Lampung Tengah — Kualitas pembangunan embung di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, mulai dipertanyakan. Bangunan yang disebut baru selesai dikerjakan itu dilaporkan mengalami retakan pada sejumlah bagian dinding, yang berdasarkan pantauan awak media mencapai sekitar 14 hingga 15 titik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana kekuatan konstruksi embung apabila pada saat pekerjaan baru dinyatakan selesai sudah ditemukan banyak retakan? Lebih jauh, apakah bangunan tersebut benar-benar mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai penampung air atau justru berpotensi mengalami kebocoran?
Selain retakan, sejumlah persoalan lain juga ditemukan di lokasi. Pintu air masuk disebut tidak sesuai dengan ketinggian sungai yang ada, sementara pada bagian pintu pembuangan ditemukan komponen yang sudah mengalami kerusakan atau pecah.
Yang menjadi perhatian, sebagian retakan disebut telah ditutup atau dipoles menggunakan semen dengan cara diaci. Namun, dari pengamatan di lapangan, penanganan tersebut dipertanyakan karena terdapat retakan yang tampak belum tertutup secara sempurna.
Kondisi ini tentu membutuhkan pemeriksaan teknis. Sebab, retak pada konstruksi beton dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari mutu material, komposisi campuran, ketebalan dan tulangan, kualitas pengerjaan, curing, kondisi tanah dasar, hingga beban dan desain konstruksi. Karena itu, dugaan adanya pengurangan semen tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan visual, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan.
Anggaran Rp120 Juta dan Papan Informasi Dipertanyakan
Informasi yang diperoleh awak media dari sumber internal menyebutkan pembangunan embung tersebut menelan anggaran sekitar Rp120 juta.
Namun hingga berita ini disusun, asal anggaran, pelaksana pekerjaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta rincian penggunaan anggaran masih membutuhkan penjelasan resmi.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai papan informasi pekerjaan. Awak media mempertanyakan mengapa papan informasi tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan, padahal informasi mengenai sumber dana, nilai pekerjaan, pelaksana, volume, serta waktu pelaksanaan penting untuk diketahui masyarakat sebagai bentuk transparansi.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang yang bersumber dari anggaran publik digunakan dan apakah pekerjaan yang dibangun benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta nilai kontraknya.
Ketua Gapoktan Belum Memberikan Jawaban
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua Gapoktan, Jumali.
Pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, awak media menghubungi Jumali. Namun hingga Jumat, 21 Agustus 2026, pertanyaan mengenai nilai anggaran, kedalaman embung, papan informasi, kondisi retakan, serta tanggapan terhadap temuan di lapangan belum mendapatkan jawaban.
Konfirmasi juga dilakukan kepada Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Trimurjo, Jumilatin.
Saat ditanya mengenai pekerjaan embung, kedalaman dan anggarannya, Jumilatin menyampaikan bahwa dirinya belum memahami secara detail persoalan tersebut dan berjanji akan mencoba melakukan konfirmasi kepada kelompok terkait.
Sikap terbuka dari pihak pengelola maupun pelaksana pekerjaan sangat dibutuhkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi dugaan tanpa kepastian.
Jangan Sampai Uang Rakyat Hanya Menghasilkan Bangunan Retak
Embung pada prinsipnya bukan sekadar bangunan beton. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu berfungsi sebagai sarana penampungan atau pengelolaan air untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian.
Karena itu, apabila benar bangunan baru selesai namun sudah mengalami retakan pada banyak titik, kondisi tersebut patut menjadi perhatian pemerintah dan aparat pengawasan.
Apalagi apabila kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan gambar kerja, RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan atau kualitas material.
Pertanyaan sederhananya: jika kualitas konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibayar menggunakan uang negara, siapa yang bertanggung jawab?
Dugaan Pengurangan Material Harus Dibuktikan
Dugaan pengurangan semen atau material lainnya merupakan persoalan serius apabila benar terjadi. Namun tuduhan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, antara lain dengan mencocokkan dokumen kontrak/RAB, spesifikasi beton, volume pekerjaan, penggunaan material, serta hasil pengujian mutu beton bila diperlukan.
Apabila dari pemeriksaan kemudian ditemukan adanya pekerjaan yang sengaja dibuat tidak sesuai spesifikasi untuk memperoleh keuntungan, persoalannya dapat berkembang dari sekadar masalah mutu konstruksi menjadi dugaan pelanggaran hukum.
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan, serta sanksi administratif. UU tersebut juga mengatur bahwa kontrak kerja konstruksi harus memuat uraian pekerjaan secara jelas dan rinci, termasuk lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, harga satuan, waktu pelaksanaan serta tanggung jawab para pihak.
Untuk pelanggaran tertentu terkait standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi, Pasal 96 UU Jasa Konstruksi mengatur sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, daftar hitam, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
Jika Ada Kerugian Negara, Penegak Hukum Harus Turun
Yang lebih serius adalah apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya rekayasa pekerjaan, pengurangan volume atau material secara sengaja, pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan, atau perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara untuk menguntungkan pihak tertentu.
Sejak KUHP Nasional UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan tindak pidana korupsi antara lain terdapat dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP, yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Mahkamah Konstitusi pada Mei 2026 juga menegaskan keberlakuan Pasal 603 dan 604 tersebut dengan menolak permohonan pengujian terhadapnya.
Artinya, jika nanti hasil audit dan penyidikan membuktikan adanya unsur pidana serta kerugian negara, perkara tersebut dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana korupsi. Namun penentuan pasal dan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, audit kerugian negara, serta fakta persidangan.
Aparat Diminta Jangan Hanya Melihat Bangunan dari Jauh
Atas munculnya berbagai pertanyaan tersebut, pemerintah daerah dan aparat pengawasan patut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Bukan hanya melihat retakan, tetapi juga memeriksa RAB, kontrak, gambar teknis, volume pekerjaan, spesifikasi material, metode pelaksanaan, mutu beton, kedalaman embung, sistem pintu air, hingga pembayaran pekerjaan.
Jika diperlukan, pemeriksaan teknis dapat melibatkan tenaga ahli independen agar diketahui apakah kerusakan terjadi karena faktor teknis yang wajar atau terdapat indikasi pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.
Publik tentu berharap anggaran sekitar Rp120 juta tersebut benar-benar menghasilkan embung yang kuat, aman dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Sebab uang yang digunakan bukan milik pribadi. Itu uang publik. Jika kualitas pekerjaan buruk, masyarakat yang menanggung akibatnya. Jika terbukti ada permainan anggaran, maka jangan berhenti pada perbaikan bangunan—proses hukum harus berjalan terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Gapoktan Kampung Tempuran, Jumali, masih diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, kedalaman embung, papan informasi, kondisi retakan serta dugaan persoalan kualitas pekerjaan tersebut.
