Bau, Asap Kebakaran dan Keadilan Lingkungan: Pemerintah Tak Boleh Tutup Mata terhadap Warga Terdampak

Oleh: Muhammad Fahri

Rabu, 28 Oktober 2026

Mahasiswa Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

PANGKALPINANG — Pengelolaan sampah tidak boleh dianggap selesai hanya karena sampah telah diangkut dari rumah warga menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di balik tumpukan sampah di TPA Parit Enam, Kota Pangkalpinang, terdapat persoalan yang menuntut perhatian serius: bau tidak sedap, ancaman gangguan kesehatan, risiko kebakaran, serta hak masyarakat sekitar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika manfaat pelayanan persampahan dinikmati seluruh kota, sementara risiko lingkungannya harus ditanggung warga yang tinggal di sekitar TPA, maka keadilan lingkungan patut dipertanyakan.

Persoalannya bukan sekadar sampah yang menumpuk, melainkan bagaimana pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik tidak menimbulkan beban lingkungan yang tidak proporsional bagi masyarakat tertentu. Jangan sampai sampah berpindah dari permukiman ke TPA, tetapi tanggung jawab pemerintah justru berhenti di pintu lokasi pembuangan.

113 Ton Sampah Sehari, Beban Lingkungan Tak Bisa Diabaikan

Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 20 Januari 2026, volume sampah Kota Pangkalpinang sepanjang 2025 mencapai 41.187 ton atau rata-rata sekitar 113 ton per hari. Pemerintah kota merencanakan pembangunan lima unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan dua tempat pengolahan sampah terpadu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

Rencana tersebut patut didukung. Namun, pembangunan fasilitas tidak boleh berhenti sebagai daftar program dan target administratif. Publik perlu mengetahui sejauh mana rencana itu telah direalisasikan, berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi, serta apakah beban TPA Parit Enam benar-benar mengalami penurunan.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: jika produksi sampah terus berlangsung setiap hari, sementara kemampuan pengolahan dan pengurangan sampah belum memadai, siapa yang paling lama harus menanggung dampaknya?

Warga yang tinggal di sekitar TPA tidak boleh hanya menjadi pihak yang menerima akibat dari sistem persampahan kota. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, informasi yang transparan, serta kepastian bahwa pemerintah melakukan pengawasan secara konsisten.

Keluhan Bau Bukan Persoalan Baru

Keluhan masyarakat mengenai bau dari TPA Parit Enam bukan persoalan yang muncul kemarin sore. Pada 7 Februari 2023, DPRD Kota Pangkalpinang diberitakan menerima aspirasi masyarakat terdampak terkait gangguan bau, termasuk dorongan untuk mempertimbangkan kompensasi.

Fakta tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi berkelanjutan. Ketika keluhan masyarakat muncul berulang kali, pemerintah perlu memastikan bahwa penanganannya tidak sebatas respons sesaat, melainkan melalui pemeriksaan lapangan, pengukuran dampak lingkungan, dan penyusunan langkah perbaikan yang terukur.

Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah wilayah terdampak telah dipetakan, bagaimana mekanisme pengaduan berjalan, dan apa tindak lanjut atas aspirasi yang pernah disampaikan masyarakat.

Dalam perspektif keadilan lingkungan, warga di sekitar TPA tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko tanpa kepastian perlindungan. Kepentingan masyarakat luas dalam pelayanan persampahan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap warga yang hidup paling dekat dengan sumber dampak.

Keluhan warga tidak boleh berhenti menjadi catatan rapat. Harus ada pemeriksaan, tindakan korektif, dan hasil yang dapat dinilai oleh masyarakat.

Kebakaran TPA Mempertegas Pentingnya Mitigasi

Risiko tersebut semakin nyata ketika kebakaran terjadi di TPA Parit Enam pada 23 September 2026. Media Indonesia memberitakan bahwa asap tebal menyelimuti jalan dan permukiman sekitar, sementara area yang terbakar dilaporkan mencapai lebih dari dua hektare. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dan dua ekskavator dikerahkan untuk membantu penanganan.

BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengingatkan pentingnya mitigasi kebakaran di TPA, mengingat timbunan sampah dapat menghasilkan gas yang berisiko menimbulkan ledakan dalam kondisi tertentu.

Penyebab pasti kebakaran tentu harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak tepat menyimpulkan adanya kelalaian atau pelanggaran pihak tertentu tanpa hasil pemeriksaan yang jelas.

Namun, kejadian tersebut cukup menjadi alasan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan pengelola TPA. Apakah titik rawan kebakaran telah dipetakan? Apakah sarana pemadaman dan peralatan pendukung tersedia dalam kondisi memadai? Apakah prosedur tanggap darurat berjalan efektif? Dan apakah masyarakat sekitar memperoleh informasi yang cukup ketika asap atau kondisi berbahaya berpotensi menjangkau permukiman?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara terbuka oleh instansi yang berwenang.

Kebakaran TPA bukan hanya urusan memadamkan api. Ketika asap mencapai jalan dan permukiman, dampaknya berpotensi melampaui area pengelolaan sampah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya evaluasi pascakebakaran, pemeriksaan kualitas lingkungan sesuai kebutuhan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.

