Gambar ilustrasi
Lampung Tengah — Dugaan maladministrasi pengelolaan keuangan mencuat di lingkungan SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kampung Untoro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Sejumlah relawan mempertanyakan pembayaran upah kerja yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalankan, Senin (11/5/2026).
Salah satu relawan mengaku kecewa lantaran upah yang diterimanya diduga berkurang dari perhitungan semestinya. Ia menyebut telah bekerja selama 11 hari, namun hanya menerima pembayaran untuk 9 hari kerja.
“Kalau dihitung saya kerja 11 hari, tapi yang dibayar cuma 9 hari,” ujarnya kepada wartawan tadi malam.
Ia menjelaskan, selama bekerja dirinya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasa, mulai dari aktivitas pagi hingga kembali bekerja saat sore hari ketika ada distribusi maupun pengiriman kebutuhan dapur.
“Pagi itu saya kerja seperti biasa lalu pulang siang. Sore harinya kerja lagi, tapi bayaran yang diterima tidak sesuai hitungan kerja,” tambahnya dengan nada kecewa.
Percakapan antarrelawan yang beredar juga memperlihatkan adanya kebingungan terkait perhitungan hari kerja dan sistem pembayaran. Dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa hari Sabtu terkadang tetap ada aktivitas distribusi maupun pengiriman bahan kering, meski sebagian pekerja menganggap hari tersebut libur.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya kesalahan administrasi atau ketidakjelasan manajemen pengupahan di dapur MBG tersebut. Jika benar terjadi maladministrasi, maka kondisi itu dinilai merugikan para relawan dan pekerja yang selama ini menjalankan operasional dapur program makan bergizi gratis.
Para pekerja berharap pengelola segera memberikan penjelasan terbuka dan membayarkan kekurangan hak pekerja apabila memang ditemukan adanya selisih pembayaran.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola maupun bagian administrasi SPPG Dapur MBG Kampung Untoro belum memberikan jawaban konfirmasi atas upaya yang dilakukan awak media.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media menyatakan akan kembali melakukan konfirmasi langsung ke lokasi dan kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan resmi mengenai dugaan pemotongan upah tersebut.
