*MALANG, JEJAKPERISTIWA.ONLINE* – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, organisasi masyarakat hingga kalangan pengusaha menjadi perhatian publik.
Perkara tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai perlindungan privasi, penggunaan kewenangan negara, serta jaminan kemerdekaan pers di Indonesia.
Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Founder Yayasan Suara Utama Indonesia, Andre Hariyanto, mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan komunikasi jurnalistik. Ia menilai, apabila dugaan penyadapan terhadap nomor komunikasi wartawan maupun pihak media terbukti dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu independensi pers.
Menurut Andre, komunikasi antara wartawan, redaksi, narasumber, dan informan merupakan bagian penting dalam proses pencarian serta pengolahan informasi. Karena itu, dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata.
*”Pers memiliki tanggung jawab untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis, narasumber, serta kerahasiaan komunikasi jurnalistik harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai praktik penyalahgunaan kewenangan justru menimbulkan ketakutan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya,”* ujar Andre dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
*Dugaan Penyadapan Disebut Menyasar Presiden hingga Kalangan Media*
Kasus ini mencuat setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Tiga orang yang disebut dalam pengungkapan perkara itu masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, serta Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan keterangan penyidik yang dikutip dari pemberitaan media nasional, dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem *Lawful Interception Management System* (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi dan prosedur yang seharusnya.
Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dan jejak aktivitas atau *log* dalam sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik turut menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk sebagai barang bukti.
Informasi mengenai perkembangan kasus tersebut sebelumnya diberitakan detikNews dan CNN Indonesia pada 3–4 November 2026.
*Andre: Perlindungan Jurnalis Tidak Boleh Diabaikan*
Andre Hariyanto menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kalangan media harus diusut secara transparan. Menurutnya, kebebasan pers bukan hanya menyangkut hak wartawan menerbitkan berita, tetapi juga mencakup jaminan agar proses jurnalistik dapat berlangsung tanpa intimidasi maupun campur tangan yang melanggar hukum.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Sementara Pasal 4 ayat (3) memberikan jaminan kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
*”Penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kerja jurnalistik. Kami mendukung pengungkapan perkara ini secara objektif, tetapi tetap mengingatkan bahwa setiap orang yang berstatus tersangka memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”* tegas Andre.
Baginya, transparansi penyidikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap kerja jurnalistik.
*Perkembangan Hukum dan Pemberhentian Listyo Sigit dari Jabatan KSP*
Perkara ini turut diikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Sementara itu, proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berjalan. Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Hingga kini, proses pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut tetap menjadi bagian dari kewenangan penyidik dan selanjutnya lembaga peradilan. Status tersangka tidak serta-merta menjadikan seseorang terbukti bersalah.
*Andre Ajak Insan Pers Tetap Kritis dan Profesional*
Di tengah perkembangan kasus yang menjadi perhatian nasional tersebut, Andre mengajak seluruh insan pers untuk tidak kehilangan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia meminta wartawan tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, mengutamakan verifikasi, serta tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menurutnya, teknologi penyadapan harus digunakan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan.
*”Jurnalisme harus tetap merdeka, independen, dan bertanggung jawab. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus diproses sesuai hukum. Negara harus memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi dan masyarakat tetap memperoleh hak atas informasi,”* tutup Andre Hariyanto.
Andre berharap pengusutan perkara tersebut dapat berlangsung secara terbuka, profesional, dan objektif. Perlindungan terhadap jurnalis, menurutnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
