Metro — Persoalan denda pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan. Seorang peserta dari keluarga kurang mampu yang telah berupaya melunasi seluruh tunggakan iurannya justru harus menghadapi kewajiban denda pelayanan sebesar Rp1.611.855 ketika membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kamis, 13/08/2026.
Kondisi tersebut dinilai menempatkan keluarga tidak mampu pada posisi yang serba sulit. Di satu sisi, peserta sudah berusaha memenuhi kewajibannya dengan melunasi tunggakan agar kepesertaan kembali aktif. Namun di sisi lain, ketika membutuhkan pelayanan rawat inap dalam masa 45 hari setelah kepesertaan aktif, muncul kewajiban denda yang nilainya cukup besar bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Berdasarkan penjelasan BPJS Kesehatan, denda tersebut bukan merupakan pembayaran ulang atas tunggakan iuran. Tunggakan dibayarkan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, sedangkan denda RITL dikenakan apabila peserta menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan kembali aktif.
Dalam kasus tersebut, perhitungan denda disebut mencapai 5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBGs dikalikan jumlah bulan tunggakan. Dengan biaya diagnosa awal sebesar Rp3.581.900 dan tunggakan selama sembilan bulan, perhitungannya menjadi 5 persen × Rp3.581.900 × 9 bulan atau sebesar Rp1.611.855.
Masa pengenaan denda berlangsung selama 45 hari, terhitung 13 Agustus hingga 27 September 2026.
Secara aturan, ketentuan tersebut memang memiliki dasar regulasi. Namun persoalan yang kini dipertanyakan bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya aturan, melainkan sejauh mana negara memberikan ruang kemanusiaan bagi peserta dari keluarga tidak mampu yang telah menunjukkan iktikad baik dengan melunasi tunggakannya.
Peserta tidak menolak kewajiban. Bahkan tunggakan telah dibayar agar kartu BPJS kembali aktif. Yang dimohon adalah keringanan, kebijakan khusus, atau evaluasi terhadap beban denda, terutama ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan seseorang menunda pelayanan rawat inap hanya karena baru saja menyelesaikan tunggakan.
Kebijakan jaminan kesehatan semestinya tidak berhenti pada persoalan administrasi dan hitungan angka. Ketika berhadapan dengan masyarakat miskin atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, aspek kemanusiaan patut menjadi pertimbangan.
Sebab, bagi sebagian masyarakat, angka Rp1,6 juta bukanlah nominal kecil. Jumlah tersebut dapat menjadi beban berat bagi keluarga yang bahkan untuk membayar tunggakan iuran sembilan bulan saja harus berjuang keras.
Karena itu, BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar menjelaskan bahwa denda tersebut sesuai aturan, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang lebih manusiawi bagi peserta kurang mampu.
Peserta juga meminta agar terdapat mekanisme keringanan atau evaluasi khusus bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama mereka yang telah melunasi seluruh tunggakan dan membutuhkan pelayanan kesehatan karena kondisi yang tidak dapat ditunda.
Persoalan ini menjadi penting untuk dikawal karena tujuan utama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai aturan yang dibuat untuk menjaga kepatuhan pembayaran justru terasa sebagai tembok bagi masyarakat miskin ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan medis.
Peserta berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan solusi konkret, bukan hanya penjelasan normatif mengenai aturan.
Pertanyaannya kini sederhana: ketika seorang warga tidak mampu sudah berusaha melunasi seluruh tunggakannya agar bisa kembali mendapatkan jaminan kesehatan, apakah negara tidak memiliki ruang kebijakan untuk memberikan keringanan ketika denda tersebut justru menjadi beban baru yang sulit mereka tanggung?
Keluhan ini juga menjadi momentum bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk mengevaluasi kembali penerapan denda RITL, khususnya terhadap peserta dari keluarga tidak mampu, agar prinsip kepastian hukum tetap berjalan tanpa menghilangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.
