Bandar Lampung — Persoalan pendataan dan pembayaran ganti rugi tanah terdampak genangan Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan lahan milik mereka yang terdampak genangan justru tidak masuk dalam pendataan, sementara kepastian pembayaran ganti rugi hingga kini masih dipertanyakan.
Ketua Pendekar Banten Lampung, H. Tb. Ismail Saleh, SH, angkat bicara. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat atas tanah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN).
Menurut informasi yang dihimpun, terdapat 152 orang yang menuntut kejelasan ganti rugi. Bahkan, muncul informasi dari sumber internal mengenai dugaan aliran dana hingga Rp800 miliar yang perlu ditelusuri kebenaran dan peruntukannya.
Informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.
“Kalau benar mekanisme pembayaran tidak sesuai aturan, kami meminta Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepolisian, khususnya Unit Tipidkor Polda Lampung, turun langsung melakukan penelusuran. Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak justru menjadi korban ketidakjelasan administrasi,” tegas Ismail.
Pendataan 2016 Dipersoalkan, Warga Mengaku Terdampak Genangan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pendataan tanah milik warga pada 2016. Sejumlah warga mempertanyakan mengapa lahan yang kemudian terdampak genangan air tidak tercatat dalam daftar objek pengadaan tanah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai akurasi pendataan awal, batas wilayah genangan, serta mekanisme penetapan bidang tanah yang menjadi objek pengadaan.
Salah seorang warga juga menyoroti peran Kepala Desa Bungkuk, Pak Ali, yang dinilai kurang memberikan dukungan terhadap persoalan masyarakat. Penilaian tersebut perlu diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi tudingan sepihak.
Dalam pembahasan bersama warga, muncul pula usulan dari Budiarto agar pemerintah dan pihak balai menetapkan batas genangan secara jelas. Tujuannya agar masyarakat mengetahui batas zona merah yang menjadi kewenangan BBWS dan wilayah tanah yang masih menjadi hak warga.
BBWS Mesuji Sekampung: Tidak Ada Pembayaran Dua Kali
Menanggapi persoalan tersebut, Iskandar dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 57, Bandar Lampung, memberikan penjelasan.
Ia menegaskan bahwa tidak ada pembayaran ganti rugi dua kali pada titik lahan yang dipersoalkan.
“Intinya tidak ada pembayaran dua kali di titik tersebut,” ujar Iskandar.
Terkait permintaan masyarakat mengenai kejelasan batas genangan, Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Menurutnya, peninjauan direncanakan beberapa hari setelah agenda pada Senin atau Selasa, dengan melibatkan lima tim untuk melihat langsung batas air dan lokasi yang dipersoalkan masyarakat.
Iskandar juga mengakui masih terdapat persoalan pembayaran pada sejumlah bidang tanah.
“Informasi yang kami terima, memang ada yang belum dibayar, tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik balai atau negara. Sebagian memang ada yang belum dibayar. Untuk mengetahui secara jelas, pihak BPN yang lebih memahami dan dapat menjelaskan,” terangnya.
Ia menyebut terdapat 19 orang yang pernah datang menyampaikan persoalan belum diterimanya pembayaran ganti rugi, meskipun menurut penjelasan pihak balai, bidang tanah tersebut telah menjadi milik negara.
BPN Diminta Buka Data, Jangan Biarkan Warga Terombang-ambing
Sementara itu, Roni Fahri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur disebut berkaitan dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Namun, persoalan yang membutuhkan jawaban konkret adalah bagaimana status masing-masing bidang tanah, siapa pemilik yang tercatat, kapan proses pelepasan hak dilakukan, serta apakah pembayaran ganti kerugian telah direalisasikan.
Masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai tanah yang telah berstatus milik negara tetapi pemilik sebelumnya mengaku belum menerima pembayaran.
Jangan sampai terdapat kesenjangan antara administrasi kepemilikan tanah, penetapan objek pengadaan, dan realisasi pembayaran ganti kerugian.
Aparat Penegak Hukum Jangan Tutup Mata
Perlu diketahui, persoalan pengadaan tanah dan tanam tumbuh Bendungan Marga Tiga sebelumnya juga telah menjadi perkara hukum. Polda Lampung menetapkan mantan Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah genangan pada September 2026. Penyidik menyebut estimasi kerugian negara dalam rangkaian perkara tersebut mencapai sekitar Rp43 miliar.
Fakta tersebut semakin memperkuat pentingnya keterbukaan dan pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan tanah Bendungan Marga Tiga.
Pendekar Banten Metro berharap aparat penegak hukum tidak hanya melihat persoalan dari sisi administrasi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat berhak memperoleh kepastian: tanah siapa yang dibebaskan, berapa nilai ganti ruginya, siapa yang menerima pembayaran, dan siapa yang hingga kini belum mendapatkan haknya.
Catatan Redaksi jejakperistiwa.online, Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BBWS Mesuji Sekampung, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, pemerintah desa, serta pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.








