Lampung Tengah — Langkah tegas aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan. Tim gabungan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026).
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah. Perkara ini berhubungan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Bermutu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, proses penggeledahan dan pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih tujuh jam, mulai pukul 13.00 WIB hingga 20.00 WIB. Sejumlah pejabat dan staf dinas dimintai keterangan secara intensif, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya dokumen penting, unit laptop, telepon genggam, serta perangkat rekaman kamera pengawas (CCTV).
Penyitaan barang-barang tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri bukti, mengurai dugaan praktik pemerasan, serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung cukup lama karena sejumlah kepala bidang (kabid) dimintai keterangan secara bergantian.
“Ya, semua terkait itu sih, terkait revitalisasi dan lain-lain. Karena terdapat beberapa kabid yang diperiksa juga, semua diperiksa sehingga lama karena satu-satu pemeriksaan,” ujar Ahmaludin.
Ia menambahkan, dirinya bersama sejumlah staf lainnya menunggu di luar ruangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ahmaludin juga membenarkan bahwa Kepala Dinas turut dimintai keterangan oleh penyidik.
Tak hanya di kantor dinas, tim kejaksaan juga dikabarkan melakukan penggeledahan di kediaman salah satu pihak berinisial MH. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil maupun barang yang diamankan dari lokasi tersebut.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan tim Kejati Lampung di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami pihak Kejari Lampung Tengah sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung. Tapi untuk penanganannya, ada di Kejati,” pungkas Okky.
PENEGAKAN HUKUM JANGAN BERHENTI PADA PENGGELEDAHAN
Publik kini menanti keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas. Penggeledahan, pemeriksaan sejumlah pejabat, serta penyitaan dokumen dan perangkat elektronik diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta secara terang benderang.
Apabila dugaan pemerasan dalam jabatan terbukti, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang jabatan maupun kedudukan.
Program revitalisasi sekolah semestinya menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki fasilitas belajar, bukan justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan kewenangan yang merugikan dunia pendidikan.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini, termasuk kepastian hukum, konstruksi perkara, serta pihak-pihak yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka apabila alat bukti telah mencukupi.
Hingga berita ini diterbitkan, penyidikan masih berjalan. Seluruh pihak yang disebutkan tetap harus dihormati hak-haknya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Catatan Redaksi jejakperistiwa.online: membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Disdikbud Lampung Tengah maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
