METRO — Ketua Pendekar Banten Silat dan Seni Debus Surosowan Provinsi Lampung, H. Tb Ismail Saleh, SH, angkat bicara keras terkait narasi “hoaks” yang disebut-sebut beredar di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Jumat, 03/04/2026.
Ia menilai, pelabelan hoaks terhadap kritik publik justru berbahaya dan berpotensi menyesatkan opini masyarakat. Menurutnya, LSM, ormas, hingga wartawan bekerja berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan sekadar opini tanpa dasar.
“Jangan bangun narasi seolah-olah semua kritik itu hoaks. Kami bergerak berdasarkan fakta. Wartawan juga menulis berdasarkan data dan kejadian nyata,” tegas Ismail.
Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya berbagai isu di Kota Metro, mulai dari polemik pinjaman daerah Rp20 miliar hingga sorotan DPRD yang mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci dari pihak eksekutif.
Ismail menegaskan, fungsi kontrol sosial yang dilakukan media, LSM, dan masyarakat adalah bagian dari demokrasi, bukan serangan terhadap pemerintah.
“Kalau kebijakan disorot publik, itu bukan serangan. Itu kritik. Dan kritik itu sehat. Harusnya dijawab dengan klarifikasi, bukan malah membangun opini bahwa semua itu hoaks,” ujarnya tajam.
Ia juga menyentil sikap Pemkot Metro yang dinilai terlalu reaktif dan defensif, alih-alih membuka ruang transparansi kepada publik.
“Kalau merasa benar, jelaskan ke publik. Buka data, beri klarifikasi. Jangan malah aneh-aneh merasa diserang. Ini negara demokrasi, bukan ruang tertutup,” lanjutnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai persoalan di Kota Metro memang menjadi perhatian publik, termasuk laporan dugaan kasus hukum hingga polemik kebijakan yang belum terselesaikan.
Pendekar Banten menegaskan akan terus berdiri bersama masyarakat, LSM, dan insan pers dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar.
“Kami tidak akan mundur. Selama ini demi kebenaran dan kepentingan rakyat, kami akan terus bersuara. Jangan bungkam kritik dengan label hoaks,” pungkasnya.
Dari berita ini Ketua Pendekar Banten peringatkan keras!!! 👇👇👇
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kritik publik bukan musuh pemerintah, melainkan cermin yang harus dijawab dengan transparansi dan perbaikan nyata.
