Lampung Tengah — Pelaksanaan program revitalisasi SD Negeri 4 Depokrejo, Lampung Tengah, dengan nilai bantuan Rp1.183.626.890 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, mulai menjadi sorotan. Selain persoalan keterbukaan informasi, kondisi pekerja di lapangan yang disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) juga memunculkan pertanyaan terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan.
Informasi kegiatan yang tercantum dalam dokumen program menyebutkan bahwa bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar.
Adapun rincian program tersebut adalah:
– Nama Kegiatan: Bantuan Penerimaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
– Nama Sekolah: SD Negeri 4 Depok Rejo
– Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)
– Waktu Pelaksanaan: 150 hari
– Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026
– Jumlah Dana Bantuan: Rp1.183.626.890,00
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1,18 miliar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, sejauh mana progres pekerjaan, serta bagaimana pengawasan terhadap pembangunan dilakukan.
Kamis (27/8/2026) siang, seorang pekerja di lokasi menyampaikan bahwa pihak dinas disebut jarang datang melakukan pemantauan.
“Menurut pekerja, orang dinas jarang ke lokasi, kerja harian,” ujar pekerja tersebut.
Sementara itu, Plt. Kepala SDN 4 Depokrejo, Rihanita, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa pembangunan revitalisasi mulai dikerjakan pada akhir Juli 2026 dan dilaksanakan secara swakelola oleh P2SP.
Namun, dari pantauan di lokasi, terdapat pekerja yang terlihat tidak menggunakan APD saat melakukan aktivitas pembangunan.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Rihanita mengatakan APD telah dibeli dan disediakan bagi pekerja.
“Sudah saya belikan APD, Pak. Mungkin gerah jadi tidak dipakai,” ujar Rihanita.
Pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan keselamatan kerja. Penyediaan APD semestinya tidak sekadar memenuhi aspek pengadaan, tetapi juga harus diikuti dengan pengawasan agar pekerja benar-benar menggunakannya saat bekerja.
Sorotan berikutnya muncul ketika awak media berupaya meminta penjelasan mengenai pelaksanaan revitalisasi gedung sekolah tersebut. Rihanita meminta surat tugas wartawan meskipun awak media telah memperkenalkan diri sebagai salah satu media yang menjalankan fungsi kontrol sosial di wilayah Lampung.
Surat tugas kemudian difoto oleh Rihanita dan ia juga meminta izin melakukan swafoto. Tindakan tersebut menjadi perhatian karena awak media sedang menjalankan tugas konfirmasi terkait program pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Saat pembicaraan berlangsung, Rihanita juga sempat menanyakan mengenai identitas media yang melakukan konfirmasi. Awak media menjawab bahwa media online saat ini jumlahnya sangat banyak dan memiliki peran dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ironisnya, sejumlah pertanyaan penting terkait revitalisasi belum sempat disampaikan secara menyeluruh. Rihanita kemudian menerima telepon untuk mengikuti rapat dan menyampaikan bahwa dirinya telah ditunggu di kantor Simbarwaringin oleh Ketua P2SP.
Akibatnya, konfirmasi mengenai sejumlah aspek penting belum mendapatkan jawaban secara lengkap, termasuk mengenai rincian penggunaan dana Rp1,183 miliar, progres pekerjaan, mekanisme swakelola, pengawasan, spesifikasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban P2SP.
Anggaran Besar, Jangan Ada Ruang untuk Tertutup
Program revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Di balik anggaran Rp1.183.626.890, terdapat kepentingan masyarakat dan masa depan peserta didik yang harus mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Karena sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026, maka prinsip transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, apakah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta apakah kualitas bangunan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah berjalan, tetapi informasi justru sulit didapatkan.
Keterbukaan bukan sesuatu yang harus ditakuti apabila seluruh pelaksanaan kegiatan memang berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tuntutan publik terhadap transparansi.
Karena pekerjaan masih berlangsung selama masa pelaksanaan 150 hari, awak media akan kembali melakukan konfirmasi kepada Plt. Kepala SDN 4 Depokrejo, P2SP dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan berimbang.
Pertanyaan publik kini sederhana: bagaimana sebenarnya pelaksanaan revitalisasi SDN 4 Depokrejo dengan anggaran Rp1,18 miliar tersebut?
Semua pihak yang terlibat patut memberikan jawaban secara terbuka. Sebab, uang yang digunakan bukan uang pribadi, melainkan APBN yang bersumber dari uang rakyat.
