JAKARTA, JejakPeristiwa.Online – Ribuan hasil penelitian dan inovasi anak bangsa menyimpan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu menembus pasar industri. Ironisnya, tingkat komersialisasi paten nasional diperkirakan masih berada di bawah lima persen.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Sebab, inovasi yang lahir dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun kreativitas masyarakat seharusnya tidak hanya berakhir sebagai temuan akademis, tetapi mampu berkembang menjadi produk, teknologi, dan peluang usaha yang memberikan manfaat nyata.

Merespons persoalan tersebut, Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengambil langkah dengan menghadirkan Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026. Forum bisnis paten pertama di Indonesia ini berlangsung pada 3–5 November 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Mengusung tema “Paten Penggerak Ekonomi Kerakyatan”, kegiatan ini dirancang menjadi jembatan strategis yang mempertemukan para inventor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, investor, pelaku usaha, hingga industri.

Targetnya jelas: membuka jalan agar hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti di meja penelitian, melainkan memiliki kesempatan untuk diproduksi, dikembangkan, dan dipasarkan.

Yusril: Riset Jangan Berhenti di Perguruan Tinggi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kekayaan intelektual, termasuk paten, mempunyai potensi besar dalam menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan intelektual yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari seni, pertanian, kelautan, perikanan, hingga industri berbasis sumber daya alam.

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pelindungan hukum, kemudahan pendaftaran, serta keterhubungan dengan kebutuhan dunia usaha agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi.

Yusril secara khusus menyoroti masih adanya jarak antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum bisa diterapkan secara luas.

“Ada kesenjangan antara perguruan tinggi dan dunia industri yang menyebabkan banyak hasil penelitian belum dapat diterapkan atau diproduksi secara luas.”

Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Kolaborasi lintas sektor dan kementerian, terutama yang membidangi industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi bagian penting dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian.

Kemudahan pendaftaran paten, termasuk paten sederhana, juga perlu diperkuat agar semakin banyak inventor mendapatkan perlindungan hukum atas hasil inovasinya.

Menteri Hukum Soroti Ketertinggalan SDM STEM

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menempatkan penguatan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem inovasi nasional.

Ia mengungkapkan bahwa proporsi lulusan perguruan tinggi Indonesia yang mengambil bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Perbandingan yang disampaikan Supratman menunjukkan Indonesia berada pada kisaran 22 persen, sementara Malaysia telah mencapai sekitar 40–43 persen dan Singapura 36 persen.

“Di Asia Tenggara, kita menempati hanya kurang lebih sekitar 22% dari total alumni kita yang mengambil bidang STEM. Kita tertinggal dari Malaysia yang angkanya sudah mencapai 40–43% alumni dari perguruan tingginya itu mengambil jurusan STEM. Kita tertinggal dengan Singapura, dengan 36% jumlah mahasiswa mereka yang mengambil STEM.”

Menurut Supratman, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia di bidang STEM harus diikuti pembangunan ekosistem penelitian dan inovasi dari hulu hingga hilir.

Dukungan pemerintah juga diarahkan pada pembiayaan kegiatan berbasis kekayaan intelektual. Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp10 triliun untuk mendukung kegiatan tersebut, termasuk pembiayaan bagi inventor dan lembaga penelitian.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghasilkan inovasi sekaligus membuka peluang pemanfaatannya secara komersial.

Fakta yang Mengkhawatirkan: Komersialisasi Paten di Bawah 5 Persen

Tantangan pengembangan paten nasional tergambar dari data permohonan paten periode 2016–2025 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

Dari keseluruhan permohonan yang tercatat, permohonan paten dari dalam negeri baru mencapai 34,56 persen. Sementara itu, tingkat komersialisasi paten nasional diperkirakan masih di bawah lima persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan besar Indonesia bukan hanya meningkatkan jumlah permohonan paten, tetapi juga memastikan hasil inovasi memiliki jalur pemanfaatan yang jelas.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menilai kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam meningkatkan kapasitas riset dan memperkuat pemanfaatan paten sebagai sumber nilai ekonomi.

“Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas riset dan inovasi nasional, serta penguatan pemanfaatan paten untuk menghasilkan nilai ekonomi. Ini masih jauh dibandingkan negara maju yang telah mencapai lebih dari 30 persen,” kata Hermansyah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, DJKI sepanjang 2026 telah menyelenggarakan empat kegiatan business matching yang mempertemukan inventor dan pemegang paten dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dengan pelaku industri.

Pertemuan ini membuka ruang bagi para peneliti untuk memperkenalkan teknologi yang mereka hasilkan sekaligus menjajaki kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membuka peluang lisensi paten, kerja sama pengembangan teknologi, dan kemitraan usaha.

Lebih dari 3.000 Peserta, Peluang Investasi hingga Pembiayaan Dibuka

Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, investor, lembaga keuangan, UMKM, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Berbagai agenda strategis turut disiapkan, di antaranya pameran inovasi dan layanan paten, Patent Townhall Pitching, IP Valuation & IP Financing, sharing best practices, Inspirasi Komersialisasi, Indonesia Patent Award, serta Dialog Kebijakan.

Melalui agenda tersebut, para inventor tidak hanya mendapatkan ruang untuk memperkenalkan hasil penelitian, tetapi juga kesempatan membangun komunikasi langsung dengan calon mitra industri dan investor.

Dalam kesempatan yang sama, DJKI bersama Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan Indonesia Patent Awards sebagai bentuk apresiasi kepada insan yang berkontribusi dalam ekosistem paten.

Penghargaan tersebut mencakup empat kategori, yakni Best Commercialization Model, Best Green and Blue Innovation Patent, Best Kategori Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, serta Best Kategori Perorangan.

Pemerintah Dituntut Pastikan Inovasi Berbuah Manfaat

Melalui FBPI 2026, Kementerian Hukum melalui DJKI berharap terbangun kerja sama konkret antara inventor, pemegang paten, dan dunia industri.

Sejumlah langkah yang didorong meliputi lisensi paten, pengembangan teknologi bersama, penjajakan investasi, serta pembukaan akses pembiayaan bagi inovasi yang memiliki potensi komersial.

DJKI juga mengingatkan pentingnya pelindungan paten sejak awal proses inovasi agar hasil kreativitas dan penelitian memiliki kepastian hukum serta tidak kehilangan nilai ekonominya.

Namun, keberhasilan program hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya forum bisnis atau banyaknya pertemuan antara peneliti dan investor.

Tantangan sesungguhnya adalah memastikan lahirnya kerja sama yang berkelanjutan, teknologi yang benar-benar dimanfaatkan industri, serta produk inovasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya intelektual. Kini, bagaimana potensi tersebut memperoleh jalan menuju industri menjadi pekerjaan penting yang harus dijawab melalui kebijakan, kolaborasi, dan tindakan nyata.

Sebab, inovasi anak bangsa tidak seharusnya hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, tetapi harus mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

(Red_FRT)