KOTA METRO — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp903 miliar. Namun di balik angka besar tersebut, terselip persoalan yang patut menjadi perhatian publik: postur anggaran masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar. Kamis, 20/08/2026.
Angka tersebut bukan sekadar deretan nominal dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah mengelola pendapatan, menyusun belanja, sekaligus memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
Dengan nilai APBD yang mendekati Rp1 triliun, ekspektasi masyarakat tentu tidak kecil. Warga Metro membutuhkan pembangunan yang nyata, pelayanan publik yang semakin baik, infrastruktur yang tidak sekadar dijanjikan, serta kebijakan yang mampu menjawab persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Namun ketika rancangan anggaran masih menyisakan defisit, pertanyaan publik pun menjadi penting: dari mana kekurangan tersebut akan ditutup, dan bagaimana pemerintah memastikan defisit tidak berubah menjadi beban baru bagi keuangan daerah?
Defisit anggaran pada dasarnya bukan otomatis berarti kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan APBD, defisit dapat ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi yang menjadi sorotan adalah seberapa sehat sumber pembiayaan tersebut dan apakah kebijakan belanja telah benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas.
Pemerintah Kota Metro perlu membuka ruang transparansi seluas-luasnya kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui bagaimana proyeksi pendapatan sebesar itu dihitung, sektor mana yang menjadi sumber utama penerimaan, belanja apa saja yang diprioritaskan, serta strategi pemerintah untuk menutup defisit tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Apalagi setiap tahun kebutuhan masyarakat terus bertambah. Persoalan pendidikan, kesehatan, jalan dan drainase, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi hingga perlindungan masyarakat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Karena itu, APBD bukan sekadar angka Rp903 miliar. APBD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sampai setiap rupiahnya.
Di tengah kondisi tersebut, pembahasan APBD Metro 2027 semestinya tidak berhenti pada persoalan berapa besar anggaran yang tersedia. Yang jauh lebih penting adalah untuk apa uang tersebut dibelanjakan, siapa yang menerima manfaatnya, dan sejauh mana hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
DPRD Kota Metro bersama Pemerintah Kota Metro memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap pos anggaran benar-benar terukur, rasional, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebab, ketika anggaran daerah mencapai ratusan miliar rupiah tetapi kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi keluhan, maka publik wajar bertanya:
Apakah persoalannya memang kekurangan anggaran, atau justru bagaimana anggaran tersebut disusun dan dibelanjakan?
Pertanyaan itu kini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam pembahasan APBD Kota Metro 2027. Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah APBD bukan diukur dari besarnya angka yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan rakyat.
