Metro — Komitmen mengawal dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Metro kembali ditunjukkan Ketua NGO Koalisi Masyarakat Peduli Lampung (KMPL), M. Akbar Saputra, S.H., yang akrab disapa Rendy. Bersama timnya, Rendy kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Selasa (3/11/2026), untuk mempertanyakan perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya disampaikan pada 15 Oktober 2026.
Kedatangan Rendy bersama tim bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan sejauh mana tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Metro yang telah dilaporkannya kepada Kejati Lampung.
Dalam keterangannya kepada media ini, Rendy menyampaikan bahwa dirinya bersama tim diterima dengan baik oleh pihak Kejati Lampung. Setelah melakukan koordinasi melalui bagian pelayanan, pihaknya memperoleh informasi bahwa berkas laporan tersebut telah mendapatkan disposisi dan diarahkan kepada jajaran Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), yakni Kasi III untuk dilakukan penelaahan.
“Alhamdulillah, kedatangan kami bersama tim diterima dengan baik. Setelah berkoordinasi di bagian pelayanan, kami mendapatkan informasi bahwa berkas laporan sudah didisposisikan kepada jajaran Aspidsus Kejati Lampung, tepatnya Kasi III, dan saat ini sedang dalam tahap telaah,” ungkap Rendy.
Rendy: Jangan Biarkan Laporan Dugaan Korupsi Berhenti di Meja Administrasi
Rendy menegaskan, pihaknya menghormati mekanisme dan tahapan penanganan pengaduan yang dilakukan Kejati Lampung. Namun, ia berharap proses telaah tidak berhenti sebatas administrasi, melainkan dilanjutkan dengan pemeriksaan mendalam apabila ditemukan indikasi awal pelanggaran hukum.
Menurutnya, laporan tersebut disampaikan berdasarkan bahan keterangan dan dokumen, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Adapun lima OPD yang menjadi objek laporan KMPL meliputi:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro.
2. Sekretariat DPRD Kota Metro.
3. Dinas Kesehatan Kota Metro.
4. RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro.
Rendy berharap seluruh materi laporan dapat ditelaah secara objektif, termasuk menguji kesesuaian penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.
“Kami meminta kepada Kejati Lampung, siapa pun pejabat atau tim yang nantinya menangani laporan ini, agar bekerja secara profesional dan transparan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti serta unsur tindak pidana korupsi, kami berharap perkara tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Tegaskan Penegakan UU Tipikor, Tidak Boleh Pandang Bulu
Rendy juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang pihak yang diduga terlibat.
Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, termasuk apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
“Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan. Kami tidak ingin menuduh siapa pun, tetapi ketika ada indikasi yang perlu diperiksa, maka aparat penegak hukum harus memberikan kepastian melalui proses yang profesional dan berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
KMPL Berkomitmen Mengawal Hingga Ada Kepastian
Lebih lanjut, Rendy menyatakan bahwa KMPL akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Baginya, pengawasan terhadap anggaran daerah bukan untuk mencari kesalahan seseorang, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
Ia berharap Kejati Lampung dapat memberikan perkembangan penanganan laporan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas pengaduan yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal laporan ini. Harapan kami sederhana, tegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan beri ruang bagi praktik korupsi. Pemerintahan yang bersih atau good governance hanya bisa terwujud apabila pengelolaan uang rakyat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Rendy.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diterbitkan, laporan KMPL masih dalam tahap telaah berdasarkan informasi yang diperoleh Rendy dari bagian pelayanan Kejati Lampung. Belum ada kesimpulan resmi mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi lima OPD terkait maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Pers.
