Nagan Raya — Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara kembali mencuat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya kini menjadi sorotan tajam setelah dituding menggunakan alat berat untuk kepentingan pribadi dalam aktivitas land clearing di sejumlah lokasi, yakni Desa Tuwi Meulisong, Kadeh, dan Blang Teungku.
Ketua LPLHI-KLHI Nagan Raya, Ibnu Hakim, M.P, melontarkan kritik keras. Ia menegaskan, penggunaan alat berat milik pemerintah untuk lahan pribadi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan, apalagi jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas terkait retribusi jasa usaha daerah.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Fasilitas negara tidak boleh dipakai seenaknya untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan prioritas DLHK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, alat berat seharusnya difokuskan untuk kepentingan publik, bukan justru dialihkan ke aktivitas yang diduga menguntungkan pihak tertentu.
Ironisnya, di tengah dugaan penyalahgunaan tersebut, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah itu justru dinilai memprihatinkan. Hasil investigasi LPLHI-KLHI menemukan pengelolaan sampah yang amburadul: tidak ada sistem daur ulang yang berjalan, tenaga kerja diberhentikan, hingga alat berat yang tersedia hanya tinggal “bangkai” tanpa fungsi.
“Ini bukti nyata lemahnya keseriusan DLHK dalam menangani persoalan lingkungan. Sampah dibiarkan menumpuk, tapi alat berat malah diduga dipakai untuk urusan pribadi,” ujarnya tajam.
Ibnu Hakim mendesak DLHK Nagan Raya untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Ia menegaskan, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari jatuhnya citra institusi di mata publik.
“DLHK harus berani menjawab: mana yang lebih penting, kepentingan rakyat atau kepentingan segelintir pejabat?” sentilnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak persoalan lingkungan di Nagan Raya yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kerusakan lingkungan lintas sektor hingga lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Ini bukan hanya soal alat berat. Ini soal integritas, profesionalitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas,” tutupnya dengan nada tegas.