Keselamatan masyarakat tidak boleh bergantung pada seberapa cepat api berhasil dipadamkan. Keselamatan harus dibangun melalui pencegahan yang terencana.

Pasal 25 UU Pengelolaan Sampah: Kompensasi Harus Punya Kejelasan

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap masyarakat terdampak memiliki dasar yang jelas. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur kemungkinan pemberian kompensasi kepada orang yang mengalami dampak negatif akibat penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang yang mengalami dampak negatif akibat penanganan sampah di TPA. Sementara itu, Pasal 25 ayat (2) mencantumkan bentuk kompensasi yang dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, serta bentuk kompensasi lainnya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur bagaimana sampah ditangani, tetapi juga membuka ruang perlindungan bagi masyarakat yang mengalami dampak negatif dari penanganan tersebut.

Meski demikian, harus dipahami secara tepat bahwa keberadaan ketentuan kompensasi tidak otomatis berarti setiap keluhan bau memberikan hak atas sejumlah uang tertentu. Bentuk dan pemberiannya perlu dinilai berdasarkan dampak yang dialami, bukti pendukung, serta ketentuan pelaksanaan yang berlaku.

Justru karena itu, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pengaduan, prosedur pemeriksaan dampak, kriteria penilaian, dan tindak lanjut yang dapat ditempuh warga.

Masyarakat harus mengetahui ke mana pengaduan disampaikan, bagaimana laporan diperiksa, dan kapan hasil pemeriksaan dapat diperoleh. Jika ditemukan dampak negatif yang memenuhi ketentuan hukum, pemulihan maupun kompensasi perlu dipertimbangkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai hak yang telah memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan sulit dirasakan manfaatnya karena mekanisme pelaksanaannya tidak jelas bagi masyarakat.

Hak atas Lingkungan Sehat Bukan Sekadar Kalimat Konstitusi

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jaminan konstitusional tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata. Dalam konteks TPA Parit Enam, hal itu mencakup pengawasan operasional, pencegahan pencemaran, mitigasi kebakaran, pemantauan dampak lingkungan, serta penanganan pengaduan masyarakat secara serius.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan sampah terangkut dan lokasi pembuangan tetap beroperasi. Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab juga harus memperhitungkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan publik harus diperluas. Bukan hanya berapa ton sampah yang diangkut, berapa fasilitas yang dibangun, atau berapa anggaran yang diserap, melainkan juga seberapa besar dampak lingkungan berhasil dikurangi dan seberapa nyata masyarakat memperoleh perlindungan.

Pemerintah Harus Berbenah, Bukan Sekadar Bereaksi

Sebagai mahasiswa hukum, saya berpandangan bahwa persoalan TPA Parit Enam membutuhkan langkah nyata yang dapat diuji publik. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan instansi terkait.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan TPA, termasuk pemantauan bau, kualitas udara, pengelolaan air lindi, serta identifikasi wilayah yang berpotensi terdampak.

Kedua, memperkuat mitigasi kebakaran melalui pemetaan titik rawan, pemeriksaan sarana pemadaman, kesiapan personel, dan koordinasi antarlembaga. Hasil evaluasi pascakebakaran juga perlu disampaikan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, membuka mekanisme pengaduan yang mudah diakses, disertai prosedur pemeriksaan dan tindak lanjut yang jelas. Laporan masyarakat harus dicatat, diverifikasi, dan dijawab secara terukur.

Keempat, menjelaskan perkembangan pembangunan lima unit TPS3R dan dua tempat pengolahan sampah terpadu yang sebelumnya direncanakan. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai realisasi program dan dampaknya terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA.

Kelima, menilai kebutuhan pemulihan lingkungan atau kompensasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum. Jika dampak negatif terbukti dan memenuhi persyaratan, pemerintah harus memastikan penanganannya dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Keenam, memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemilahan, bank sampah, pengomposan, penggunaan kembali material yang masih bernilai, dan optimalisasi TPS3R. Pengurangan sampah bukan hanya tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, edukasi, dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam evaluasi karena pengalaman warga dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Namun, partisipasi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah kepada warga.

Penutup: Sampah Boleh Berakhir di TPA, Tanggung Jawab Tidak!

Persoalan TPA Parit Enam tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai urusan teknis kebersihan kota. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan, kesehatan, keselamatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama instansi terkait perlu menunjukkan bahwa keluhan warga dan risiko kebakaran menjadi dasar evaluasi yang serius. Keterbukaan informasi, pemeriksaan dampak, penguatan mitigasi, pengurangan sampah, serta kejelasan mekanisme pemulihan dan kompensasi harus menjadi bagian dari langkah perbaikan.

Tulisan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar persoalan yang menyangkut kepentingan publik ditangani secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab. Penilaian mengenai penyebab, tingkat dampak, maupun kemungkinan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.

Sampah mungkin berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat tidak boleh ikut berakhir di sana.

Hak warga di sekitar TPA Parit Enam bukan tuntutan yang boleh diabaikan. Hak tersebut harus menjadi bagian utama dari kebijakan persampahan yang adil, aman, transparan, dan berkelanjutan.

Sebab, kota yang bersih bukan hanya kota yang sampahnya diangkut, melainkan juga kota yang memastikan warganya tidak dibiarkan menanggung dampak pengelolaan sampah tanpa perlindungan yang layak.