Metro — Keluhan warga terdampak penyumbatan aliran sungai di wilayah RT 036/RW 012, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, kembali mencuat. Senin (31/8/2026), warga mendesak Pemerintah Kota Metro segera mengambil tindakan nyata melakukan normalisasi dan membuka kembali aliran air yang dinilai tersumbat akibat adanya bangunan/bendungan pada alur sungai.
Warga mengaku persoalan tersebut bukan baru terjadi. Upaya penanganan bahkan telah disampaikan sejak 2025. Lurah Yosomulyo, Eko Triyono, S.KM., disebut telah turun langsung bersama warga dan persoalan tersebut juga telah diteruskan kepada pihak kecamatan. Namun hingga kini, warga mengaku belum melihat realisasi penanganan di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena setiap hujan deras berpotensi membuat debit air tertahan. Warga khawatir penyumbatan yang terus dibiarkan akan memperbesar risiko genangan dan banjir, sekaligus menggerus badan jalan serta mengikis lapisan aspal di sekitar aliran air.
Al-Farabi alias Abi, warga 21C Yosomulyo yang rumahnya berdekatan dengan kawasan Perumahan Pesona Alam, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, warga tidak ingin menunggu sampai terjadi bencana yang lebih besar.
“Yang kami khawatirkan, nanti ketika hujan deras datang, banjir akan kembali terjadi, bahkan bisa lebih besar. Sekarang memang masih musim panas, tetapi justru ini harus segera diantisipasi sebelum musim penghujan datang,” ujar Al-Farabi.
Ia menegaskan, tuntutan warga sebenarnya sederhana, yakni pemerintah segera melakukan normalisasi saluran dan membuka penyumbatan agar aliran air dari bagian atas dapat mengalir dengan lancar menuju bagian bawah.
“Minimal dinormalisasi. Bendungan itu kalau memang menghambat aliran, segera dibuka atau dibongkar sesuai hasil kajian dan kewenangan pemerintah. Kami ingin debit air kembali normal sehingga tidak terjadi penyumbatan,” tegasnya.
Warga Pertanyakan Asal-usul Bendungan
Warga juga mempertanyakan keberadaan bangunan yang disebut sebagai bendungan pada aliran sungai tersebut. Berdasarkan keterangan sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat yang disampaikan kepada wartawan, dahulu aliran air di lokasi tersebut disebut masih mengalir secara normal dan warga bahkan memanfaatkannya untuk mencari ikan.
Namun setelah kawasan permukiman berkembang, warga melihat adanya bangunan yang kemudian menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar.
Warga tidak ingin gegabah menuduh pihak tertentu. Namun mereka meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara terbuka untuk memastikan siapa yang membangun, kapan dibangun, atas dasar izin apa, serta apakah bangunan tersebut memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sumber daya air.
Dalam informasi yang berkembang di tengah warga, nama ZLP disebut-sebut sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pembangunan bendungan tersebut. Namun tudingan itu masih merupakan keterangan/dugaan warga dan perlu diverifikasi oleh pihak berwenang. Karena itu, warga meminta pemerintah tidak berhenti pada persoalan administrasi, tetapi melakukan pemeriksaan faktual di lokasi.
Sudah Ada Proposal dan Rembuk Warga Sejak 2025
Persoalan ini juga diperkuat dengan adanya Proposal Normalisasi Saluran dan Perbaikan Drainase RT 036/RW 012 Kelurahan Yosomulyo, tertanggal 5 Agustus 2025.
Dalam proposal tersebut, warga menyebut curah hujan dan kondisi saluran yang berpotensi menyebabkan banjir sehingga diperlukan normalisasi dan perbaikan drainase. Proposal ditandatangani Ketua RT 036 M. Aris Subarka dan Ketua RW 012 M. Arif Rahman serta diketahui Lurah Yosomulyo Eko Triyono, S.KM.
