FK-GHSDN Kota Metro Resmi Laporkan Persoalan Pemberhentian Guru Honorer dan Penonaktifan Dapodik. Ana Zelfia: Kami Menuntut Keadilan, Bukan Meminta Belas Kasihan!
METRO — Perjuangan para guru honorer di Kota Metro untuk mendapatkan keadilan memasuki babak serius. Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah Dasar (FK-GHSDN) Kota Metro resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat Dinas Pendidikan Kota Metro kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro. Rabu, 4/11/2026.
Laporan bernomor 005/FK-GHSDN-KM/XI/2026 tertanggal 2 November 2026 itu berkaitan dengan penghentian penugasan sejumlah guru honorer, penonaktifan data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta dugaan adanya perbedaan perlakuan terhadap guru honorer di lingkungan pendidikan Kota Metro.
Ketua FK-GHSDN Kota Metro, Ana Zelfia, S.Pd., menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk perjuangan serius untuk mencari keadilan dan kepastian hukum bagi para guru honorer yang merasa dirugikan akibat kebijakan penghentian penugasan dan penonaktifan data administrasi mereka.
Ana menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini terus dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang transparan. Para guru membutuhkan kepastian mengenai alasan pemberhentian, siapa pihak yang mengambil keputusan, serta apa dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Metro.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, apalagi menyerang pribadi seseorang. Kami memperjuangkan hak, keadilan, dan kepastian hukum. Guru-guru ini telah mengabdikan diri untuk pendidikan, tetapi ketika penugasan dihentikan dan data Dapodik dinonaktifkan, kami mempertanyakan dasar serta prosedur yang digunakan. Semua harus dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ana Zelfia.
22 Guru Honorer Menunggu Jawaban, Jangan Ada Kebijakan Sepihak!
Dalam dokumen pengaduan, FK-GHSDN mencantumkan data 22 guru non-ASN yang menyampaikan keberatan resmi terhadap persoalan yang mereka alami.
Bagi para guru tersebut, penghentian penugasan bukan sekadar persoalan perubahan status administrasi. Dampaknya menyentuh keberlangsungan pekerjaan, penghasilan, masa depan keluarga, hingga kesempatan untuk melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan.
FK-GHSDN mempertanyakan apakah penghentian penugasan telah didasarkan pada keputusan yang sah, melalui prosedur yang benar, dan disertai alasan objektif.
Persoalan semakin membutuhkan perhatian ketika terdapat penonaktifan data Dapodik. Organisasi tersebut meminta Kejari Metro menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan penonaktifan, kapan tindakan dilakukan, dan apa dasar kewenangannya.
Tidak kalah penting, FK-GHSDN meminta adanya pemeriksaan terhadap dugaan perbedaan perlakuan antara guru yang dinonaktifkan dengan guru yang masih aktif, sepanjang memiliki kondisi dan persyaratan yang relevan serta sebanding.
“Kalau memang ada aturan yang dilanggar oleh para guru, tunjukkan secara jelas. Kalau ada persyaratan yang tidak terpenuhi, jelaskan satu per satu. Tetapi jangan sampai kebijakan diterapkan berbeda-beda tanpa alasan yang objektif. Kami meminta keadilan dan perlakuan yang sama sesuai aturan,” ungkap Ana.
Bawa 23 Kelompok Dokumen, Minta Kejaksaan Bongkar Fakta
Keseriusan FK-GHSDN tidak hanya disampaikan melalui pernyataan. Dalam pengaduannya, forum tersebut turut menyiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk membantu proses pemeriksaan.
Di antaranya:
– Surat kuasa khusus dan daftar guru yang terdampak.
– Data 22 guru non-ASN dan surat keberatan resmi.
– Riwayat Dapodik sebelum dan sesudah penonaktifan.
– Bukti percakapan yang diduga berkaitan dengan perintah dari Dinas Pendidikan.
– Surat tanggapan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
– Legal Opinion (LO) DPRD Kota Metro.
– Surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD.
– Surat rekomendasi DPRD Kota Metro.
– Surat Ketua DPRD kepada Wali Kota Metro.
– Surat Fraksi NasDem Raya kepada Wali Kota Metro.
– Dokumen dan bukti lain yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan guru honorer.
FK-GHSDN berharap seluruh dokumen tersebut tidak hanya diterima sebagai kelengkapan administrasi, tetapi benar-benar ditelaah dan diuji keterkaitannya dengan kebijakan yang dipersoalkan.
UU Administrasi Pemerintahan Menjadi Dasar Pengaduan
Dalam laporan tersebut, FK-GHSDN mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang.
Ketentuan itu mencakup larangan pejabat pemerintahan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang.
Selain itu, FK-GHSDN meminta agar penerapan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 diperiksa secara cermat, khususnya terkait ketentuan penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Pemeriksaan juga diharapkan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta ketentuan administrasi pendidikan yang relevan.
FK-GHSDN menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan bukti.
Ana Zelfia: Guru Bukan Alat yang Bisa Diberhentikan Tanpa Kejelasan!
Ana Zelfia menegaskan bahwa perjuangan FK-GHSDN bukan semata-mata mempertahankan pekerjaan, melainkan memperjuangkan penghargaan terhadap pengabdian tenaga pendidik dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.
Menurutnya, guru honorer juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi, tanggung jawab sosial, serta masa depan yang harus diperjuangkan. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan mereka harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai peraturan.
“Jangan lupakan bahwa guru-guru honorer juga manusia yang memiliki keluarga dan tanggung jawab kehidupan. Mereka telah ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Jangan sampai pengabdian mereka seolah tidak berarti hanya karena sebuah keputusan yang sampai sekarang masih kami pertanyakan dasar dan prosesnya,” tegasnya.
Ia berharap Kejari Metro memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut, melakukan pemeriksaan secara profesional, serta memanggil pihak-pihak terkait apabila diperlukan.
FK-GHSDN juga berharap Pemerintah Kota Metro membuka ruang penyelesaian yang adil, termasuk mengevaluasi kebijakan penghentian penugasan dan penonaktifan Dapodik berdasarkan kondisi masing-masing guru.
“Kami akan terus memperjuangkan persoalan ini sampai ada kejelasan. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak, keadilan, dan kepastian hukum. Jangan biarkan nasib guru honorer terus terkatung-katung tanpa jawaban,” tutup Ana Zelfia.
Kini, laporan tersebut menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan di Kota Metro. Masyarakat menunggu langkah Kejari Metro untuk menelaah laporan tersebut, sekaligus menunggu penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Kota Metro.
Redaksi menyebut, Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam laporan ini belum merupakan kesimpulan hukum. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran sepenuhnya menjadi kewenangan aparat yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro serta pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
