Sampang,jejakperistiwa.online-Proyek Revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sampang di Jalan Imam Bonjol,Kelurahan Dalpenang,Kabupaten Sampang,kini menjadi sorotan tajam publik. Dana sebesar Rp239 juta yang bersumber dari APBN melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 disebut tak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Proyek yang mestinya menjadi upaya pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu justru meninggalkan tanda tanya besar.Bangunan sekolah memang tampak lebih segar dengan cat baru,namun di baliknya tersisa aroma dugaan penyimpangan anggaran yang mulai tercium.
Kritik pedas dilontarkan oleh Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI).Sekjen GASI,BBG,mengatakan,hasil rehabilitasi fisik SLB Sampang tidak mencerminkan nilai proyek yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Saat kami tim GASI turun langsung ke lokasi, tidak terlihat perubahan besar.Hanya atap diganti,plafon baru,lantai keramik,dan cat dinding. Dengan dana Rp239 juta,itu terlalu kecil hasilnya,” ujar BBG dengan nada kecewa,Senin (20/10/2025).
Ia juga menilai ada kejanggalan dalam penggunaan material.
“Pasir yang dipakai kualitasnya rendah,plafon hanya diganti kayu osok saja.Kami menduga kuat adanya kongkalikong antara kepala sekolah dan pihak perencana proyek.Semua terkesan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Lebih lanjut,BBG menuturkan,sejak proyek itu menjadi sorotan,kepala sekolah SLB Sampang disebut jarang berada di tempat.Beberapa kali GASI dan awak media mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi,namun sang kepala sekolah tak pernah muncul.
“Kami sudah datang beberapa kali,tapi selalu dibilang kepala sekolah sedang keluar. Ketika kami coba hubungi lewat telepon,juga tidak diangkat.Sikap seperti ini membuat kami curiga ada sesuatu yang sengaja disembunyikan,” ujarnya.
Sikap bungkam itu turut dialami awak media.Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon maupun kunjungan langsung tak mendapat tanggapan.“Kami hanya ingin mendengar penjelasan, bukan menghakimi.Tapi kenapa justru menghindar?”kata seorang jurnalis lokal yang ikut memantau kasus tersebut.
Proyek yang semestinya menjadi simbol perhatian negara terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus,justru terancam berubah menjadi potret buram pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.
“Jika kepala sekolah saja sulit ditemui,bagaimana publik bisa percaya bahwa uang negara digunakan dengan benar?”kata BBG menutup pernyataannya.
(Team)
