Batang .jejakperistiwa.online– Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk mengelola penggunaan anggaran.
Namun, di salah satu yayasan Albarokah pendidikan anak usia dini ,KELOMPOK BERMAIN MAJU ,desa Tambahrejo kecamatan Bandar Kabupaten Batang , program tersebut justru menjadi sorotan publik ,Kepala sekolah diduga melanggar ketentuan dengan menunjuk suaminya sendiri sebagai Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), sehingga menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan di kalangan masyarakat.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, ketua P2SP , Susilo di area proyek ,22/10/2026, membenarkan bahwa dirinya adalah suaminya kepala sekolah yayasan albarokah ,KELOMPOK BERMAIN MAJU ,
“Ya, benar ketua P2SP itu saya.sekaligus sebagai suami kepala sekolah , ujarnya.
Dia menambahkan ,kenapa gedung disebelahnya tidak dibangun dari awal hanya di tambal tambal saja karena pengajuan nya itu beda yang satu pembangunan yang satu cuma rehab saja , sedangkan sebelahnya itu ful bangunan dari awal , pungkas nya .
Salah seorang yang mengaku pekerja saat di konfermasi kenapa anggaran yang cukup besar tidak menggunakan mesin molen dan hanya menggunakan cangkul ,begini akan saya jelaskan ,sebenarnya dari awal akan menggunakan mesin molen berhubung 2 mesin molen nya masih di pinjam jadi adukan matrial kami menggunakan secara manual apalagi saya tidak tahu dimana harus sewanya , ungkap nya.
Dipapan proyek tertera anggaran yang fantastik yaitu Rp .698.133.000.00, meliputi pembangunan ,rehab satu ruang kelas ,pembangunan ruang kelas baru ,pembangunan toilet, UKS, sanitasi ,dan penataan lingkungan , Sember anggaran APBN dan dikerjakan oleh p2sp, nama sekolah,KELOMPOK BERMAIN MAJU .kalender kerja , 9 Oktober sampai 31 Desember 2026 .
Sementara itu kepala sekolah belum bisa di konfermasi karena menurut yang diduga dua pengajar saat di tanya awak media salah satu nya mengatakan dengan nada ketus bahwa kepala sekolah masih pergi jauh .
Di kutip dari ,aturan hukum tertulis yang melarang suami kepala sekolah menjadi Ketua P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Aturan operasional ini juga diperkuat oleh pedoman serupa pada tahun anggaran sebelumnya, yakni Perdirjen PAUD Dasmen Nomor M2400/C/HK.03.01/2025. juknis secara aturan hukum dan tata kelola yang baik, suami kepala sekolah TIDAK BOLEH menjabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dalam program revitalisasi sekolah.
Tindakan mengangkat suami sendiri sebagai pengurus atau pelaksana proyek merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas. Berikut adalah alasan mengapa hal tersebut dilarang dan risiko hukum yang dihadapi:
1. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
Kepala TK bertindak sebagai Penanggung Jawab Satuan Pendidikan yang mengelola anggaran negara dan memiliki wewenang untuk membentuk P2SP. Jika kepala sekolah menunjuk suaminya sendiri sebagai Ketua P2SP, terjadi benturan kepentingan yang nyata. Hubungan keluarga ini menghilangkan fungsi pengawasan objektif internal di sekolah.
2. Melanggar Juknis Kemendikdasmen
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, P2SP harus dibentuk murni berdasarkan mekanisme swakelola yang transparan dengan melibatkan unsur komite sekolah, wali murid, dan masyarakat setempat yang memiliki keahlian di bidang konstruksi. Pembentukan P2SP tidak boleh dijadikan sebagai formalitas atau kedok untuk memborong proyek secara sepihak untuk kepentingan pribadi keluarga.
3. Risiko Hukum dan Sanksi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa program revitalisasi menggunakan dana publik/APBN. Penyalahgunaan wewenang ini dapat memicu terjadinya sanksi hukum .
Banyak kasus di lapangan di mana sekolah yang menunjuk suami kepala sekolah sebagai pengurus P2SP berujung diperiksa oleh dinas pendidikan maupun aparat penegak hukum karena laporan masyarakat. Selain sanksi administrasi, pelanggaran terhadap juknis pemanfaatan anggaran negara bisa membuat sekolah didiskualifikasi dari bantuan APBN di tahun berikutnya atau diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara.
Wrd
