Metro — Dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, melainkan menyangkut kehormatan kepala negara, kewibawaan institusi pemerintahan, keamanan informasi negara, serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb Ismail Saleh, S.H., angkat suara dengan pernyataan keras. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Baginya, tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal hukum, sekalipun memiliki pangkat tinggi, jabatan strategis, maupun pengaruh di lingkaran kekuasaan.
Menurut Ismail, menjaga marwah Presiden RI bukan berarti menempatkan seseorang di atas hukum. Justru, kehormatan kepala negara dan kehormatan Republik Indonesia harus dijaga melalui penegakan hukum yang adil, tegas, serta berlandaskan konstitusi.
“Ini persoalan serius! Presiden adalah simbol negara dan kepala pemerintahan. Jika benar terjadi penyadapan ilegal terhadap Presiden, maka siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada perlindungan jabatan, jangan ada permainan kekuasaan, dan jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas H. Tb Ismail Saleh, Kamis (5/11/2026).
Dugaan Penyadapan Bukan Perkara Biasa, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Ismail menilai, apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diungkap sampai ke aktor intelektual, pihak yang memerintahkan, pelaksana, hingga kemungkinan pihak lain yang menikmati atau memanfaatkan hasil penyadapan.
Ia mengingatkan agar proses penyidikan tidak berhenti hanya pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Jangan hanya berani mengungkap pelaksana di lapangan. Telusuri siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan sistem, siapa yang mengetahui, dan untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan. Kalau ada aktor lain, bongkar! Negara tidak boleh kalah oleh permainan oknum yang menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya.
Tiga Tersangka, Ismail Desak Penyidikan Tidak Tebang Pilih
Sebagaimana diberitakan, Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengungkap penetapan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Penyadapan tersebut diduga menyasar nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Bareskrim juga mengungkap dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025–2026. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memerintahkan Kapolri agar mengusut perkara tersebut secara objektif, transparan, dan tidak menutup-nutupi fakta.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ismail meminta seluruh proses hukum dikawal secara ketat agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
Pendekar Banten Siap Berdiri Bersama Penegakan Hukum
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semboyan Bela Diri, Bela Bangsa, Bela Negara, Pendekar Banten Kota Metro menyatakan siap mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga stabilitas serta kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ismail menegaskan, dukungan terhadap Presiden dan negara harus diwujudkan melalui sikap kritis, keberanian menyampaikan kebenaran, serta komitmen menjaga hukum tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Jangan salah menafsirkan kecintaan kepada negara. Kami mendukung pemerintahan yang sah, tetapi kami juga mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pangkat bukan tameng, jabatan bukan pelindung, dan kekuasaan bukan alasan untuk lolos dari hukum,” tandasnya.
Jaga Marwah RI-1, Tegakkan Hukum, Selamatkan Kepercayaan Rakyat
Di akhir pernyataannya, H. Tb Ismail Saleh mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan lembaga kontrol sosial untuk tidak tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
Ia meminta masyarakat tidak terjebak spekulasi maupun menghakimi pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum. Namun, pengawasan publik harus tetap berjalan agar perkara ini benar-benar diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Merawat NKRI bukan hanya dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Merawat NKRI berarti menjaga kehormatan Presiden, menjaga institusi negara, melawan penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan hukum berlaku bagi semua orang. Kami ingin Republik Indonesia berdiri kokoh, bukan dikendalikan oleh kepentingan oknum,” tutup H. Tb Ismail Saleh, S.H.
Redaktur jejakperistiwa.online menggarisbawahi, Pendekar Banten Kota Metro menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden RI merupakan bagian dari komitmen menjaga marwah bangsa dan negara. Namun, supremasi hukum harus tetap menjadi panglima. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Catatan redaksi: Perkara masih dalam proses hukum. Dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyidikan dan putusan pengadilan.
