Jejakperistiwa.Online, Sulut — Proyek peningkatan ruas jalan Buhias–Simpang Minanga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang menyerap anggaran hampir Rp 20 miliar dari APBN 2025 kini berada di bawah sorotan tajam.
Bukan hanya soal kualitas pekerjaan di lapangan, tetapi juga sikap para pejabat terkait yang hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi.
Di tengah munculnya pertanyaan publik mengenai mutu pekerjaan dan efektivitas pengawasan, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara dan Satker 3 justru belum menyampaikan penjelasan terbuka.
Keheningan ini memicu tanda tanya besar mengenai transparansi proyek yang seharusnya dikelola dengan pengawasan ketat dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missah, menilai sikap diam para pejabat semakin memperkuat kecurigaan publik.
Ia menegaskan bahwa proyek bernilai miliaran rupiah tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan di tengah sorotan masyarakat.
“Jika semua berjalan sesuai spesifikasi dan aturan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk bungkam.
Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, kami mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kontraktor pelaksana PT Karya Murni Anugerah,” tegas Yohanes.
Menurutnya, proyek infrastruktur dengan nilai kontrak besar harus menghasilkan pekerjaan yang kuat, rapi, dan sesuai standar teknis.
Jika muncul indikasi kualitas yang dipertanyakan sementara pejabat pengawas tidak memberikan klarifikasi, maka hal itu berpotensi mengarah pada dugaan kelalaian dalam fungsi pengawasan.
Proyek yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut memiliki masa pelaksanaan 79 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 14 Oktober 2025.
Namun kondisi fisik di beberapa titik ruas jalan menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan ketahanan pekerjaan yang seharusnya sesuai standar.
LSM Kibar Nusantara Merdeka menyatakan akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas. Mereka meminta aparat penegak hukum tidak hanya menunggu klarifikasi, tetapi segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
“Ini bukan proyek kecil. Uang negara yang digunakan sangat besar. Jika pejabat pengawas memilih diam, maka wajar publik menduga ada masalah yang harus dibuka.
Semua pihak perlu diperiksa agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan spekulasi liar,” tambah Yohanes.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak balai, Satker 3, maupun kontraktor pelaksana belum memberikan tanggapan resmi. Sikap bungkam tersebut justru mempertebal sorotan publik.
Kini, tekanan agar aparat penegak hukum membuka secara terang kondisi proyek miliaran rupiah itu semakin menguat, sementara masyarakat menunggu apakah keheningan ini akan berujung pada klarifikasi terbuka atau penyelidikan lebih lanjut
