Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh sebuah unggahan akun Facebook “Kang Konten” yang viral dalam waktu singkat pada Kamis (26/3/2026).
Unggahan tersebut memicu perdebatan panas setelah menyinggung program sekolah online dengan narasi kontroversial yang dikaitkan dengan kepentingan politik menuju Pemilu 2029.
Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut sekolah online bukan bertujuan efisiensi, melainkan dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan dan berdampak pada pola pikir generasi muda. Pernyataan itu langsung menuai ribuan reaksi, dengan tercatat sekitar 1,9 ribu tanda suka, ratusan komentar, serta lebih dari seratus kali dibagikan dalam waktu singkat.
Kolom komentar pun berubah menjadi arena “perang opini” antara netizen yang pro dan kontra.
Kelompok kontra menilai kebijakan sekolah online berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran serta membatasi interaksi sosial siswa. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan dugaan agenda politik dan kepentingan kekuasaan di masa depan. Kritik tajam, bahkan bernada kasar, mendominasi kubu ini.
Di sisi lain, netizen yang pro justru mengecam keras narasi tersebut. Mereka menilai tudingan itu tidak berdasar, sarat emosi, serta berpotensi menyebarkan hoaks. Sebagian komentar juga membela kebijakan pemerintah dan menganggap kritik yang dilontarkan terlalu berlebihan serta tidak disertai data yang jelas.
Tak sedikit pula warganet yang mencoba mengambil posisi netral, mengingatkan agar diskusi dilakukan secara sehat tanpa saling menghina. Mereka menekankan pentingnya melihat sekolah online secara objektif, baik dari sisi manfaat seperti fleksibilitas belajar maupun kekurangannya dalam hal interaksi sosial dan kualitas pemahaman siswa.
Fenomena ini kembali menunjukkan tingginya polarisasi opini publik di media sosial, terutama ketika isu pendidikan dikaitkan dengan politik. Perdebatan yang awalnya soal kebijakan pendidikan berubah menjadi serangan personal dan saling sindir antarwarganet.
Pengamat komunikasi digital menilai, peristiwa seperti ini menjadi cerminan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan, agar ruang diskusi publik tidak didominasi oleh ujaran emosional dan disinformasi.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai narasi yang beredar. Namun, perdebatan di media sosial masih terus berlangsung dan diperkirakan akan semakin meluas seiring mendekatnya momentum politik nasional.
