Banyuwangi.Jejakperistiwa.online| Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi menjadi fokus perhatian Ketua Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB) Agung Bramantyo. Komitmen ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi
“Sebagai lembaga pemerhati,”Saya akan ambil bagian untuk lebih serius memperhatikan pembangunan Infrastruktur fisik yang bersumber dari Anggran Pemerintah Daerah(APBD) ataupun APBN,” jelas Agung. Senin 6/5/2024
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menunjang roda perekonomian masyarakat. Mengingat masyrakat Banyuwangi membutuhkan fasilitas yang memadai salah satunya infrastruktur keras.
Infrastruktur keras adalah infrastruktur yang mempunyai bentuk fisik secara nyata, yang mana masyarakat dapat melihat dan menikmati fungsi dari infrastruktur tersebut langsung dari bentuk fisik yang nyata dan terlihat tersebut.
Beberapa contoh infrastruktur keras adalah jalanan, jembatan, got, saluran pembuangan, dan masih banyak lagi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur tersebut adalah fasilitas yang dapat difungsikan secara langsung sesuai dengan fisik dan bentuknya yang nyata.
Ketua KPB, Agung Bramantyo menilai,” Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting dan fundamental. Dengan adanya infrastruktur yang baik akan menunjang kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Maka Pembangunan infrastruktur itu menunjang, masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraannya karena perekonomiannya terdongkrak,” paparnya.
Dukungan support lainnya adalah Infrastruktur kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tersedianya air bersih bagi warga pedesaan di Kabupaten Banyuwangi perlu diperjuangkan pembangunan tersebut perlu dikembangkan di desa-desa,” imbuhnya
Masih Agung,”Pengembangan pembangunan ini tentunya memiliki dampak bagi masyarakat,dampak positifnya yaitu mempermudah masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan kehidupannya sehari-hari.Disamping itu juga ada dampak negatif nya, Pembangunan infrastruktur yang telah dibangun seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal dan kurang dirawat karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki atas sarana yang telah dibangun.
Desain perencanaan dan pengelolaan yang ditentukan oleh elit pemerintahan, tingkat akuntabilitas yang rendah serta rentan manipulasi akibat kurang adanya transparansi dana yang dikelola menyebabkan lingkaran praktik korupsi terjadi, selain itu seringkali dalam pembangunan infrastruktur fisik bangunan tersebut hanya berumur kurang lebih satu tahun sudah Rusak.
Salah satu contoh bangunan fisik baru dibangun atau dikerjakan tahun 2023 infrastruktur fisik saluran air, tepatnya di Desa Patoman Sudah rusak ambruk, hal ini harus membuat pemerintah daerah ataupun Dinas terkait harus lebih berhati hati untuk memeilih suatu rekanan kerja jangan sampai anggran pemerintah daerah tidak bisa dinikmati oleh warga masyarakat yang membutuhkan fasilitas bangunan tersebut.
Saya akan terus mensupport Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyalurkan program pemerintah, dalam kegiatan apapun yang intinya untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agung.
