Tulang Bawang — Program pembangunan revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan. Bangunan yang baru saja selesai dikerjakan justru dilaporkan telah menunjukkan keretakan dan bagian yang amblas. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pekerjaan, penggunaan material, pengawasan teknis, hingga transparansi pengelolaan anggaran negara.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Ketika uang negara digelontorkan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, hasil pembangunan semestinya memberikan rasa aman, kenyamanan, dan manfaat jangka panjang bagi peserta didik, bukan justru memunculkan tanda tanya hanya dalam hitungan hari setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Tim media kembali mendatangi SMKN 1 Banjar Margo pada Senin (26/10/2026), untuk meminta konfirmasi lanjutan kepada Kepala Sekolah Arliyanti, S.Pi., M.M., dan Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Niko Riantino, S.Pd.Gr. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik sekaligus upaya memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak sekolah setelah pemberitaan sebelumnya diterbitkan.
Namun, hingga upaya konfirmasi dilakukan, Kepala Sekolah dan Ketua P2SP belum memberikan tanggapan langsung. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat pertanyaan yang disampaikan menyangkut pembangunan fasilitas pendidikan yang menggunakan dana bantuan pemerintah.
BANGUNAN BARU, KUALITAS PEKERJAAN JADI PERTANYAAN
Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi bersama Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, Gunawan, S.Pd.Gr., tim media memperoleh dokumentasi berupa foto dan video sejumlah bangunan yang menjadi bagian dari program revitalisasi.
Adapun pembangunan prasarana baru meliputi:
1. Ruang Praktik Siswa (RPS).
2. Ruang OSIS.
3. Ruang UKS.
4. Toilet putri.
5. Toilet putra.
6. Sumur bor.
Sementara pekerjaan rehabilitasi dan renovasi meliputi:
1. Ruang musala.
2. Dua ruang kelas.
3. Ruang perpustakaan.
Ironisnya, berdasarkan pengamatan visual tim media di lapangan, sejumlah bagian bangunan yang baru selesai dikerjakan terlihat mengalami keretakan dan kondisi amblas. Selain itu, kualitas material serta hasil pengecatan pada bangunan baru maupun renovasi turut menjadi perhatian.
Temuan visual tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli atau instansi berwenang. Sebab, kualitas konstruksi tidak boleh hanya dinilai berdasarkan penampilan luar, tetapi harus dibandingkan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume pekerjaan, dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Pertanyaan berikutnya, apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis? Apakah material yang digunakan memenuhi standar? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan?
TRANSPARANSI ANGGARAN DAN MEKANISME SWAKELOLA DIPERTANYAKAN
Selain persoalan fisik bangunan, tim media juga menyoroti belum terlihatnya papan informasi proyek yang memuat pagu anggaran dan informasi kegiatan di lokasi yang ditinjau.
Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Masyarakat berhak mengetahui informasi dasar mengenai program pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan pemberitaan, program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 55 Tahun 2025.
Mekanisme pelaksanaan, pembentukan panitia, pengelolaan dana, pelibatan masyarakat, hingga pertanggungjawaban kegiatan harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Informasi dari sejumlah narasumber juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Komite Sekolah dan unsur masyarakat dilibatkan sejak tahap pembentukan P2SP, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
Apabila benar keterlibatan masyarakat dan komite sekolah tidak berjalan sebagaimana ketentuan, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius instansi pengawas.
Demikian pula dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan lebih menyerupai sistem pemborongan daripada mekanisme swakelola. Hal ini perlu ditelusuri melalui dokumen perencanaan, kontrak atau perjanjian kerja sama, bukti pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, laporan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan.
Jangan sampai program yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan justru menyisakan persoalan administrasi dan kualitas konstruksi.
PENJELASAN HUMAS BELUM MENJAWAB SELURUH PERTANYAAN
Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat, Sulami, S.Pd.Gr., menyampaikan kepada tim media bahwa pembangunan renovasi dan revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo telah diperiksa oleh pihak Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang turun langsung dari pusat.
Menurut Sulami, pembangunan telah selesai dan tidak terdapat masalah.
Namun, pernyataan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih terperinci. Kapan pemeriksaan dilakukan? Siapa tim pemeriksanya? Apakah pemeriksaan mencakup kualitas konstruksi, volume pekerjaan, penggunaan material, dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis? Apakah tersedia berita acara pemeriksaan atau dokumen hasil verifikasi?
Pernyataan bahwa pembangunan tidak bermasalah tentu perlu diperkuat dengan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, kondisi fisik bangunan yang terlihat di lapangan tetap membutuhkan penjelasan teknis, bukan sekadar pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai.
GWI LAMPUNG SIAP TEMPUH JALUR PENGAWASAN
Menanggapi berbagai temuan dan pertanyaan tersebut, Junaidi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Lampung menyatakan akan menempuh langkah pelaporan resmi dengan melampirkan bukti-bukti yang telah diperoleh.
GWI juga mendorong lembaga pengawasan terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi SMKN 1 Banjar Margo.
Sejumlah instansi yang diharapkan melakukan penelusuran antara lain:
1. APIP/Inspektorat, untuk memeriksa aspek administrasi dan pengendalian internal.
2. BPK, sesuai kewenangan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPKP, sesuai tugas pengawasan intern pemerintah.
4. Aparat penegak hukum, apabila ditemukan bukti awal dugaan tindak pidana.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Cabang Dinas terkait, untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan aspek teknis pendidikan.
GWI meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen di atas meja. Kondisi fisik bangunan perlu dilihat secara langsung, diukur, dan dibandingkan dengan dokumen perencanaan serta laporan pertanggungjawaban.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN
Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadap tanggung jawab pembinaan dan pengawasan di lingkungan pendidikan Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, diminta memberikan perhatian serius, melakukan evaluasi, serta memanggil pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan menyeluruh.
Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh pekerjaan telah sesuai aturan, pihak sekolah juga harus diberikan ruang untuk membuktikannya secara terbuka.
HAK JAWAB TETAP TERBUKA, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMKN 1 Banjar Margo, Arliyanti, S.Pi., M.M., dan Ketua P2SP, Niko Riantino, S.Pd.Gr., belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas pertanyaan yang disampaikan tim media melalui kunjungan langsung dan nomor WhatsApp masing-masing.
Upaya komunikasi juga telah dilakukan kepada Sulami selaku Waka Humas dan Gunawan selaku Waka Sarana dan Prasarana. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan lanjutan yang menjawab seluruh pertanyaan terkait dugaan persoalan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Sekolah, Ketua P2SP, maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sebab, pembangunan sekolah bukan sekadar mendirikan dinding, memasang atap, dan menyelesaikan laporan administrasi. Di dalamnya ada uang rakyat, ada tanggung jawab jabatan, dan ada masa depan generasi penerus bangsa.
Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung. Jika pekerjaan sudah benar, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan penyimpangan, jangan ada yang berlindung di balik jabatan maupun laporan penyelesaian pekerjaan.
Uang negara wajib dipertanggungjawabkan. Mutu bangunan harus dibuktikan. Dan dunia pendidikan tidak boleh menjadi tempat tumbuhnya praktik yang merugikan kepentingan publik.
(TIM REDAKSI)