Warga bahkan mengajukan kebutuhan biaya normalisasi dan perbaikan saluran sebesar Rp13.525.000 dan menyatakan siap bergotong royong apabila diperlukan.
Sebelumnya, pada Juli 2025 juga telah dilakukan rapat/rembuk warga terkait penyumbatan air di RT 036/RW 012. Dalam pertemuan tersebut muncul keinginan warga agar aliran air dibuka kembali, saluran dibersihkan, serta dilakukan perbaikan secara bersama-sama.
Artinya, persoalan ini bukan baru muncul setelah pemberitaan. Warga sudah menyampaikan keluhan, sudah melakukan rembuk, sudah membuat proposal, bahkan sudah meminta pemerintah turun tangan.
Dasar Hukum: Sungai Bukan Bisa Ditutup Sembarangan
Secara hukum, sumber daya air berada dalam penguasaan negara dan pengelolaannya harus memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Yang juga penting, UU tersebut mengatur bahwa kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air maupun kegiatan nonkonstruksi pada sumber air memerlukan izin dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. UU 17/2019 juga memuat ketentuan pidana terhadap kegiatan konstruksi/nonkonstruksi pada sumber air yang dilakukan tanpa izin.
Ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang saat ini berlaku. PP tersebut mengatur pengelolaan sumber daya air, termasuk konstruksi prasarana sumber daya air, konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air.
PP 30/2024 juga mengatur persoalan kegiatan yang berkaitan dengan perubahan atau pengalihan alur sungai. Bahkan terdapat ketentuan mengenai kegiatan konstruksi sumber air berupa pengalihan alur sungai yang dilakukan tanpa persetujuan.
Sementara itu, tata cara perizinan penggunaan sumber daya air saat ini antara lain diatur dalam Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya dan mencakup perizinan pengusahaan maupun persetujuan penggunaan sumber daya air.
Dengan demikian, bukan berarti setiap sungai alam mutlak tidak boleh dibendung, tetapi pembangunan bendung atau perubahan kondisi/alur sungai tidak boleh dilakukan sembarangan oleh pihak mana pun. Harus jelas status sungainya, tujuan bangunan, kewenangan pemerintah yang menangani, kajian teknis, serta izin atau persetujuan yang dipersyaratkan.
Jangan Sampai Menunggu Bencana
Al-Farabi menilai pemerintah harus bergerak sebelum musim penghujan tiba. Menurutnya, jika saluran sudah mengalami penyumbatan, sementara badan jalan mulai tergerus dan aspal terkikis, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Jangan sampai nanti ketika hujan besar baru pemerintah bergerak. Kalau sudah banjir besar, masyarakat yang menjadi korban. Kami hanya meminta aliran air dikembalikan normal,” katanya.
Warga bahkan memperkirakan, jika kondisi tersebut dibiarkan bertahun-tahun, kerusakan dapat semakin parah dan berpotensi menjadi persoalan besar di kemudian hari.
“Kalau dibiarkan terus, kami khawatir sekitar 15 tahun ke depan bisa menjadi seperti Dam Raman kedua. Jangan sampai kekhawatiran masyarakat hari ini menjadi kenyataan karena persoalan yang sebenarnya masih bisa ditangani sejak sekarang justru dibiarkan,” ungkapnya.
Warga menyatakan siap bergotong royong dan melakukan swadaya untuk membersihkan saluran. Namun mereka menegaskan bahwa persoalan bangunan yang menghambat aliran sungai harus terlebih dahulu ditangani melalui langkah pemerintah dan pihak berwenang sesuai ketentuan.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Metro dan instansi teknis terkait.
Warga tidak lagi membutuhkan janji tindak lanjut. Mereka membutuhkan tindakan nyata: turun ke lokasi, ukur kondisi sungai, periksa legalitas bangunan, kaji dampaknya, dan segera normalisasi apabila terbukti menghambat aliran serta membahayakan masyarakat.
Sebab, air tidak bisa diajak bernegosiasi. Ketika hujan deras datang dan alirannya tertahan, masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya.
