SAMPANG,jejakperistiwa.online-Pekerjaan proyek pembangunan saluran jalan Apaan-Gulbung Di Kecamatan Pangarengan,Kabupaten Sampang,menuai Sorotan publik,Berdasarkan pantauan di lapangan Senin (09/11/2026),ditemukan pemasangan saluran U-ditch tanpa didahului pembuatan lantai kerja ( lean concrete) sebagai dasar,dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi standar teknis.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang Tahun 2026 itu juga diduga mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik karena tidak memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Sejumlah unit U-ditch terlihat telah dipasang disepanjang sisi jalan.Namun,U-ditch diduga belum memiliki dudukan pondasi yang memadai.Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kekuatan kontruksi serta umur manfaat drainase yang dibangun menggunakan uang negara.
Secara teknis,pemasangan U-Ditch seharusnya diawali dengan penggalian sesuai elevasi,dilanjutkan pembuatan kasur atau dudukan mortar dan hamparan pasir sebagai pondasi.Setelah itu dilakukan penyambungan antar -U-Ditch menggunakan mortar semen,serta penguncian menggunakan material Base course agar konstruksi tidak bergeser.
Namun,hasil pengamatan di lapangan memunculkan dugaan bahwa beberapa tahapan tersebut tidak dilaksanakan secara optimal.Jika benar demikian,risiko penurunan konstruksi,pergeseran saluran hingga kerusakan dini berpotensi terjadi.
Salah seorang warga mengaku tidak mengetahui keberadaan papan informasi proyek.Ia hanya mengetahui pekerjaan tersebut berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah Sampang APBD.
”Proyek punya Pemerintah Daerah. Kalau papan proyek saya enggak tahu,pelaksananya Topa,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi temuan tersebut, tim awak media meminta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan
menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan.
Menurutnya,penggunaan hamparan pasir tidak dapat menggantikan fungsi dudukan mortar yang menjadi bagian penting dalam konstruksi U-Ditch.
”Kalau memang pemasangan tidak sesuai spesifikasi teknis,lebih baik dibongkar dan diperbaiki daripada nantinya cepat rusak dan merugikan masyarakat maupun keuangan daerah,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran kontrak oleh penyedia jasa. Bahkan,warga menyatakan siap melaporkan persoalan tersebut kepada Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila tidak ada tindak lanjut.
Di sisi lain,pelaksana proyek bernama Topa belum memberikan klarifikasi.Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan disebut,tidak membuahkan hasil.
Hingga berita ini diterbitkan,pihak pelaksana proyek,pengawas lapangan,PPTK,PPK belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian teknis dan tidak adanya papan informasi proyek tersebut.Sebagai informasi,dugaan dalam berita ini masih memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Tim)
