METRO — Situasi di Kota Metro kian memanas. Kali ini, Tim Biro Hukum Pendekar Banten dari Jakarta dipastikan akan turun langsung dalam waktu dekat, menyusul derasnya keluhan masyarakat terkait dugaan carut-marut tata kelola keuangan daerah. Jumat, 03/04/2026 siang.
Langkah ini disebut sebagai respons serius atas kegelisahan publik yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, khususnya terkait pinjaman daerah sebesar Rp20 miliar yang hingga kini dinilai belum terang-benderang.
Masyarakat pun diminta tidak tinggal diam. Isu ini ditegaskan bukan sekadar polemik biasa, melainkan menyangkut uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Ini uang rakyat. Rakyat berhak tahu sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas pernyataan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di sisi lain, BPK RI dikabarkan tengah melakukan investigasi terhadap tata kelola keuangan Kota Metro yang diduga bermasalah. Dugaan adanya ketidakteraturan hingga potensi penyimpangan menjadi sorotan serius.
Ali Sati Siregar, SH, MH, selaku Kepala Biro Hukum Organisasi Pendekar Banten, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi tersebut. Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele dan harus dibuka secara terang.
“Kami mendesak BPK RI melakukan audit dan verifikasi menyeluruh. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti secara hukum,” tegasnya.
Ali juga menegaskan bahwa tim hukum yang akan turun bukan tim sembarangan. Mereka disebut memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kasus besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau nanti terbukti ada kesalahan dalam pengelolaan pinjaman Rp20 miliar itu, maka akan menyeret banyak pihak. Kita lihat saja nanti,” ujarnya dengan nada serius.
Pendekar Banten memastikan, jika hasil investigasi mengarah pada dugaan pelanggaran, maka langkah hukum akan ditempuh tanpa kompromi.
Kini, tekanan publik terhadap Pemerintah Kota Metro semakin menguat. Di tengah sorotan tajam dan turunnya tim hukum dari Jakarta, publik menunggu satu hal: transparansi atau konsekuensi hukum.
