Klaten — Penanganan dugaan perusakan dan pengambilan bagian mesin giling batu (Stone Crusher) senilai sekitar Rp2,3 miliar di Depo Pasir MJS, Dukuh Pangehan, Desa Majegan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Minggu (30/8/2026), menuai sorotan tajam.
Kekecewaan bukan hanya datang dari pihak pelapor. Sejumlah warga yang mengetahui persoalan tersebut juga mempertanyakan langkah aparat setelah delapan orang yang diduga terlibat dalam kejadian disebut sempat diamankan, namun kemudian dilepaskan kembali tanpa penahanan.
Padahal, berdasarkan keterangan pelapor, saat petugas kepolisian datang ke lokasi, delapan orang tersebut berada di area kejadian dan diduga sedang melakukan pembongkaran serta pemotongan komponen mesin. Bahkan, disebutkan sebagian barang telah diangkut menggunakan satu unit truk.
Pelapor kemudian diarahkan untuk membuat laporan dugaan perusakan ke Polres Klaten. Laporan tersebut tercatat dalam STPL/916/VIII/2026/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2026.
Namun, persoalan semakin menjadi tanda tanya ketika dugaan pengambilan barang dan keberadaan delapan orang tersebut tidak berujung pada penahanan.
“Jangan Sampai Masuk Angin”
Seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku heran dengan proses tersebut.
“Kawan-kawan serius bertanya, kalau delapan orang sudah tertangkap tangan dan barang bukti juga ada, kenapa justru diarahkan membuat aduan perusakan, kemudian delapan orang itu dilepaskan? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya.
Warga tersebut menegaskan, polisi semestinya tidak hanya berhenti pada satu dugaan tindak pidana apabila dari pemeriksaan awal ditemukan indikasi peristiwa lain.
“Polseknya jangan takut, Polresnya juga jangan sampai masuk angin. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, ya berani periksa semuanya. Delapan orang itu semestinya dimintai keterangan secara serius, bukan begitu saja dilepas,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar siapa yang lebih dulu mengadu.
“Masa Pemilik Harus Buktikan Sertifikat Dulu?”
Kegeraman warga semakin kuat ketika mempertanyakan dugaan pengambilan barang di area perusahaan.
“Emang kalau ada orang mengambil barang di rumah atau area perusahaan, pemilik harus menunjukkan sertifikat dulu baru polisi mau memproses? Begah banget ini, Konoha,” ucapnya dengan nada kecewa.
Ia mempertanyakan mengapa status kepemilikan barang justru seolah menjadi persoalan awal, sementara dugaan perusakan dan pengangkutan barang sudah terjadi di lokasi.
“Kalau ada yang mengaku membeli barang itu dari seseorang, ya silakan dibuktikan. Dari siapa belinya, ada suratnya atau tidak, siapa pemilik sebenarnya, semuanya diperiksa. Jangan cuma modal kuitansi yang dipersoalkan kemudian barang orang lain bisa dibongkar dan dibawa,” katanya.
Petugas Datang, Mengapa Asal Barang Tidak Langsung Didalami?
Warga itu juga menyoroti keberadaan petugas kepolisian di lokasi.
Menurut informasi yang disampaikan, Kanit Reskrim Polsek Tulung bersama anggota telah berada di lokasi ketika kejadian berlangsung.
“Kanit beserta anggota sudah datang. Masa petugas yang ada di lokasi tidak bisa langsung mendalami, barang yang dibongkar dan dipotong itu sebenarnya milik siapa, siapa yang menyuruh, siapa yang membawa dan atas dasar apa mereka masuk ke lokasi?” ujarnya.
Ia menilai, pertanyaan-pertanyaan tersebut justru penting untuk membuat perkara menjadi terang.
“Jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa hukum hanya tajam kepada orang yang tidak punya kekuatan. Kalau benar delapan orang tertangkap di lokasi, periksa semuanya. Kalau tidak terbukti, tentu ada mekanismenya. Tapi kalau dilepas begitu saja tanpa penjelasan yang terang, wajar masyarakat kecewa dan curiga,” sambungnya.
Pelapor Diminta Kawal Sampai Tuntas
Warga tersebut meminta pelapor tidak berhenti setelah menerima tanda laporan. Perkara diminta terus dikawal ke Polres Klaten, termasuk meminta kejelasan mengenai dugaan perusakan, dugaan pengambilan atau pengangkutan barang, serta status hukum delapan orang yang disebut berada di lokasi.
Apalagi nilai mesin yang dipersoalkan disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar. Kerusakan yang terjadi juga disebut bukan sekadar kerusakan kecil karena sejumlah bagian mesin diduga telah dipotong dan dibongkar.
“Ini bukan perkara receh. Nilainya miliaran rupiah. Kalau benar barang dirusak dan dibawa, harus jelas siapa pelakunya, siapa yang menyuruh, siapa yang membawa dan siapa yang mengaku sebagai pemilik atau pembeli. Semua harus terang,” pungkas warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi dari pihak Polsek Tulung maupun Polres Klaten terkait alasan delapan orang tersebut dilepaskan serta perkembangan penyelidikan laporan tersebut masih diperlukan.
Publik kini menunggu: apakah perkara ini benar-benar akan dibuka secara terang, atau justru berhenti setelah laporan diterima?
