SAMPANG,jejakperistiwa.online-Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Desa Banjar Billah,Kecamatan Tambelangan,Kabupaten Sampang,Jawa Timur,yang disalurkan di SD AS-Sakur Pelan Barat Banjar Billah Tambelangan menuai keluhan dari sejumlah orang tua wali murid penerima manfaat.Selasa,10/03/2026.
Hari Selasa masuk sekolah di Bulan Suci Ramadhan,salah satu wali murid SD AS-Sakur Pelan Barat Banjar Billah Tambelangan menyampaikan kekecewaan terhadap menu makanan yang disajikan kepada siswa dan menilai makanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan serta tidak mencerminkan tujuan program sebagai penunjang pemenuhan gizi anak.
Dimana diketahui,program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi peserta didik,dengan nominal anggaran yang disebut-sebut sebesar Rp,15000 per penerima manfaat.
Namun,salah satu dapur MBG Yayasan Madarijul Ulum Banjar Billah,dapur penyediaan makanan yang beroperasi kurang lebih lima bulan di wilayah Desa Banjar Billah diduga menyajikan menu yang nilainya jauh di bawah nominal dan keadaan menu buahnya tersebut busuk.
Salah seorang wali murid penerima manfaat yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa setelah memperkirakan nilai makanan yang diterima anaknya.
“Makanan yang dibagikan menu hari ini berupa satu butir telur ayam,satu biji salak,satu bungkus roti kukus,dan satu kotak susu merk tango kido dan kalau dihitung jumlah harganya,mungkin hanya sekitar kurang lebih Rp,8000.Ini jauh dari yang diharapkan,ujarnya.
Menurutnya,kondisi ini bukan hanya mengecewakan,akan tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan pengawasan pelaksanaan program makan bergizi tersebut di lapangan.
Beberapa jumlah wali murid lainya juga mengungkapkan keluhan serupa yang terjadi di sekolah SD AS-Sakur Pelan Barat Banjar Billah dan berharap program penunjang gizi tersebut benar-benar dijalankan sesuai standar dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden.
Para wali murid berharap pemerintah daerah serta tim satuan tugas terkait,dapat segera melakukan evaluasi dan tindakan tegas apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Mereka menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak sekolah dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan,pihak pengelola ketika dihubungi melalui WhatsApp belum ada jawaban terkait mengenai keluhan tersebut.
(Tim)
