MANADO, JejakPeristiwa.Online — Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri memperkuat pembahasan strategi pengamanan laut melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Blue Policing: Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Maritim”, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti jajaran Polairud dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara.
Dirpolairud Polda Sulut, Kombes Pol. Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., mengikuti kegiatan bersama perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat pemerhati lingkungan maritim, serta pejabat dan personel Ditpolairud Polda Sulut.
Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Posko PBM Polda Sulut, lantai 1, Manado.
Korpolairud Baharkam Polri Bahas Strategi Blue Policing
FGD dipimpin Direktur Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol. I Made Sukawijaya, S.I.K., M.Si.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa forum tersebut dirancang untuk menyelaraskan tugas kepolisian di wilayah perairan dengan visi Ekonomi Biru (Blue Economy) nasional.
“Forum ini bukan sekadar membahas penindakan hukum, melainkan bagaimana potensi kekayaan laut dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak alam.”
Pembahasan ini menempatkan keamanan laut, perlindungan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan sumber daya maritim.
Melalui pendekatan Blue Policing, kepolisian diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan serta kelestarian wilayah perairan.
Tiga Fokus Pengamanan dan Pemberdayaan Maritim
Dalam FGD tersebut, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian, yakni perlindungan sumber daya laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta keamanan navigasi dan pelayaran.
Perlindungan sumber daya laut diarahkan pada upaya mencegah praktik penangkapan ikan ilegal dan tindakan yang merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang.
Sementara itu, pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, edukasi, serta pelibatan nelayan dan warga pesisir sebagai mitra dalam menjaga keamanan wilayah perairan.
Adapun aspek keamanan navigasi dan pelayaran menitikberatkan pada pentingnya menciptakan kondisi perairan yang aman dan tertib bagi seluruh pengguna laut.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Perhatian
Strategi Blue Policing juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi teknis, TNI Angkatan Laut, dan komunitas pesisir.
Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung edukasi keselamatan pelayaran, pembinaan hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayah maritim.
Selain aspek keamanan, pendekatan ini turut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan, budidaya, dan pariwisata bahari agar dapat berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Melalui diskusi kelompok terarah, para peserta membahas gagasan, kerentanan wilayah, serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan penguatan strategi pengelolaan dan pengamanan sumber daya maritim.
Keikutsertaan Ditpolairud Polda Sulut dalam forum tersebut menjadi bagian dari partisipasi jajaran Polairud dalam pembahasan strategi pengamanan laut dan pemberdayaan sumber daya maritim.
Pendekatan Blue Policing diharapkan dapat memperkuat peran kepolisian sebagai penjaga keamanan perairan sekaligus mitra masyarakat dalam mewujudkan laut yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
(Red_FRT)
