LAMPUNG TENGAH — Menjelang Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) Notoharjo pada 26 November 2026, pengelolaan aset kampung berupa tanaman sawit hingga aktivitas usaha onggok singkong yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat kini menjadi sorotan. Sejumlah pertanyaan mencuat, mulai dari transparansi hasil penyewaan aset kampung, pemanfaatan dana, hingga manfaat usaha onggok yang disebut-sebut melibatkan lingkungan masyarakat.
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai kegiatan ekonomi, melainkan menyangkut keterbukaan pengelolaan sumber daya kampung dan pertanggungjawaban seorang kepala kampung terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam penelusuran awak media pada Senin (2/11/2026), sejumlah narasumber mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat belum mengetahui secara jelas pemanfaatan hasil penyewaan tanaman sawit milik kampung, selain informasi bahwa dana tersebut pernah digunakan untuk pengadaan mobil ambulans.
Bahkan, muncul dugaan bahwa pengelolaan hasil aset kampung belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dugaan tersebut perlu diuji melalui dokumen administrasi, laporan keuangan serta bukti pertanggungjawaban agar tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.
Bambang Sungkowo Beri Penjelasan: Usaha Onggok Tidak Memiliki MOU
Menanggapi persoalan usaha onggok singkong, Bambang Sungkowo menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak pabrik yang mengatur pembagian hasil kepada masyarakat maupun pekerja.
Menurut Bambang, sejak 2024 sistem pembelian onggok tidak berlangsung setiap hari, melainkan dilakukan secara bergiliran berdasarkan urutan. Ia menjelaskan, sebelumnya harga onggok berada di kisaran Rp20 per kilogram dengan jumlah sekitar 30 ton setiap pengiriman ke lapak.
Namun, ketika pasokan singkong sulit diperoleh, pembelian dilakukan sekitar satu kali dalam seminggu. Onggok yang telah melalui proses pengepresan disebut mencapai harga Rp350 per kilogram.
Bambang juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut melibatkan tenaga kerja dari lingkungan Notoharjo. Ia mengakui adanya persentase bagi pihak yang memiliki Delivery Order (DO) dan lapak, yang menurut keterangannya dibuat oleh dirinya sendiri.
“DO bukan atas nama kepala kampung, tetapi atas nama pribadi Bambang,” jelasnya.
Ia membantah bahwa usaha tersebut merugikan masyarakat. Terkait warga yang tidak mengetahui kegiatan maupun manfaatnya, Bambang menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan penting: jika kegiatan usaha itu dikaitkan dengan keterlibatan lingkungan masyarakat, sejauh mana mekanisme pembagian manfaatnya? Siapa yang berhak menerima, bagaimana perhitungannya dan apakah terdapat catatan transaksi yang dapat diperiksa?
CSR Disebut Berupa Barang, Bukan Uang
Mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), Bambang mengatakan bahwa bantuan perusahaan setiap tahun memang ada, tetapi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
Menurutnya, bantuan tersebut berupa barang untuk kepentingan kampung, salah satunya membantu pemeliharaan jalan. Ia menilai, jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah, bantuan yang diberikan sudah memadai dan sangat membantu Kampung Notoharjo.
Namun, keterbukaan mengenai jenis bantuan, nilai barang, waktu penyaluran serta bukti penerimaan tetap menjadi bagian penting dari akuntabilitas. Sebab, CSR perusahaan dan pengelolaan keuangan maupun aset kampung merupakan dua hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.
Dua Hektare Sawit Disewakan, Dana Rp80 Juta dan Rp20 Juta
Persoalan berikutnya menyangkut aset kampung berupa tanaman sawit yang menurut Bambang luasnya kurang lebih dua hektare dan ditanam di sepanjang aliran sungai.
Ketika ditanya mengenai jumlah batang sawit yang dimiliki kampung, Bambang mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Ia kemudian menjelaskan bahwa ketika pengadaan mobil ambulans Kampung Notoharjo, aset tanaman sawit tersebut disewakan selama tiga tahun. Masa sewa kemudian diperpanjang satu tahun sehingga total menjadi empat tahun, dengan nilai penerimaan yang disebut mencapai Rp80 juta.
Tidak berhenti di situ, Bambang mengatakan aset sawit tersebut kembali disewakan selama satu tahun dengan nilai Rp20 juta untuk mendukung kegiatan Pilkakam Notoharjo.
“Dana tersebut juga dibantu untuk kebutuhan panitia Pilkakam sebesar Rp14 juta, termasuk pembelian printer dan pembayaran petugas pencocokan dan penelitian (coklit),” ungkap Bambang.
