METRO — Sikap tegas ditunjukkan Tri Agus Wantoro, SH, selaku Ketua Kantor Firma Hukum Adil Bangsa Yustisia sekaligus kuasa hukum seorang warga yang mengaku mendapat ancaman tidak akan diterbitkan rekomendasi perceraian oleh Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kemenag Kota Metro.
Tri Agus menilai, apabila benar terdapat ancaman penahanan dokumen rekomendasi hanya karena warga tidak bersedia kembali mengikuti mediasi, persoalan tersebut patut dipertanyakan. Menurutnya, lembaga pelayanan publik tidak boleh menggunakan kewenangan untuk menekan, menakut-nakuti, apalagi menghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi sesuai ketentuan.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Tri Agus dalam konferensi pers kepada jejaring media ini, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila BP4 Kemenag Metro benar-benar menolak menerbitkan surat atau keterangan yang dibutuhkan kliennya.
Mediasi Sudah Berulang Kali, Mengapa Harus Dipaksakan Kembali?
Tri Agus menjelaskan, kliennya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai guru telah menempuh tahapan administrasi sebagaimana diarahkan oleh instansi terkait.
Proses tersebut dimulai dengan pengajuan rekomendasi kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Metro. Bahkan, di lingkungan Dinas Pendidikan, kliennya telah menjalani proses mediasi dan bertemu langsung dengan suami atau pihak yang nantinya menjadi tergugat dalam perkara perceraian.
Namun, setelah diarahkan ke BP4 Kemenag Metro, kliennya kembali diminta menjalani mediasi.
“Bukan kami menolak mengikuti proses maupun aturan yang berlaku. Klien kami sudah menempuh tahapan dari kepala sekolah hingga Dinas Pendidikan Kota Metro. Bahkan, di Dinas Pendidikan kami telah dimediasikan dan bertemu langsung dengan suami atau calon tergugat,” jelas Tri Agus.
Ia menyayangkan apabila proses mediasi yang telah dilakukan sebelumnya seolah tidak menjadi pertimbangan, sehingga kliennya kembali diminta menjalani proses serupa.
“Jadi, ketika sampai di BP4, klien kami kembali dimediasikan untuk ketiga kalinya. Kami bukan menolak aturan, tetapi keberatan terhadap proses mediasi yang terus berulang. Klien kami sudah memiliki pendirian yang bulat untuk mengajukan perceraian,” tegasnya.
Siap Laporkan ke Ombudsman hingga Gugat ke PTUN
Tri Agus menegaskan, apabila BP4 Kemenag Metro tetap bersikeras tidak menerbitkan surat atau keterangan yang dimohonkan, pihaknya siap mengambil langkah hukum dan administratif.
“Apabila pihak BP4 tetap memaksakan kehendak dan menolak mengeluarkan rekomendasi atau surat keterangan yang diminta, kami pastikan tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia dan jika diperlukan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandasnya.
Menurut Tri Agus, upaya tersebut bukan untuk mencari konflik dengan lembaga pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan dan perjuangan terhadap hak masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
BP4 Bukan Lembaga yang Menentukan Boleh atau Tidaknya Perceraian
Lebih jauh, Tri Agus mengingatkan bahwa fungsi BP4 adalah memberikan penasihatan dan mengupayakan perdamaian pasangan suami istri, bukan mengambil alih kewenangan pengadilan dalam memutus perkara perceraian.
“Perlu dipahami, tugas BP4 adalah mengupayakan pendamaian, bukan memutuskan boleh atau tidaknya seseorang bercerai. Apabila salah satu pihak secara tegas menyatakan tidak bersedia didamaikan, fakta tersebut semestinya dicatat dan dituangkan dalam keterangan sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Jangan sampai proses penasihatan justru berubah menjadi hambatan bagi warga,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setiap lembaga pemerintah memahami batas kewenangan masing-masing. Pelayanan administrasi harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan tidak didasarkan pada tekanan maupun kehendak sepihak.
Jangan Jadikan Pelayanan Publik sebagai Alat Menekan Masyarakat
Di penghujung keterangannya, Tri Agus berharap BP4 Kemenag Metro maupun lembaga publik lainnya dapat menjalankan tugas berdasarkan aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan pelayanan, bukan ancaman. Jangan gunakan kewenangan untuk menakut-nakuti warga yang sedang berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui jalur hukum yang sah. Setiap lembaga harus bekerja sesuai tugas dan batas kewenangannya. Kami meminta persoalan ini disikapi secara bijaksana dan profesional,” pungkas Tri Agus.
Redaksi jejakperistiwa.online memberikan catatan: Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi resmi kepada pihak BP4 maupun Kemenag Kota Metro terkait dugaan ancaman tidak diterbitkannya rekomendasi atau surat keterangan tersebut.
Pemberitaan ini merupakan penyampaian keterangan dari pihak kuasa hukum. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada BP4 Kemenag Metro maupun pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Tim/A-PPI)
