Lampung Tengah — Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang seharusnya menjadi instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, diduga dimanfaatkan sebagai sarana pungutan di dua kampung di Kabupaten Lampung Tengah.
Dugaan tersebut mencuat di Kampung Kenanga Sari, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya. Minggu, 13 September 2026, Ketua LIPER-RI Edy Ramlan bersama tim investigasi kembali menegaskan bahwa setiap pungutan yang melampaui ketentuan, terlebih apabila dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau posisi tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, harus diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Apa pun bentuknya, apabila terdapat penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan aturan, kemudian kewenangan tersebut digunakan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain, persoalan itu tidak boleh dianggap biasa. Hal tersebut harus diungkap secara transparan dan diperiksa sesuai ketentuan hukum,” tegas Edy Ramlan.
PTSL Bukan Sarana untuk Mencari Keuntungan
Program PTSL memiliki dasar regulasi yang jelas. ATR/BPN mencatat adanya Permen ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL serta SKB tiga menteri mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.
Dalam ketentuan pembiayaan persiapan PTSL, Lampung termasuk wilayah Zona IV. Oleh karena itu, setiap pungutan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memiliki dasar, peruntukan, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Lampung juga tercantum sebagai wilayah Zona IV dalam petunjuk teknis PTSL ATR/BPN.
Namun, hasil investigasi tim LIPER-RI menemukan dugaan pungutan dengan nilai yang jauh di atas angka yang selama ini menjadi acuan pembiayaan persiapan PTSL.
Di Kampung Kenanga Sari, program PTSL tahun 2024 disebut mencakup sekitar 781 bidang tanah. Warga diduga dikenakan biaya hingga Rp750.000 per sertifikat.
Apabila angka tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp550.000 per bidang dibandingkan dengan angka Rp200.000 yang disebut sebagai batas pembiayaan dalam laporan investigasi tersebut.
Sementara itu, di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, terdapat sekitar 933 bidang yang diproses. Warga diduga dikenakan biaya Rp500.000 per sertifikat, atau sekitar Rp300.000 lebih tinggi dibandingkan angka Rp200.000 yang menjadi acuan dalam temuan tim.
Angka-angka tersebut tentu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai kerugian negara atau tindak pidana sebelum dilakukan audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi terhadap pihak terkait, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Namun, karena terdapat dugaan selisih pungutan yang signifikan, APH dinilai memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Edy Ramlan: Jangan Berlindung di Balik Jabatan
Edy Ramlan menegaskan bahwa jabatan atau kewenangan yang melekat pada seseorang bukanlah dasar untuk menarik pungutan di luar ketentuan.
Terlebih apabila nantinya terbukti terdapat pihak yang dengan sengaja menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lain.
“Jangan berlindung di balik jabatan. Jangan menggunakan nama program pemerintah untuk kepentingan pribadi. PTSL merupakan program untuk masyarakat, bukan sarana untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. Apabila benar terdapat pungutan di luar ketentuan dan keuntungan yang dinikmati oleh oknum, kami meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada aspek administrasi. Telusuri aliran uangnya: siapa yang memerintahkan, siapa yang menarik, siapa yang menerima, dan untuk apa uang tersebut digunakan,” tegas Edy.
Menurutnya, penegakan hukum harus melihat persoalan secara menyeluruh, bukan hanya mengidentifikasi pihak yang menerima uang di lapangan, tetapi juga siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengetahui, siapa yang memberikan perintah, serta siapa yang menikmati hasilnya.
Potensi Tindak Pidana Harus Diuji, Bukan Ditutup-tutupi
Secara hukum, dugaan pungutan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, serta akibat yang memenuhi unsur pidana, APH dapat menguji konstruksi perkara berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.
Hal ini menjadi semakin penting karena UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut sebagian ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dengan demikian, untuk peristiwa pidana yang terjadi setelah KUHP Nasional berlaku, APH harus menerapkan ketentuan yang tepat sesuai tempus delicti dan unsur perbuatan yang terbukti, bukan menerapkan pasal secara sembarangan.
Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya harta yang berasal dari tindak pidana kemudian disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya, ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat menjadi bagian dari konstruksi perkara sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi. KUHP Nasional memuat ketentuan mengenai TPPU, antara lain dalam Pasal 607.
LIPER-RI Telah Berkoordinasi dengan APH
Edy Ramlan menyatakan bahwa LIPER-RI bersama tim investigasi telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, agar dugaan tersebut tidak berhenti sebagai isu di tengah masyarakat.
Pihaknya meminta APH memeriksa dokumen PTSL, daftar penerima program, bukti pembayaran warga, dasar penetapan pungutan, keputusan atau kesepakatan di tingkat kampung, penggunaan dana, serta pihak-pihak yang menerima dan menikmati uang tersebut.
“Kami telah berkoordinasi dengan APH, termasuk Kejari Lampung Tengah. Kami ingin perkara ini menjadi terang. Apabila memang tidak terdapat pelanggaran, hal tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Namun, apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang dan uang masyarakat dipungut untuk kepentingan tertentu, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Proses sesuai ketentuan hingga tuntas,” tegasnya.
Menurut Edy, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari program pemerintah yang seharusnya memberikan kemudahan.
PTSL harus menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah masyarakat, bukan pintu masuk untuk memperkaya oknum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari aparat kampung dan pihak-pihak terkait di Kampung Kenanga Sari maupun Kampung Sidodadi. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi, audit, dan pembuktian hukum. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan, dan pihak-pihak yang disebut atau berkaitan dengan perkara ini memiliki hak jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila benar terjadi pungutan di luar ketentuan, persoalannya bukan semata-mata mengenai jumlah uang yang ditarik dari masyarakat. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang menggunakan kewenangan, siapa yang menerima keuntungan, dan ke mana aliran uang masyarakat tersebut bermuara. Pada titik inilah APH harus menjalankan tugasnya secara profesional dan menyeluruh.







