Foto: istimewa
METRO — Sikap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Metro, Tunggul Buono, menuai kecaman serius dari kalangan insan pers. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan memilih bungkam total dan enggan membalas konfirmasi media, meskipun namanya dan institusi yang dipimpinnya ramai diberitakan terkait keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas yang dilakukan oleh seorang wanita pada Selasa (20/01/26).
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan secara resmi pada hari Rabu (21/01), baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon pada Jumat pagi, tidak pernah mendapat tanggapan. Sikap ini memunculkan dugaan kuat bahwa Kalapas Metro bersikap anti-berita dan alergi terhadap kerja jurnalistik, seolah menutup diri dari fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Jumat, 23/01/2026.
Ironisnya, keberhasilan lapas yang dipimpinnya justru dijadikan komoditas pemberitaan sepihak, tanpa kehadiran klarifikasi langsung dari pimpinan tertinggi lapas itu sendiri.
Publik pun bertanya: mengapa Kalapas Metro berani tampil dalam narasi keberhasilan, namun menghilang saat media meminta penjelasan resmi?
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan, pejabat publik tidak memiliki hak untuk selektif terhadap media.
Menutup diri dari wartawan bukan hanya mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, tetapi juga memperkuat kecurigaan adanya persoalan yang sengaja disembunyikan.
Sikap diam Tunggul Buono justru menimbulkan spekulasi liar. Apakah keberhasilan yang diklaim benar-benar murni prestasi, atau ada fakta lain yang tak ingin diungkap ke ruang publik? Ketika seorang pejabat memilih bungkam, keheningan itu sendiri menjadi pesan yang keras.
Lebih jauh, perilaku enggan merespons media ini mencoreng hubungan kelembagaan antara lapas dan insan pers. Wartawan bukan musuh negara, melainkan mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat.
Jika sikap anti-konfirmasi ini terus dipertahankan, maka wajar bila publik menilai Kalapas Metro gagal memahami etika jabatan publik, yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesiapan diuji oleh pertanyaan kritis media.
Hingga kini, Kalapas Metro Tunggul Buono tetap memilih diam, sementara pertanyaan publik terus menggelinding tanpa jawaban.
