BITUNG, JejakPeristiwa.Online — Ketentuan mengenai hidup bersama di luar perkawinan atau kohabitasi hingga aturan tentang penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi pembahasan penting dalam kegiatan Bapelkum Goes To Campus yang digelar Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Bitung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Petra Bitung, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi mahasiswa untuk memahami substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diajak memahami sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk konsekuensi hukum atas perbuatan tertentu serta batas antara penyerangan kehormatan dan penyampaian kritik untuk kepentingan umum.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung, Sudarsono, bersama Ketua STIE Petra Bitung, Ratna Taliupan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara lembaga pelatihan hukum dan perguruan tinggi dalam memperluas pemahaman hukum di kalangan generasi muda.
Dalam kegiatan tersebut, Bapelkum Bitung menghadirkan dua pemateri, yakni Abdul Majid Ode dan Gloria Indaini Makahanap, yang memaparkan materi mengenai KUHP Nasional serta sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian publik.
Kohabitasi dalam KUHP Nasional, Ini Ketentuan Hukumnya
Salah satu materi yang dibahas ialah ketentuan kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Pasal tersebut mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Namun, ketentuan tersebut tidak berarti setiap persoalan kehidupan pribadi dapat secara otomatis diproses sebagai perkara pidana.
Pasal 412 merupakan delik aduan. Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berhak menurut undang-undang, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua maupun anak bagi pihak yang tidak terikat perkawinan.
Penjelasan mengenai mekanisme pengaduan ini penting agar masyarakat memahami batas penerapan pasal sekaligus tidak keliru dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.
Kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Bagaimana Batas Hukumnya?
Selain kohabitasi, pembahasan mengenai Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional turut menjadi perhatian dalam edukasi hukum tersebut.
Pasal 218 mengatur penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum. Sementara itu, Pasal 219 mengatur penyebarluasan melalui tulisan, gambar, rekaman, atau sarana teknologi informasi yang memuat penyerangan tersebut.
Ketentuan ini perlu dipahami secara utuh, terutama karena bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan hak masyarakat menyampaikan pendapat dalam kehidupan demokrasi.
Pasal 218 ayat (2) KUHP secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri bukan merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap seluruh bentuk kritik kepada Presiden atau Wakil Presiden. Kritik, evaluasi, dan penyampaian pendapat untuk kepentingan umum perlu dibedakan dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum.
Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/PUU-XXIII/2025 sebagaimana dirujuk dalam materi kegiatan, ketentuan mengenai tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut menjadi penting agar mahasiswa tidak hanya mengetahui ancaman pidana, tetapi juga memahami pengecualian, mekanisme pengaduan, dan perkembangan penafsiran hukum yang relevan.
Bapelkum Bitung Dorong Mahasiswa Melek Hukum
Kegiatan Bapelkum Goes To Campus diikuti mahasiswa aktif STIE Petra Bitung. Melalui penyampaian materi dan diskusi, mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan baru mengenai perkembangan sistem hukum pidana Indonesia.
Edukasi ini juga mendorong mahasiswa agar lebih kritis dalam memahami aturan hukum, mampu membedakan tindakan yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi dari perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, serta memahami pentingnya menghormati hak orang lain.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas, literasi hukum menjadi bekal penting bagi generasi muda. Pemahaman yang tepat diharapkan membantu mahasiswa menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui program tersebut, Balai Pelatihan Hukum Bitung terus berupaya mendekatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan generasi muda.
Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi agen penyebarluasan informasi hukum yang benar di lingkungan kampus maupun masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan hukum yang tidak sebatas mengenalkan pasal dan ancaman pidana, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, pengecualian hukum, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi.
(Red_FRT)
JejakPeristiwa.Online — Tajam Mengungkap Fakta, Tegas Menyuarakan Kebenaran.
