Pendekar Banten Bongkar Kejanggalan Belanja Internet APBD Metro Rp1,34 Miliar, Ismail Saleh: Hitungan Terjawab, Pertanggungjawaban Belum!

METRO  — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2026 untuk belanja layanan internet senilai Rp1.345.500.000 kini menjadi sorotan. Ketua Pendekar Banten Metro, H. TB Ismail Saleh, S.H., meminta pemerintah daerah dan pihak terkait tidak berhenti pada penjelasan angka, tetapi harus berani membuka seluruh dokumen yang menjadi dasar penggunaan uang rakyat tersebut.

Menurut Ismail Saleh, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut perhitungan anggaran, melainkan juga menyangkut transparansi, legalitas pembayaran, kewajaran belanja serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memiliki dasar hukum, bukti pekerjaan dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik. Jangan hanya menyodorkan angka, sementara dokumen penting yang menjadi dasar pengeluaran justru belum dibuka,” tegasnya, Jumat (20/11/2026).

13 Kali Pembayaran, Bukan Berarti Persoalan Selesai

Berdasarkan rincian anggaran yang menjadi sorotan, pagu belanja internet tahun 2026 tercatat sebesar Rp 1.345.500.000, dengan harga satuan Rp 103.500.000 per bulan sebagaimana disebut dalam SSH baris 24.895.

Jika dihitung untuk Januari hingga Desember 2026, kebutuhan normal selama 12 bulan mencapai Rp 1.242.000.000. Sementara terdapat selisih Rp 103.500.000 atau setara satu bulan pembayaran.

Penjelasan yang disampaikan pihak terkait menyebutkan bahwa selisih tersebut merupakan tunggakan layanan Desember 2025 yang dibayarkan pada Maret 2026. Dengan demikian, komposisi pembayaran menjadi 12 bulan layanan tahun 2026 ditambah satu bulan kewajiban tahun sebelumnya.

Secara matematis, perhitungan 13 kali pembayaran tersebut dapat dijelaskan. Namun, menurut Ismail, persoalan sesungguhnya justru terletak pada legalitas penggunaan APBD 2026 untuk membayar kewajiban tahun 2025.

“Kalau memang itu utang tahun sebelumnya, tunjukkan pencatatannya. Jangan sampai pembayaran kewajiban tahun 2025 dimasukkan begitu saja ke dalam belanja tahun 2026 tanpa mekanisme penganggaran yang jelas. Persoalan anggaran tidak cukup diselesaikan dengan kalkulator, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen dan aturan,” ujarnya.

Dasar Hukum Tunggakan Harus Dibuka

Dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, kewajiban lintas tahun anggaran harus memiliki mekanisme administrasi dan akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pembayaran tunggakan Desember 2025 pada Maret 2026 perlu dibuktikan melalui dokumen penerimaan layanan, berita acara serah terima apabila dipersyaratkan, tagihan penyedia, pencatatan kewajiban dalam laporan keuangan tahun 2025 serta penganggaran pembayaran kewajiban tahun sebelumnya pada APBD 2026.

Termasuk harus dijelaskan dasar penetapan dan persetujuan pejabat pengelola keuangan daerah yang berwenang.

Ismail menegaskan, apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, pembayaran dapat dijelaskan melalui mekanisme kewajiban tahun sebelumnya. Namun, apabila tidak ditemukan dasar administrasi dan hukumnya, persoalan tersebut patut dimintakan klarifikasi lebih lanjut.

Dugaan Fee 30 Persen Jangan Dibiarkan Menggantung

Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah munculnya dugaan fee sebesar 30 persen dari nilai anggaran.

Jika persentase tersebut dihitung dari pagu Rp 1.345.500.000, nilainya mencapai sekitar Rp 403.650.000.

Angka tersebut bukan jumlah kecil. Meski demikian, dugaan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti pendukung.

Ismail meminta pihak yang namanya dikaitkan dengan persoalan ini memberikan jawaban secara terbuka dan tegas.

“Kalau memang tidak ada fee 30 persen, katakan tidak ada. Tetapi kalau ada dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, jangan dibiarkan menggantung. Publik membutuhkan jawaban, bukan keheningan. Tentu semuanya harus dibuktikan, bukan sekadar saling menuduh,” tegasnya.

Rp 1,3 Miliar Lebih, Daftar Titik Layanan Mana?

Selain persoalan tunggakan dan dugaan fee, transparansi titik layanan internet juga menjadi pertanyaan penting.

Anggaran tersebut disebut diperuntukkan bagi kebutuhan internet seluruh perangkat daerah (PD), UPTD, kelurahan, CCTV, hingga WiFi publik.

Namun, masyarakat membutuhkan informasi yang lebih terperinci, antara lain:

1. Berapa jumlah keseluruhan titik layanan internet?

2. Di mana saja lokasi pemasangan dan penerima manfaatnya?

3. Berapa kapasitas kecepatan internet atau Mbps pada setiap titik?

4. Siapa penyedia atau perusahaan provider yang melaksanakan pekerjaan?

5. Berapa harga layanan pada masing-masing titik?

6. Apakah seluruh layanan benar-benar aktif dan sesuai kontrak?

Menurut Ismail, tanpa daftar lokasi dan rincian teknis tersebut, masyarakat akan kesulitan mengukur apakah nilai belanja Rp 103.500.000 per bulan benar-benar sebanding dengan layanan yang diterima.

“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah hanya terlihat bagus dalam dokumen, tetapi manfaat dan realisasi di lapangan tidak bisa diperiksa. Pemerintah harus berani membuka data. Transparansi bukan ancaman bagi pejabat yang bekerja benar,” ungkapnya.

Empat Dokumen yang Harus Dibuka

Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Pendekar Banten Metro meminta pihak terkait menunjukkan setidaknya empat kelompok dokumen penting:

1. Dokumen pengakuan dan pencatatan utang layanan internet Desember 2025.

2. Daftar lengkap titik layanan, lokasi pemasangan, kapasitas jaringan serta penerima manfaat.

3. Kontrak kerja sama dengan provider, bukti pelaksanaan layanan, tagihan dan bukti pembayaran Maret 2026.

4. Klarifikasi resmi dan tegas mengenai dugaan fee 30 persen, disertai bukti apabila diperlukan.

Menurutnya, keterbukaan dokumen merupakan langkah penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi dan saling tuding.

Jangan Anggap Kritik sebagai Serangan

Ismail Saleh menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan APBD bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara kegiatan. Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keuangan daerah agar digunakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat maupun pihak penyedia jasa harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai kewenangannya.

“Jangan alergi terhadap kritik. Kalau semuanya benar, buka dokumennya. Kalau mekanismenya sah, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau tidak ada fee, jawab secara terbuka. Sederhana saja, uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya.

Catatan Redaksi jejakperistiwa.online: Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan dan pembuktian dokumen secara menyeluruh, perbedaan antara hitungan pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran harus tetap ditempatkan secara proporsional.

Penjelasan mengenai komposisi 13 kali pembayaran belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai dasar hukum pembayaran lintas tahun, rincian titik layanan serta dugaan fee 30 persen.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dedi maupun pihak Pemerintah Kota Metro serta penyedia layanan internet untuk memberikan penjelasan disertai dokumen pendukung.

Sebab, dalam pengelolaan APBD, angka boleh dijelaskan, tetapi setiap pengeluaran wajib dibuktikan. Uang rakyat bukan ruang gelap yang boleh tertutup dari pengawasan publik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *