Oleh: Laura Enggiyani
Rabu, 28 Oktober 2026
Mahasiswi Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
PANGKALPINANG — Bau menyengat dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam bukan sekadar persoalan udara yang tak sedap. Di balik aroma yang menusuk, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, keadilan hukum serta tanggung jawab pemerintah terhadap warga yang setiap hari hidup berdampingan dengan dampak pengelolaan sampah.
Bagi sebagian masyarakat, persoalan sampah dianggap selesai ketika petugas kebersihan mengangkutnya dari depan rumah. Namun, bagi warga di sekitar TPA Parit Enam, sampah tidak pernah benar-benar pergi. Ia berpindah tempat, menumpuk, mengeluarkan bau, mengundang lalat dan berpotensi memengaruhi kesehatan serta kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: sampai kapan warga harus menanggung dampak yang dinikmati manfaatnya oleh seluruh kota?
Di sinilah persoalan TPA Parit Enam tidak cukup dipandang sebagai urusan teknis kebersihan. Ini adalah persoalan keadilan lingkungan yang menuntut kehadiran hukum, tanggung jawab pemerintah, dan kebijakan yang berpihak pada keselamatan manusia.
Kompensasi bukan belas kasihan, melainkan amanat hukum
Hak masyarakat terdampak pengelolaan sampah bukanlah permintaan agar pemerintah bermurah hati. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, termasuk pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak negatif oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir.
Pasal 25 undang-undang tersebut mengatur bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak, antara lain relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan serta kompensasi dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini harus menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengevaluasi kondisi warga di sekitar TPA Parit Enam secara objektif, transparan dan bertanggung jawab.
Tentu, bentuk dan besaran kompensasi harus ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum, hasil kajian dampak, kondisi masyarakat, serta mekanisme anggaran yang sah. Namun, pemerintah juga tidak semestinya membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa evaluasi dan langkah nyata.
Kompensasi bukan pengganti kewajiban mencegah pencemaran. Kompensasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pengelolaan sampah yang menimbulkan gangguan terus berlangsung.
Warga berhak mendapatkan perlindungan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan pengelolaan sampah tidak mengorbankan hak dasar masyarakat.
Ketika kepentingan umum tidak diiringi keadilan
Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jaminan konstitusional tersebut mengandung pesan penting: pembangunan dan pelayanan publik harus tetap menghormati martabat manusia.
TPA memang dibutuhkan. Kota tidak mungkin hidup tanpa sistem pengelolaan sampah. Akan tetapi, kebutuhan tersebut tidak berarti masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi harus menerima seluruh konsekuensi lingkungan tanpa perlindungan yang memadai.
Seluruh warga kota memperoleh manfaat dari pengangkutan dan pembuangan sampah. Sebaliknya, warga di sekitar TPA berpotensi menghadapi beban yang lebih besar, mulai dari gangguan bau, menurunnya kenyamanan, hingga kekhawatiran terhadap kesehatan dan nilai ekonomi hunian mereka.
Inilah ketimpangan yang harus dijawab melalui prinsip keadilan distributif.
Kepentingan umum tidak boleh menjadi kalimat pembenar untuk mengabaikan kepentingan masyarakat yang tinggal paling dekat dengan sumber dampak. Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya seberapa bersih pusat kota terlihat, melainkan juga seberapa adil dampak pelayanan tersebut ditangani.
Jangan sampai kebersihan satu kawasan dibayar dengan penderitaan kawasan lainnya.
Bau bukan perkara sepele jika berlangsung terus-menerus
Persoalan kebauan tidak seharusnya dianggap sebagai konsekuensi yang otomatis wajib diterima warga. Gangguan yang berulang perlu diperiksa melalui pengukuran, pengawasan dan kajian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai risiko lingkungan. Air lindi yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mencemari tanah dan air, sedangkan gas yang terbentuk dari timbunan sampah memerlukan pengelolaan sesuai standar keselamatan dan lingkungan.
Meski demikian, dugaan pencemaran dan tingkat risiko kesehatan di TPA Parit Enam harus dibuktikan melalui pemeriksaan serta data yang sah. Pengukuran kualitas udara, tingkat kebauan, pengelolaan air lindi, dan kondisi operasional TPA perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan tidak sekadar didasarkan pada asumsi.
Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu membuka hasil pemantauan lingkungan kepada masyarakat. Libatkan tenaga ahli independen, akademisi dan perwakilan warga agar proses pemeriksaan berjalan transparan.
Jika ditemukan pelanggaran standar atau dampak yang memerlukan penanganan khusus, tindakan korektif harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Jangan menunggu keluhan berubah menjadi krisis kesehatan sebelum pemerintah mengambil langkah serius.
Pemerintah perlu bergerak, bukan sekadar menjelaskan
Ada sejumlah langkah konkret yang patut segera menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Pertama, melakukan pendataan warga terdampak secara terbuka, termasuk lokasi tempat tinggal, intensitas gangguan bau, keluhan kesehatan yang relevan, serta kerugian sosial dan ekonomi yang dapat diverifikasi.
Kedua, melakukan audit dan evaluasi teknis terhadap operasional TPA Parit Enam. Pemeriksaan harus mencakup kapasitas penampungan, sistem pengolahan air lindi, pengendalian bau, pengelolaan gas, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Ketiga, mengkaji kebutuhan serta mekanisme kompensasi berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksana yang berlaku. Apabila diperlukan pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah, pemerintah bersama DPRD dapat membahas dasar hukum, kriteria penerima, bentuk kompensasi, mekanisme pengaduan, dan pengawasan penggunaan anggaran secara transparan.
Keempat, menyediakan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, disertai pemantauan lingkungan secara berkala. Penanganan kesehatan harus didasarkan pada kebutuhan medis dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata pada kekhawatiran atau dugaan.
Kelima, mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pengurangan sampah, pemilahan, pengolahan, dan penguatan ekonomi sirkular perlu berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas pemrosesan akhir.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas atau lokasi TPA tidak lagi memadai, pemerintah harus menyusun rencana penanganan jangka panjang yang terukur, termasuk opsi peningkatan teknologi, perluasan yang memenuhi persyaratan, atau relokasi sesuai kajian dan ketentuan hukum.
Langkah-langkah tersebut harus memiliki jadwal, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan yang dapat diketahui masyarakat.
Keadilan lingkungan harus hadir dalam kebijakan anggaran
Satu hal yang perlu ditegaskan: kompensasi tidak boleh diperlakukan sebagai bantuan sesaat yang diberikan ketika keluhan ramai dibicarakan, lalu dilupakan ketika perhatian publik mereda.
Jika masyarakat memang mengalami dampak negatif yang memenuhi kriteria hukum, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak mereka melalui mekanisme yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran daerah harus dikelola secara sah dan transparan. Setiap kebijakan kompensasi perlu memiliki dasar hukum, kriteria penerima, perhitungan yang rasional, serta sistem pengawasan untuk mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan.
Keadilan bukan berarti membagikan bantuan secara sembarangan. Keadilan berarti memastikan mereka yang menanggung dampak memperoleh perlindungan yang layak berdasarkan fakta, kebutuhan dan ketentuan hukum.
Masyarakat pun perlu diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan tempat tinggalnya.
Sebab, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan membangun fasilitas, tetapi juga dari kesediaan mendengar suara warga yang terdampak oleh fasilitas tersebut.
Jangan biarkan keadilan ikut membusuk
Persoalan TPA Parit Enam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara pemerintah memandang pengelolaan sampah. Sampah bukan hanya benda yang harus disingkirkan dari pandangan, melainkan tanggung jawab bersama yang dampaknya harus dikelola secara adil.
Warga yang tinggal di sekitar TPA bukan penghalang pembangunan. Mereka adalah bagian dari masyarakat kota yang memiliki hak konstitusional untuk hidup sehat, aman dan bermartabat.
Karena itu, tuntutan atas lingkungan yang lebih baik dan kompensasi yang sesuai ketentuan hukum bukanlah bentuk perlawanan terhadap kepentingan umum. Justru, tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berjalan dengan tanggung jawab.
Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menunjukkan bahwa persoalan ini ditangani melalui kebijakan yang nyata, bukan berhenti pada penjelasan administratif. Warga membutuhkan perbaikan lingkungan yang terukur, kepastian mekanisme pengaduan, perlindungan kesehatan serta kejelasan mengenai pemenuhan hak mereka.
Pada akhirnya, kota yang bersih tidak boleh dibangun dengan membiarkan sebagian warganya menghirup penderitaan.
Udara bersih bukan kemewahan. Kesehatan bukan harga yang pantas dibayar demi pelayanan publik. Dan keadilan hukum tidak boleh berhenti sebagai kalimat indah di atas kertas.
Jika sampah dapat dipindahkan dari pusat kota ke tempat pemrosesan akhir, tanggung jawab terhadap dampaknya tidak boleh ikut dipindahkan hingga terlupakan.
Parit Enam tidak hanya membutuhkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Parit Enam membutuhkan keadilan yang dapat dirasakan, perlindungan yang dapat dibuktikan, dan pemerintah yang berani bertindak.
