. Gerbang masuk kantor dinas tampak lebih dijaga dari biasanya, sementara para staf terlihat berhati-hati memberi komentar. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa operasi tersebut bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari penelusuran lebih dalam terhadap praktek-praktek yang selama ini sulit terendus.
Di lingkungan pemerintah daerah, kepanikan perlahan terasa. Rapat-rapat mendadak dibatalkan, pesan-pesan instruksi bergerak cepat, dan sejumlah pejabat memilih “menghilang” sementara. Sumber internal menyebutkan bahwa ada ketakutan akan pemeriksaan lanjutan yang bisa menyeret lebih banyak nama.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari KPK maupun kepolisian. Namun publik menanti kejelasan, sebab gelombang OTT yang menyeret legislator, disusul pemeriksaan bupati dan sekda, menjadi sinyal bahwa Lampung Tengah tengah menghadapi badai besar.
Pertanyaannya kini: apakah ini awal dari terbukanya jaringan gelap yang selama ini bersembunyi di balik kebijakan dan anggaran daerah?
