Batam — Isu dugaan perusakan mangrove di Bukit Tengkorak, Nongsa, diduga hanya dijadikan alat tekanan setelah aliran “jatah” dari pengelola dihentikan. Sejak itu, pemberitaan bernada negatif bermunculan dan menyudutkan pihak pengelola.
Informasi di lapangan menyebutkan, pengelola sebelumnya rutin memberi jatah kepada sejumlah pihak, termasuk oknum wartawan. Namun setelah aliran itu diputus, isu perusakan mangrove mendadak diangkat besar-besaran.
“Selama jatah lancar, tidak ada berita keluar. Begitu dihentikan, langsung ramai pemberitaan. Ini jelas tekanan,” ujar seorang warga setempat, Sabtu (16/8/2025).
Sejumlah nelayan di pesisir juga menilai kondisi mangrove masih terjaga.
“Kalau rusak parah, kami yang pertama merasakan. Sampai sekarang masih banyak udang, kepiting, dan ikan kecil di sekitar akar mangrove. Jangan dibesar-besarkan,” kata Udin, salah seorang nelayan, Rabu (20/8/2025).
Ketua RT di kawasan Sambau menegaskan tidak ada perusakan besar-besaran seperti diberitakan.
“Kalau memang ada masalah hukum, biar aparat yang menilai. Bukan oknum wartawan yang main framing,” tegasnya.
Fenomena ini dikenal sebagai pressure news—penggunaan media sebagai alat barter kepentingan. Praktik tersebut mencederai marwah profesi jurnalis yang seharusnya independen dan berpihak pada kepentingan publik.
Pihak pengelola sendiri menyatakan siap diperiksa aparat.
“Kami tidak takut jika ada pemeriksaan. Tapi jangan pakai berita untuk menekan kami hanya karena jatah dihentikan,” tegasnya.
Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
“Jika ada dugaan perusakan lingkungan, laporkan resmi agar diproses sesuai aturan. Ditkrimsus akan menindak tegas setiap pelanggaran, baik terkait lingkungan maupun penyalahgunaan profesi,” tegas perwakilan Ditkrimsus.