Ia menegaskan bahwa uang hasil penyewaan dikelola oleh bendahara kampung. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab saat ini, menurut keterangannya, adalah Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kampung.
Pertanyaan Publik: Mana Bukti dan Pertanggungjawabannya?
Keterangan Bambang tersebut menjadi pintu masuk untuk menguji transparansi pengelolaan aset kampung. Sebab, nilai sewa Rp80 juta ditambah Rp20 juta merupakan jumlah yang tidak kecil bagi sebuah pemerintahan kampung.
Masyarakat berhak mengetahui apakah penyewaan tersebut didasarkan pada kesepakatan tertulis, bagaimana proses penentuan harga, siapa penyewanya, serta apakah seluruh penerimaan tercatat dalam administrasi keuangan kampung.
Begitu pula penggunaan dana Rp14 juta untuk kegiatan Pilkakam. Perlu diperjelas bagaimana mekanisme pemberian bantuan tersebut, apakah tercatat dalam laporan pertanggungjawaban dan bagaimana sisa dana dari hasil penyewaan aset digunakan.
Apabila tanaman sawit tersebut benar merupakan aset kampung, inventarisasi jumlah pohon, luas lahan, dokumen kepemilikan atau penguasaan serta berita acara penyewaan menjadi dokumen penting yang semestinya tersedia.
Pabrik Singkong Sukajadi Milik BX Belum Berikan Konfirmasi Resmi
Sementara itu, terkait aktivitas usaha onggok singkong yang dikaitkan dengan Pabrik Singkong Sukajadi milik BX, hingga berita ini diterbitkan pada Kamis (5/11/2026), awak media belum menerima konfirmasi resmi maupun penjelasan langsung dari pihak manajemen perusahaan.
Konfirmasi tersebut penting untuk memperoleh kejelasan mengenai hubungan kerja sama dengan Bambang Sungkowo, mekanisme pembelian dan penyaluran onggok serta ada atau tidaknya keterlibatan perusahaan dalam program CSR yang disebut-sebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kampung Notoharjo.
Keterangan pihak perusahaan diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh dan tidak hanya mendengar penjelasan dari satu pihak. Apakah benar terdapat hubungan kerja sama sebagaimana informasi yang berkembang? Bagaimana mekanisme transaksi dan penyaluran hasilnya? Serta bagaimana posisi perusahaan terkait CSR yang disebutkan Bambang?
Hingga saat ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban resmi dari pihak Pabrik Singkong Sukajadi milik BX.
Kepercayaan Masyarakat Dipertaruhkan Menjelang 26 November
Di tengah munculnya berbagai pertanyaan tersebut, sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku belum mengetahui secara jelas manfaat hasil penyewaan sawit maupun kegiatan usaha onggok bagi masyarakat.
Bahkan, berkembang dugaan bahwa aktivitas onggok lebih mengarah pada kepentingan bisnis pribadi Bambang. Namun, dugaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Sebagian warga juga disebut merasa sungkan atau tidak enak untuk mempertanyakan persoalan tersebut secara langsung kepada kepala kampung. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya ruang keterbukaan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan aset dan potensi ekonomi kampungnya sendiri.
Kini, persoalan tersebut menjadi ujian bagi Bambang Sungkowo selaku petahana. Penjelasan melalui media tentu penting, tetapi kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan pernyataan. Bukti administrasi, transparansi dan pertanggungjawaban nyata jauh lebih menentukan.
Pada 26 November 2026 mendatang, masyarakat Notoharjo akan menentukan pilihan dari empat calon kepala kampung yang maju dalam kontestasi Pilkakam.
Apakah masyarakat masih akan memberikan kepercayaan kepada Bambang Sungkowo untuk melanjutkan kepemimpinannya atau justru menjatuhkan pilihan kepada salah satu dari tiga calon lainnya?
Jawabannya berada di tangan masyarakat.
CATATAN REDAKSI jejakperistiwa.online.
Media ini menegaskan bahwa pemberitaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik. Seluruh dugaan yang disampaikan narasumber tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Bambang Sungkowo telah diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi sebagaimana keterangannya dalam pemberitaan ini. Sementara itu, pihak Pabrik Singkong Sukajadi milik BX masih diharapkan memberikan penjelasan resmi terkait informasi yang berkembang.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Apabila terdapat dokumen tambahan, bukti penggunaan dana, maupun penjelasan dari pihak perusahaan dan pemerintah kampung, redaksi siap memuatnya secara berimbang.
Sebab, aset kampung bukan milik pribadi kepala kampung. Setiap rupiah hasil pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
