Jejakperistiwa.Online, Sulut — Proyek peningkatan ruas jalan Buhias–Simpang Minanga di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kini berubah dari harapan menjadi kecurigaan.
Jalan yang dibangun dengan anggaran hampir Rp 20 miliar dari APBN 2025 itu justru memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat, apakah proyek mahal ini diawasi dengan benar, atau justru dibiarkan berjalan tanpa kendali ?
Sorotan publik menguat setelah muncul dugaan bahwa kualitas pekerjaan di sejumlah titik belum mencerminkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius terhadap fungsi pengawasan dan tanggung jawab para pejabat teknis yang seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.
Sekretaris Jenderal Kibar Nusantara Merdeka, Yohanes Missah, melontarkan desakan keras agar aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ia menilai, jika dugaan ketidaksesuaian mutu benar terjadi, maka pengawasan dari pihak balai dan satuan kerja patut dipertanyakan secara serius.
“Ini proyek uang negara dalam jumlah besar. Kalau di lapangan muncul indikasi kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, maka publik berhak curiga.
Kami mendesak APH memanggil dan memeriksa Kepala Balai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Sulawesi Utara, Satker 3, serta kontraktor pelaksana PT Karya Murni Anugerah. Semua harus buka suara dan bertanggung jawab,” tegas Yohanes.
Ia menambahkan, proyek infrastruktur dengan nilai kontrak besar semestinya menghasilkan pekerjaan yang kuat, presisi, dan tahan lama.
Jika hasil di lapangan justru memunculkan keluhan dan keraguan, maka hal itu bisa mengarah pada dugaan kelalaian dalam pengawasan maupun pelaksanaan.
Proyek yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tersebut memiliki masa pelaksanaan 79 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 14 Oktober 2025.
Namun sejumlah pihak di lapangan mulai mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan proyek dengan anggaran besar.
LSM Kibar Nusantara Merdeka menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur berpotensi membuka ruang persoalan serius yang bisa merugikan negara.
Mereka meminta agar aparat penegak hukum tidak menunggu terlalu lama untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami tidak ingin proyek ini hanya terlihat selesai di atas kertas, tetapi menyimpan masalah di lapangan. Jika ada indikasi kelalaian atau ketidaksesuaian dengan kontrak, maka harus dibuka seterang – terangnya.APH harus turun agar tidak ada kesan pembiaran,” lanjut Yohanes.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai, Satker 3, maupun kontraktor pelaksana belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan yang berkembang.Keheningan tersebut justru mempertebal kecurigaan publik.
Kini tekanan untuk membuka tabir proyek jalan bernilai puluhan miliar rupiah itu semakin menguat.
Masyarakat menunggu apakah semua pihak akan memberikan klarifikasi transparan, atau proyek ini akan menyeret para penanggung jawabnya ke pusaran dugaan skandal infrastruktur yang lebih besar
