Menurut Rendy, persoalan pembangunan bukan terletak pada upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur, melainkan pada lemahnya pengelolaan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.
“Silakan membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan justru mengabaikan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Kalau jalan hanya bisa dilalui satu jalur, harus ada petugas yang mengatur sistem buka-tutup kendaraan. Jangan dibiarkan pengendara mengatur sendiri di lapangan,” tegas Rendy.
Diduga Tidak Ada Koordinasi dengan Kepolisian Setempat
Dari komunikasi tersebut, diperoleh keterangan bahwa pihak pengelola pekerjaan pembangunan jalan diduga belum melakukan koordinasi dengan Polsek Metro Barat.
Kapolsek Metro Barat membenarkan pentingnya koordinasi pihak pengelola pekerjaan dengan kepolisian setempat. Setidaknya, koordinasi diperlukan agar pengaturan lalu lintas selama proses pembangunan dapat berjalan tertib, aman, dan tidak membahayakan masyarakat.
Hal ini menjadi catatan penting. Sebab, pekerjaan konstruksi yang menggunakan atau mempersempit badan jalan umum bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan.
Ada Dasar Hukumnya! Pengelola Pekerjaan Tidak Boleh Mengabaikan Keselamatan
4. Permenhub Nomor 96 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan ini mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Artinya, pengaturan arus kendaraan harus menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Bahkan, Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 mengenai pedoman keselamatan konstruksi memuat ketentuan manajemen lalu lintas pekerjaan. Penyedia jasa konstruksi perlu menyediakan petugas bendera (flagman) dan/atau perlengkapan jalan sementara pada titik-titik konflik lalu lintas serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat.
Dengan demikian, pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele.
KMPL Apresiasi Respons Cepat Polsek Metro Barat
Selain itu, koordinasi dengan Polsek Metro Barat, Satlantas Polres Metro dan Dinas Perhubungan Kota Metro perlu dilakukan agar pengaturan lalu lintas sesuai dengan kondisi lapangan.
Persoalan ini juga patut menjadi perhatian instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut. Pengawasan terhadap kontraktor atau penyedia jasa jangan hanya berorientasi pada progres fisik, kualitas material, dan penyelesaian pekerjaan, tetapi harus mencakup aspek keselamatan masyarakat.
Pembangunan jalan adalah untuk kepentingan rakyat, bukan justru mempertaruhkan keselamatan rakyat.
Jangan sampai setelah terjadi kecelakaan dan jatuh korban, barulah semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepentingan publik terhadap keselamatan pengguna jalan. Pihak pengelola proyek, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun instansi penanggung jawab pembangunan diharapkan memberikan klarifikasi mengenai sistem pengamanan lalu lintas, petugas pengatur jalan, serta koordinasi dengan aparat setempat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi secara proporsional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
